Sebagai penggantinya, Ketua Bidang Pemenang Pemilu DPP PSI, Raihan Ariatama ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) sementara.

Raihan mengungkapkan, Taufiqur menyatakan mundur dua minggu jelang dimulainya Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PSI yang berlangsung pada Sabtu (311/2026).

“Iya benar, beberapa waktu lalu menyatakan mundur,” kara Raihan, Sabtu (31/1/2026).

Menurut Raihan, ada suatu alasan pribadi sehingga Taufiqur menyatakan mundur dari Ketua DWP PSI.

“Ada suatu alasan, suatu personal yang tidak bisa diungkap. Tapi keputusannya kita hormati,” kata mantan Ketum PB HMI itu.

“Untuk Plt Ketua DPW PSI Sumbar sekarang saya, dari pada terjadi kekosongan, sampai nanti diumumkan yang baru,” sambung Raihan lagi.

Raihan Ariatama adalah seorang aktivis yang berasal dari Bukittinggi. Dia terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) periode 2021–2023 dalam Kongres ke-XXXI HMI di Surabaya. 

Setelah masa jabatannya di HMI berakhir, Raihan terjun ke dunia politik praktis dengan bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kini dia juga menjabat Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI periode 2025–2030.

The post Anak Gubernur Mahyeldi Tinggalkan Kursi Ketua PSI Sumbar, Penggantinya Eks Ketum PB HMI appeared first on Langgam.id.

Taufiqur Rahman yang juga merupakan anak dari Gubernur Sumbar Mahyeldi mendapat posisi Waketum VIII Kesejahteraan Pelaku Olahraga dan Hubungan Kelembagaan. Ia bersama pengurus KONI Sumbar lainnya, dilantik oleh Ketua Umum KONI Pusat, Letjen TNI (Purn) Marciano Norman. Juga turut hadir pada saat itu Gubernur Sumbar Mahyeldi.  

KONI Sumbar periode 2025-2029 dipimpin Hamdanus. Ia dibantu Sekretaris Umum Anandya Dipo Pratama, Bendahara Umum Halim Fitra Setiawan dan 10 wakil ketua umum (Waketum). 

M Taufiqur Rahman yang baru ditunjuk sebagai Plt Ketua PSI Sumbar menjabat sebagai Waketum VIII Bidang Kesejahteraan Pelaku Olahraga dan Hubungan Kelembagaan KONI Sumbar. Taufiqur juga merupakan anak dari Gubernur Sumbar Mahyeldi. 

Tekankan Pentingnya Tata Kelola Organisasi

Ketua KONI Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman menekankan pentingnya tata kelola organisasi dan pelayanan kepada atlet. 

“KONI harus melayani atlet, jangan menjadi raja bagi atlet. Untuk mencapai prestasi, tata kelola organisasi harus benar, kebersamaan pengurus harus dijaga, agar semua program bisa tercapai,” kata dia.  

Pria berlatar belakang TNI itu menyebutkan bahwa Sumbar memiliki potensi atlet yang cukup baik, karena di masa lalu banyak melahirkan prestasi membanggakan di kancah nasional.

Marciano juga mengucapkan selamat kepada atlet Sumbar yang meraih 7 emas, 9 perak, 9 perunggu pada Pekan Olahraga Nasional (PON) Beladiri II 2O25 Kudus, dan Sumbar menempati posisi kedelapan Nasional.

“Ini sebuah prestasi yang luar biasa, dan patut diacungi jempol. Terus rawat dan asah atlet-atlet ini, sehingga pada PON 2028 di NTB-NTT nanti mereka kembali membawa nama harum bagi Sumbar,” ujarnya. 

