Langgam – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengaku sedang menyiapkan roadmap (peta jalan) pengembangan dan perbaikan jaringan irigasi menyikapi keluhan petani baru-baru ini. Diakui, sebagian besar irigasi pertanian belum memadai sehingga menjadi salah satu fokus program pemerintah hingga 2026.
“Kondisi irigasi di Pesisir Selatan memang belum seluruhnya baik. Saya juga sering menerima laporan dari petani dan penjaga pintu air soal ini,” kata Kepala Bidang Irigasi Dinas Pekerjaan Umum Pesisir Selatan, Novi Irawan saat dikonfirmasi Langgam,id di ruang kerjanya.
Menyadari keluhan petani, jelas Novi, pihaknya telah menganggarkan pengembangan dan perbaikan sejumlah irigasi pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2021 ini. Terdapat tiga program pembangunan irigasi yang terletak di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Sutera, Kecamatan IV Jurai dan Bayang.
Novi Irawan mengatakan, perbaikan saluran irigasi akan dilakukan secara bertahap mengingat keuangan daerah di masa pandemi. Dinas Pekerjaan Umum Pesisir Selatan menyadari betul saluran irigasi penting demi mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan peranan sektor unggulan.
“Pemetaan irigasi ini bertujuan untuk melihat potensi dan urgensinya. Dengan begitu, pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi menjadi tepat sasaran dan berkontribusi positif terhadap peningkatan produktivitas lahan,” kata Novi.
Menurutnya, skala prioritas harus ada sehingga daya ungkitnya benar-benar tampak. Jadi, pengembangan dan rehabilitasi irigasi lebih terarah, terukur dan tidak terjadi tumpang tindih kegiatan.
Target Pengembangan dan Perbaikan
Pemerintah kabupaten dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 menargetkan proporsi area persawahan dengan dukungan irigasi berkondisi baik secara bertahap mencapai 66,70 persen. Pada 2020, jaringan irigasi yang berkondisi baik di Pesisir Selatan hanya tercatat sebesar 57,50 persen dan sisanya adalah dengan kondisi rusak ringan, rusak sedang dan dengan kondisi rusak berat.
Pengembangan untuk 2021 ditargetkan 59,05 persen, di 2022 ditarget mencapai 59,20 persen dan pada 2023 mencapai 60,75 persen. Pada 2024-2026, pemerintah daerah menargetkan kenaikan menjadi 62,60 persen, 64,60 persen dan 66,70 persen.
“Peta jalan sekaligus menginventarisir kerusakan, baik primer, sekunder, maupun tersier. Memilah antara kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten untuk ketepatan pembiayaan penanganan irigasi,” katanya.
Terkait peta jalan, pihaknya melibatkan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), dinas pertanian Pessel. Kemudian Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKAD) terkait kesiapan pembiayaan irigasi. Sedangkan dinas pertanian membuat skala prioritas kebutuhan dan urgensi irigasi di masing-masing area sentra produksi padi.
Diberitakan sebelumnya, para petani di beberapa nagari di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan mengaku masih enggan untuk turun ke sawah meski telah memasuki musim tanam. Salah satu faktor penyebabnya kondisi saluran irigasi yang belum memadai.
Petani berharap pemerintah kabupaten segera melakukan penanganan sehingga mereka dapat turun ke sawah setiap musim tanam tiba. Sebagai salah satu lumbung pangan di Pesisir Selatan, irigasi di Kecamatan Sutera harus menjadi prioritas dalam anggaran tiap tahunnya. (*)
