Langgam.id— Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menyatakan kesiapan pemerintah provinsi mengembangkan dan mengoptimalkan potensi energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal itu disampaikan Mahyeldi saat menerima audiensi rombongan Dewan Energi Nasional (DEN) yang dipimpin Anggota DEN, Satya Widya Yudha, di Istana Gubernur Sumbar, Jumat (28/8/2026).
Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan sektor energi, termasuk implementasi dan revisi Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Sumbar.
Mahyeldi mengatakan Sumbar memiliki potensi energi terbarukan yang besar dan tersebar di berbagai wilayah. Potensi tersebut meliputi panas bumi, tenaga air, tenaga surya, panas permukaan laut, hingga energi gelombang laut.
“Sumatera Barat memiliki potensi energi yang sangat besar. Ini harus kita optimalkan untuk mendukung ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Mahyeldi.
Salah satu potensi unggulan yang menjadi perhatian adalah energi panas bumi. Mahyeldi menyebut potensi panas bumi di Sumbar diperkirakan mencapai sekitar 2.000 megawatt.
Menurutnya, pengembangan potensi tersebut membutuhkan dukungan infrastruktur energi, kepastian kebijakan, serta kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan dunia usaha.
Mahyeldi juga menyebut kawasan strategis seperti Teluk Tapang memiliki peluang untuk dikembangkan dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan konektivitas energi.
Karena itu, Pemprov Sumbar terus membuka ruang sinergi dengan pemerintah pusat agar berbagai potensi energi yang dimiliki daerah dapat dikembangkan secara optimal dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
“Kita ingin pembangunan energi di Sumatera Barat tidak hanya memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dalam pengembangan energi tersebut, Pemprov Sumbar juga mendorong konsep Green Province, yakni arah pembangunan daerah yang mengedepankan pemanfaatan energi ramah lingkungan, pembangunan berkelanjutan, serta pengelolaan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Mahyeldi mengatakan konsep Green Province telah dipresentasikan kepada Bappenas dan DEN sebagai bagian dari upaya menyelaraskan pembangunan Sumbar dengan kebijakan nasional.
Menurutnya, pengembangan energi terbarukan perlu terintegrasi dengan sektor strategis lainnya, terutama ketahanan pangan dan penguatan ekonomi daerah.
“Penguatan energi harus berjalan seiring dengan ketahanan pangan dan sektor strategis lainnya. Ini bagian dari kontribusi Sumbar dalam memperkuat ketahanan nasional,” katanya.
Sementara itu, Anggota DEN Satya Widya Yudha mengatakan kunjungan ke Sumbar dilakukan untuk membahas sejumlah agenda strategis di bidang energi, termasuk implementasi dan revisi RUED Sumbar.
DEN, kata Satya, terus mendorong penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, PP Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, serta Perpres Nomor 73 Tahun 2023.
Satya menjelaskan, DEN memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah agar dokumen perencanaan energi daerah dapat menjadi instrumen efektif dalam menentukan arah pembangunan dan kebutuhan energi di daerah.
“Penugasan kita mengerjakan itu. Karena itu sudah ditunggu oleh Presiden,” kata Satya.
Selain perencanaan energi daerah, Satya menyampaikan DEN juga tengah mengkaji sejumlah agenda nasional, termasuk penataan kebijakan subsidi energi.
Menurutnya, subsidi BBM, LPG, dan listrik perlu terus diarahkan agar semakin tepat sasaran dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat.
“Subsidi itu ada di beberapa komoditas, ada subsidi BBM, LPG dan listrik. Kuncinya ada di situ,” ujarnya.
Ia menambahkan, setiap kebijakan penyesuaian harga energi tetap perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat. Dukungan fiskal diperlukan agar perubahan harga energi tidak menimbulkan beban berlebihan bagi masyarakat.
Pertemuan Pemprov Sumbar dan DEN tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mengembangkan sektor energi yang berkelanjutan, sekaligus menciptakan nilai ekonomi, menjaga lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (HER)