Berikut Susunan Pengurus KONI Sumbar 2025-2029 

Ketua Umum: Hamdanus 

Sekretaris Umum: Anandya Dipo Pratama

Bendahara Umum: Halim Fitra Setiawan

Waketum I Bidang Organisasi dan Hukum: Alvira 

Waketum II Bidang Pembinaan Prestasi, Sport Sicience dan Kesehatan Olahraga: Septri

Waketum III Bidang Perencanaan dan Monev: Edityawarman

Waketum IV Bidang Usaha, dana dan Sponsorship: Reido Deskumar 

Waketum V Penelitian, Pengembang dan Talent Mangement: Nurul Ihsan 

Waketum VI Humas dan Medsos: Revdi Iwan Syahputra 

Waketum VII Digitalisasi dan Sertifikasi: Dolla Indra 

Waketum VIII Kesejahteraan Pelaku Olahraga dan Hubungan Kelembagaan: M Taufiqur Rahman

Waketum IX Pendidikan, Pelatihan dan Event Management: Dafrawira De Hansen

Waketum X Sarana dan Prasarana Pengembangan Aset: Fikri Hadi

The post Susunan Pengurus KONI Sumbar: Plt Ketua PSI Sumbar Jabat Waketum appeared first on Langgam.id.

Sebagaimana idealnya dalam buku-buku, ideologi sebagai kompas perjuangan para partai kini bergeser dari substansi ke dekorasi. Politik menjadi pertunjukan citra yang terkendali dan dikendalikan elite. Sementara, rakyat akan terus menjadi objek penderita lima tahun sekali.

Maka bersiaplah memasuki era kartel kekuasaan, setelah merayakan era oligarki. Dimana, satu keluarga tak hanya dalam satu partai tapi satu keluarga di banyak partai. Semacam oligopoly politik.

Di sinilah muncul apa yang dapat disebut sebagai kartel politik kekuasaan, sebuah bentuk komunikasi terorganisasi di mana elite berbagai partai membentuk kesepahaman diam-diam: bertarung di depan publik, berkoalisi di belakang panggung. Berbagi kursi, berbagi isu, pesan, dan framing di belakang panggung dalam dramaturgi politik. Sebagaimana yang diungkapkan Erving Goffman (1959).

Teori komunikasi politik klasik, seperti agenda setting (McCombs & Shaw, 1972) dan framing (Entman, 1993), menjelaskan media dan elite politik membentuk persepsi publik dengan menentukan apa yang penting untuk dibicarakan dan bagaimana hal itu dibicarakan. Agenda setting yang dulu dikendalikan oleh media independen, kini dikuasai oleh jaringan elite lintas partai yang memiliki kepentingan serupa; menjaga stabilitas kuasa.

Dengan kata lain, komunikasi politik berubah menjadi instrumen koordinasi antar oligarki wacana. Jangan heran, berita viral tokohnya itu ke itu saja. Sampai muak. Digoreng hingga gosong. Lalu dianggap pahlawan sejati bagi rakyat.

Hal terbaru di Sumatera Barat memberi gambaran menarik. Anak Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dikenal berasal dari partai dengan basis ideologis muncul sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (PSI), partai yang dikenal sangat berbeda secara platform dan citra. Fenomena ini memberi sinyal dinamika keluarga politik baru, sinyal strategi politik yang canggih sekaligus paradoksal. Soal ini, lama kelamaan kita akan menjadi biasa.

Sebagai sebuah fakta politik, bisa dibaca sebagai strategi komunikasi diversifikasi ideologis. Kini dan ke depan kita akan melihat dunia politik yang penuh risiko itu, keluarga elite tidak lagi berkumpul dalam satu tandan politik. Mereka menyebar di beberapa partai untuk memperluas akses dan menjaga posisi dalam spektrum kekuasaan. Prinsipnya sederhana: jangan sampai jatuh setandan; menyeberanglah ke tandan yang lain. Jika terjadi apa-apa nanti, masih ada yang celah untuk kembali ke panggung kekuasaan. Ini visioner!

Secara strategi, ini jenius. Dalam bahasa pemasaran politik, memperluas “segmen pasar” agar tetap relevan dalam peta kekuasaan yang cair. Namun dari sisi idealisme, ini menyedihkan. Menunjukkan betapa ideologi telah kehilangan daya kohesinya, partai yang selama ini memproklamasikan diri sebagai benteng nilai kini kian jauh bergeser. Partai-partai sebagai jalan juang nilai dan ideologi sudah terus tergerus dan diragukan.

