Temui DPRD Sumbar, Puluhan Warga Limapuluh Kota Minta Jalur Tol Dipindahkan

Tol Padang-Pekanbaru

Warga diskusi bersama Ketua DPRD Sumbar terkait rencana desain pembangunan Tol Padang-Pekanbaru di Kabupaten Limapuluh Kota (Foto: Rahmadi/Langgam.id)

Langgam.id - Puluhan warga Kabupaten Limapuluh Kota mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar). Kedatangan mereka itu untuk menyampaikan aspirasi agar jalur tol Padang-Pekanbaru di daerah mereka dipindahkan, karena rencana jalur tol saat ini berada di lahan produktif.

Kedatangan puluhan warga untuk rapat dengar pendapat, mereka diterima langsung oleh Ketua DPRD Sumbar, Supardi. Puluhan warga yang datang tersebut merupakan perwakilan 4 nagari di Kabupaten Limapuluh Kota yang daerahnya terdampak rencana proyek pembangunan Tol Padang-Pekanbaru.
.
Baca Juga: Minta Jalur Tol Dialihkan, Warga Limapuluh Kota Beri Alternatif kepada Pemerintah

Yoni Candra, salah seorang anggota Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumbar yang mendampingi puluhan warga itu mengatakan bahwa puluhan masyarakat yang datang ke DPRD Sumbar merupakan perwakilan dari 4 nagari, yaitu Nagari Lubuak Batingkok dan Gurun, Kecamatan Harau. Lalu, dari Nagari Taeh Baruah dan Koto Baru Simalangang, Kecamatan Payakumbuh.
.
Baca Juga: Tol Padang-Pekanbaru Seksi I Baru Selesai 25 Persen, Target Diundur ke 2022

Menurut Yoni, masyarakat sebenarnya bukan menolak pembangunan tol. Tapi, mereka menolak lahan yang akan dijadikan jalan tol itu, karena berada di lahan produktif dan perumahan.

"Data sementara, dari Nagari Koto Baru Simalanggang sampai Nagari Gurun lebih 300 rumah yang terdampak, itu masih hitungan kasar. Lalu, sawah seluas 700 hektar, juga ada ladang dan kawasan ternak milik warga. Kemungkinan akan lebih banyak kalau kita buat detailnya," ujar Yoni, Jumat (2/10/2020).

Yoni menilai lokasi, desain tol saat ini terkesan dipaksakan, padahal masih bisa lewat daerah lain. Pelaksana teknis pasti paham dengan itu. Kalau terus dilanjutkan, maka akan banyak masyarakat yang dirugikan. Pada prinsipnya warga tidak menolak pembangunan.

"Kami tidak tahu apa alasannya lahan padat penduduk dan produktif dipaksakan, apakah ini untuk meminimalisir pembiayaan atau apa, kan tidak mungkin demi pembangunan masyarakat dirugikan dan kehilangan mata pencahariannya," ungkap Yoni.

Tidak hanya itu, dijelaskan Yoni, rumah tentu adalah tempat tinggal bagi warga, sementara sawah adalah kehidupan tempat bergantung anak warga sekolah dan kuliah. Siapa pula nantinya akan bertanggungjawab terhadap kehidupan warga. Total ada sekitar 800 Kepala Keluarga (KK) di 4 Nagari tersebut yang akan terdampak.

Baca Juga: Ada Penolakan dari Warga, Pembangunan Tol Padang Pekanbaru Terus Berjalan

"Kita lihat untuk rencana desain pembangunan jalan tol dilakukan secara top to down. Pihak pembangun sudah memetakan sebelumnya, lalu baru turun ke warga. Seharusnya pihak pembangunan berkoordinasi dulu dengan warga," paparnya.

Yoni berharap agar pemerintah segera menyelesaikan persoalan ini. Kemudian, memenuhi harapan warga agar jalur tol dialihkan ke lahan yang tidak produktif dan tidak padat penduduk. Di sekitar lokasi, jelas Yoni, masih banyak lahan yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan tol tersebut dan tidak di lahan produktif.

Baca Juga: Soal Jalan ke Tol Trans Sumatra, Dharmasraya Koordinasi dengan Riau via Gubernur Sumbar
.
Sementara itu, Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengatakan, tentunya DPRD mendengarkan aspirasi warga, dan ia juga berjanji akan berusaha membantu agar tidak terjadi penolakan seperti di Padang Pariaman yang membuat pembangunan terhambat.

"Kami akan minat ke Kementerian PUPR agar mendata secara objektif, meskipun saat ini masih fase perencanaan. Meskipun masih perencanaan, ternyata ada hal-hal yang tidak bisa diterima warga," ujarnya.

Supardi meminta agar masyarakat tidak cemas terlebih dahulu, karena soal pembangunan tol itu masih desain awal dan belum ada Penetapan Lokasi (Penlok). DPRD juga akan mengundang seluruh pihak yang terkait untuk membicarakan ha ini nantinya.

"Dalam waktu dekat kita akan undang seluruh stakeholder yang ikut dalam pembangunan jalan tol ini, yang jelas warga sudah sampaikan aspirasinya dan kita berkewajiban untuk menindaklanjuti," ungkap Supardi.

Baca Juga: Soal Pembebasan Lahan Tol Padang-Pekanbaru, Walhi Sebut Gubernur Sumbar Arogan

Aspirasi ini, jelas Supardi, nantinya akan dipertimbangkan, seperti mencarikan lokasi pembangunan lain. Selain itu, tim appraisal juga akan diminta untuk memberikan harga ganti rugi yang sesuai aturan.

Diketahui, lokasi warga tersebut merupakan proyek tol Padang-Pekanbaru Seksi IV. Tol Padang-Pekanbaru yang akan dibangun itu sepanjang 254 kilometer dan terbagi dalam 6 seksi. Seksi I yaitu Padang-Sicincin, Seksi II Sicincin-Bukittinggi, Seksi III Bukittinggi-Payakumbuh, Seksi IV Payakumbuh-Pangkalan, Seksi V Pangkalan-Bangkinang dan Sesi VI Bangkinang-Pekanbaru. (Rahmadi/ZE)

Baca Juga

Pakar ilmu pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan Yonvitner dikukuhkan menjadi Guru Besar Tetap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB
Yonvitner, Putra Asal Limapuluh Kota Dikukuhkan Jadi Guru Besar IPB
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau Jalan Tol Padang-Pekanbaru Seksi 1 Padang-Sicincin
Agar Tol Padang-Sicincin Rampung Juli 2024, Menteri PUPR Instrusikan Tambah Tenaga Kerja
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mempercepat pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) dari Lampung
Ditargetkan Fungsional Juli 2024, Progres Kontruksi Tol Padang-Sicincin Capai 47,22 Persen
Wali Nagari Guguak VIII Koto, Kabupaten Limapuluh Kota, YR resmi mengundurkan diri dari jabatannya usai beredar foto tidak senonohnya dengan
Wali Nagari Guguak VIII Koto Mundur Usai Foto Tak Senonohnya Beredar, Bupati Tunjuk Plt
Bupati Limapuluh Kota, Safaruddin Dt Bandaro Rajo mengatakan bahwa ada lima titik banjir yang cukup tinggi di kabupaten tersebut.
Limapuluh Kota Dilanda Banjir dan Longsor, Bupati Harapkan Bantuan Pusat dan Pemprov
2.235 Pelari Ikuti Kejuaraan Harau Run 10K
2.235 Pelari Ikuti Kejuaraan Harau Run 10K