Langgam.id – Sebanyak 13.554 Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, terdampak kekeringan dan krisis air bersih akibat cuaca ekstrem.
Berdasarkan data yang diterima Dinas Komunikasi dan Informatika Dharmasraya hingga Kamis (10/9/2026) malam, kekeringan terjadi di 106 jorong yang tersebar di 25 nagari dan 10 kecamatan.
Hanya Kecamatan Sembilan Koto yang hingga kini belum melaporkan adanya wilayah terdampak kekeringan dan krisis air bersih.
Menghadapi kondisi tersebut, Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kemarau. Satgas tersebut bertugas menangani dampak kemarau, termasuk mendistribusikan air bersih serta pompa air untuk areal pertanian yang terdampak kekeringan.
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mulai menyalurkan air bersih ke sejumlah wilayah sejak beberapa hari terakhir. Distribusi dilakukan di Gunung Selasih dan Pulau Punjung, serta Koto Gadang.
Pada Jumat (11/9/2026), distribusi kembali dilakukan ke Ampang Kuranji, Taratak Tinggi dan Sikabau.
Air bersih juga disalurkan ke Koto Ranah, Koto Laweh, Siguntur, Sungai Duo, Tabek Koto Gadang, Koto Baru, Tebing Tinggi, Panyubarangan, Kurnia Selatan, Batu Rijal, Gunung Medan, Ranah Palabi, Koto Tuo Siguntur dan Sungai Kambut.
Untuk mempercepat penanganan, Pemkab Dharmasraya mengerahkan armada mobil tangki untuk mendistribusikan air bersih ke wilayah yang mengalami kekurangan air.
“Untuk sementara ada empat unit mobil tangki dari Pemda, 10 unit dari balai dan dua unit dari provinsi yang akan dikerahkan untuk membantu distribusi air kepada masyarakat,” ujarnya.
Selain distribusi air bersih, Pemkab Dharmasraya juga berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk pembangunan sumur bor di wilayah yang membutuhkan sumber air.
Pemerintah daerah juga mengomunikasikan dukungan dari sejumlah perusahaan untuk mendapatkan tambahan armada mobil tangki guna memperkuat distribusi air bersih kepada masyarakat.
Bupati Annisa menginstruksikan BPBD bersama perangkat terkait melakukan pendataan harian terhadap wilayah yang terdampak kekeringan. Pendataan tersebut menjadi dasar untuk memantau perkembangan kondisi serta kebutuhan masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) agar penanganan dampak kemarau dapat dilakukan secara terpadu.
“Kolaborasi penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Pemkab Dharmasraya memastikan penanganan kekeringan akan terus dilakukan berdasarkan perkembangan data lapangan, terutama untuk menentukan wilayah yang menjadi prioritas distribusi air bersih maupun pembangunan sumber air. (HER)