Kini, realitas memperlihatkan partai ideologis pun akhirnya beradaptasi dengan logika pasar kekuasaan. Partai-partai menjadi perahu menyeberang dari pada wahana perjuangan ideologis. Setiap perahu menyiapkan jalannya masing-masing menuju pulau kekuasaan, tanpa terlalu peduli resiko yang akan dihadapi secara politik.

Fenomena ini sejalan dengan analisis hegemoni (Gramsci, 1993) di mana kekuasaan akan bertahan lewat tekanan dan persetujuan simbolik yang dibangun lewat wacana. Elite politik di Indonesia membangun kesepakatan simbolik itu melalui media, jaringan politik, dan politik pencitraan. Perdebatan ideologis direduksi menjadi pertukaran jargon dan pencitraan moral, mengorbankan sesuatu dari dalam diri mereka. Dalam wilayah seperti ini, publik sulit membedakan mana prinsip dan mana strategi.

Indonesia yang maha hebat ini, politik lebih banyak berbicara tentang siapa, bukan apa yang dibicarakan. Itulah bentuk lain dari kartelisasi wacana. Sayangnya, merujuk teori spiral of silence (Noelle-Neumann, 1974), publik cenderung diam terhadap pandangan yang tidak sejalan dengan arus utama karena takut tersisih. Sementara itu, arus utama bukan lagi opini publik alami, melainkan hasil konstruksi elite politik. Maka lama kelamaan, situasi semacam ini menjadi sebuah kebenaran, sebagaimana kita membenarkan ketua partai dari bapak turun ke anak, sebagai trah politik. Dari titik ini hingga ke tempat yang lebih luas, meritokrasi telah lama disisihkan secara substansi tetapi masih dijanjikan dalam bentuk dekorasi.

Kartel wacana politik yang kini menguasai wilayah komunikasi kita akan terus berlangsung sampai jenuh. Elite secara terus menerus saling berkompetisi di media, lalu berbagi panggung di belakang layar. Narasi tentang “persatuan”, “koalisi besar”, dan “stabilitas nasional” menjadi alat legitimasi baru. Semua berbicara dengan gaya yang berbeda, namun mengarah pada tujuan yang sama; mengamankan posisi dalam struktur kuasa yang sama. Mereka berbagai kekuasaan dengan siapapun yang dianggap aman.

Masyarakat, yang mestinya menjadi sumber legitimasi politik, berubah menjadi target semata. Kita, rakyat diberi wacana siap saji; slogan moral, janji pembangunan, atau konten digital yang dirancang untuk menghibur, bukan menyadarkan bahwa system ini kian buruk dan busuk. Di era media sosial, komunikasi politik menjadi industri yang menjual rasa, bukan nilai. Jika dulu partai-partai berjuang menanamkan ideologi, kini mereka berebut impresi. Kalau dulu politik menjadi wahana pendidikan kewargaan, kini lahir menjadi arena hiburan massa. Hegemoni komunikasi politik kini tentang siapa paling viral, bukan yang benar.

Jadi, akan terbiasa lagi kita, setelah anak dan sekeluarga dalam satu partai politik. Satu tandan. Ke depan, anak beranak berbeda partai tetapi dalam satu gedung legislatif. Atau yang sudah terjadi, ayah-anak di legislatif, sementara ibu di eksekutif dalam periode yang sama. Itu terjadi di berbagai daerah. Dan selamat datang kemenangan logika kekuasaan atas logika ideologi. Sebab, garis partai hanyalah batas administratif; yang sejati adalah garis kepentingan. Akhirnya, sebagaimana kita saksikan berulang kali: tak ada yang aneh, dalam dunia politik, segalanya mungkin. Selamat datang di era kartel kekuasaan. []

Dr. Abdullah Khusairi adalah dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang.

The post Selamat Datang di Era Kartel Kekuasaan appeared first on Langgam.id.

Penetapan Taufiq tersebut diumumkan pada Rabu 15 Oktober 2025 dalam konsolidasi DPP PSI di Jakarta. Pada hari yang sama, Taufiqur Rahman juga mengunggah sebuah foto bersama Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dan Sekjen PSI Raja Juli Antoni.

Pengamat politik dari Universitas Andalas, Andri Rusta mengatakan dengan dipilihnya Taufiqur Rahman sebagai Ketua DPW PSI Sumbar menujukan demokrasi di Indonesia.

Sebab, kata dia, meskipun Mahyeldi Ketua DPW PKS Sumbar, namun pilihan karir politik untuk anaknya bebas untuk memilih partai aapa saja.

“Ini sebuah strategi keluarga Mahyeldi, karena sebentar lagi mau habis (sudah 2 periode gubernur). Dan kemudian untuk dinasti polistik, trah-nya, tidak bisa langsung masuk PKS,” ujar Andri, Kamis (16/10/2025).

Andri menambah, PKS adalah partai dengan jenjang kaderisasi yang sangat panjang. Banyak aturan yang dimiliki untuk bisa bergabung ke PKS.

“Sementara, anak Mahyeldi tidak memiliki itu. Di PKS dia tidak bisa serta merta bisa mendapatkan jabatan. Harus ada kaderisasi di PKS. Ketika hal itu terjadi, mau tidak mau Taufiqur harus berpikir untuk karir politiknya cari partai lain,” ungkapnya.

“Ini langkah menarik kita lihat, PSI ambil Taufiqur jadi ketua di Sumbar,” sambungnya.

Ia menilai Taufiqur harus berpikir panjang untuk jenjang karir politiknya jika masuk partai lain, apalagi menjadi ketua. Karena di Sumbar, ketua partai semuanya mapan.

“Dia berpikir jenjang karir untuk masuk partai lain, tidak bisa langsung jadi ketua partai,” imbuhnya.

Baca juga: Kaesang Tunjuk Taufiqur Rahman Anak Gubernur Mahyeldi Jadi Ketua DPW PSI Sumbar

Andri mengungkapkan PSI sering dicap partai pro-Jokowi. Sementara sosok Jokowi tidak terlalu diterima di masyarakat Sumbar. Menurutnya, bisa saja dengan menujuk Taufiqur sebagai ketua, bisa mengubah imaje itu.

“Taufiq harus mengubah imaje partai pendukung Jokowi itu, karena sosok Jokowi tidak terlalu diterima di masyarakat Sumbar. Taufiq harus mencari cara, agar imaje itu berubah. Sehingga menjelang 2029, orang akan lebih tertarik dengan PSI itu,” jelasnya.

Andri mengatakan Taufiqur juga harus bisa mencari sosok kader partai yang diterima masyarakat. Karena figur calon lebih penting untuk beberapa daerah dan kelompok masyarakat di Sumbar.

“Taufiq harus berpikir siapa yang menjadi calon anggota dewan, pemilih pendukung yang banyak.
Kemudian memperbaiki internal partai itu sendiri. Dianggap partai kecil, jadi ketua partai harus mempertimbangkan agar PSI diterima,” tambahnya. (y)

The post Kaesang Tunjuk Taufiqur Rahman Jadi Ketua PSI Sumbar, Pengamat Politik Ungkap Strategi Keluarga Mahyeldi appeared first on Langgam.id.

Penetapan Taufiq tersebut diumumkan pada Rabu 15 Oktober 2025 dalam konsolidasi DPP PSI di Jakarta. Pada hari yang sama, Taufiqur Rahman juga mengunggah sebuah foto bersama Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dan Sekjen PSI Raja Juli Antoni.

“Tinggal menunggu SK dari DPP PSI,” ujar Mantan Ketua DPW PSI Sumbar Sukma Trianda Putra saat dihubungi, Kamis (16/10/2025).

Sukma Triananda berharap dengan sosok anak muda pada Taufiqur Rahman akan memperkuat bergeming PSI Sumbar, terutama secara elektoral. “Harapannya nanti bisa memperkuat PSI dalam Pileg yang akan datang,” katanya. 

“Sosok muda, namun itulah kekuatan dan semangat nya menyongsong Indonesia emas kedepannya,” ujarnya menambahkan. 

Taufiqur Rahman merupakan anak keempat dari Mahyeldi tokoh senior PKS yang kini menjabat sebagai majelis pertimbangan wilayah PKS Sumbar. Sebelumnya Mahyeldi pernah jadi Ketua DPW PKS Sumbar.

Taufiq sempat mengikuti jejak ayahnya di PKS. Ia maju dalam Pemilihan Legislatif 2024 untuk DPRD Sumbar Dapil 4 dari PKS. Namun dalam kontestasi tersebut ia belum berhasil meraih cukup suara. (fx)

The post Anak Gubernur Mahyeldi, Taufiqur Rahman Jadi Ketua DPW PSI Sumbar, PSI: Menunggu SK appeared first on Langgam.id.

Penetapan Taufiq tersebut diumumkan pada Rabu 15 Oktober 2025 dalam konsolidasi DPP PSI di Jakarta. Pada hari yang sama, Taufiqur Rahman juga mengunggah sebuah foto bersama Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dan Sekjen PSI Raja Juli Antoni.

Mantan Ketua DPW PSI Sumbar Sukma Trianda Putra juga membenarkan penunjukan Taufiqur Rahman sebagai Ketua DPW Sumbar. “Iya benar, sekarang tinggal menunggu SK,” ujar Sukma saat dihubungi, Kamis (16/10/2025).

Taufiqur Rahman merupakan anak keempat dari Mahyeldi tokoh senior PKS yang kini menjabat sebagai majelis pertimbangan wilayah PKS Sumbar. Sebelumnya Mahyeldi pernah jadi Ketua DPW PKS Sumbar.

Taufiq sempat mengikuti jejak ayahnya di PKS. Ia maju dalam Pemilihan Legislatif 2024 untuk DPRD Sumbar Dapil 4 dari PKS. Namun dalam kontestasi tersebut ia belum berhasil meraih cukup suara.

Sukma Triananda berharap dengan sosok anak muda pada Taufiqur Rahman akan memperkuat bergeming PSI Sumbar, terutama secara elektoral. “Harapannya nanti bisa memperkuat PSI dalam Pileg yang akan datang,” katanya. 

“Sosok muda, namun itulah kekuatan dan semangat nya menyongsong Indonesia emas kedepannya,” ujarnya menambahkan. (fx)

The post Kaesang Tunjuk Taufiqur Rahman Anak Gubernur Mahyeldi Jadi Ketua DPW PSI Sumbar appeared first on Langgam.id.

Asrinaldi mengungkapkan, tidak ada role model sosok anak muda menjadi salah satu faktor sulitnya PSI meraih suara di Sumbar. Meskipun PSI dinahkodai Kaesang Pangarep sebagai ketua umum.

“Sosok anak muda di PSI (pusat) tidak pengaruh bagi daerah, berbeda. Kalau dilihat potensi di Sumbar ini sebenarnya ada. Tapi kan cuma kita tahu anak-anak muda ini harus ada patronnya bisa membawa dirinya sehingga diikuti anak muda. Nah di Sumbar itu yang tidak punya,” kata Asrinaldi, Rabu (15/11/2023).

Menurut Guru Besar Ilmu Politik Unand itu, PSI Sumbar terpaksa harus bekerja keras pada Pemilu 2024 ini untuk menyakini dan dapat meraih suara dari anak muda. Apalagi, calon legislatif dari PSI banyak yang tidak familiar.

“Artinya anak muda yang menjadi role model untuk mereka ikuti sebagai orang yang bisa memobilisasi suara PSI tidak ada saya lihat. Ini pekerjaan besar PSI sendiri. Kalau di nasional okelah ada Kaesang. Di Sumbar siapa role modelnya? Kalau pun ada (anak muda) malah di partai lain,” ujarnya.

“Kelemahan PSI di Sumbar itu tidak ada role modelnya. Setidaknya ada wali kota atau pejabat publik, tokoh muda yang bisa menjadi role model. Sehingga (suara) anak-anak muda lari ke PSI,” sambung Asrinaldi. (Irwanda)

The post Pakar Politik Ungkap Faktor Penyebab PSI Bakal Berat Raih Suara di Sumbar appeared first on Langgam.id.

Jabatan Ketua DPW PSI Sumbar kemudian digantikan oleh Sukma Trianda Putra yang sebelumnya menjabat sebagai Bendahara PSI Sumbar. Sementara Nofia Atma Rezki menjabat sebagai sekretaris.

Ketua DPW PSI Sumbar Sukma Trianda Putra mengatakan PSI Sumbar telah mewakafkan ketua sebelumnya Faldo Maldini kepada pemerintah, untuk mengabdi kepada Negara sebagai Staf Khusus Mentri Sekretaris Negara.

“Sebagai partai politik, tujuan besar PSI adalah melahirkan pemimpin-pemimpin yang bekerja nyata untuk Republik Indonesia,” katanya lewat keterangan tertulis yang diterima langgam.id, Jumat (31/12/2021).

PSI Sumbar menurutnya ingin Faldo Maldini sebagai Staf Khusus Mensesneg berfokus untuk menyukseskan program pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, yang konkret dirasakan oleh masyarakat.

Sehingga untuk melanjutkan kerja-kerja melahirkan pemimpin di Sumatera Barat, jabatan Ketua DPW PSI Sumbar diamanahkan kepada Sukma Trianda Putra.

Diketahui, politikus PSI Faldo Maldini kini menjadi Stafsus Mensesneg Pratikno bidang Media dan Komunikasi. Dia bergabung menjadi Stafsus sekitar bulan Juli 2021 lalu.

Sebelumnya, Faldo merupakan politikus yang kerap melempar kritikan kepada Presiden Joko Widodo saat Pilpres 2019. Ketika itu dia masih menjabat sebagai Wasekjen PAN yang ikut mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Setelah pilres, Faldo juga sempat mencoba peruntungannya di Pilgub Sumbar. Namun dia tidak berhasil mencalonkan diri karena tidak diusung partai politik. (*)

The post Fokus Jadi Stafsus Mensesneg, Faldo Maldini Mundur dari Ketua PSI Sumbar  appeared first on Langgam.id.

Langgam.id- Baliho mantan vokalis Nidji Giring Ganesha muncul di Padang. Baliho tersebut bertuliskan Giring untuk Presiden 2024.

Baca juga: Baliho Giring Eks Vokalis ‘Nidji’ Maju Pilpres 2024 Muncul di Padang

Baliho itu menampilkan foto Giring mengenakan peci dan kaca mata. Juga ada logo Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Baca juga: Baliho ‘Presiden 2024’ Muncul di Sumbar, Giring Ngaku Kangen Padang

Setelah mundur dari vokalis Nidji sejak 31 Desember 2017, Giring terjun ke dunia politik. Ia bergabung dengan PSI dan kini menjabat sebagai Plt Ketua Umum. (Irwanda/AE)

The post Video Baliho Giring untuk Presiden 2024 yang Muncul di Padang appeared first on Langgam.id.

Adapun kader PSI yang resmi mengundurkan diri antara lain, Ketua Bapilu DPW PSI Sumbar, Medo Fernando dan Bendahara PSI Sumbar, Ria Muthiara serta Ketua DPD PSI Padang, Yunando. Mereka menyatakan mundur dari kepengurusan dan telah melayangkan surat ke DPW PSI Sumbar.

Yunando membenarkan dirinya telah mengundurkan diri sebagai Ketua DPD PSI Padang serta dalam kepengurusan partai. Ia mengakui telah mengirimkan surat pengunduran diri sejak dua minggu lalu.

“Ya mundur dari kepengurusan saja. Alasan fokus kerja, karena mengurus beberapa proyek. Termasuk karena visi DPRD ada di antaranya, karena tidak sejalan ini, makanya saya fokus ke bisnis lagi,” ujar Yunando dihubungi langgam.id, Sabtu (9/11/2019).

Selain fokus ke bisnis, Yunando mengakui salah satu yang mendorong dirinya mundur karena kebijakan DPP PSI yang tidak sejalan. Salah satunya, adalah pendeklarasian Faldo Maldini serta penunjukannya sebagai Ketua DPW PSI Sumbar.

“Terlebih karena ada beberapa kebijakan dari PSI yang enggak sejalan, misalnya kan enggak satu visi kita lagi tentu akan menghabiskan energi pula. Lebih baik mundur. Kawan-kawan dan Faldo bisa mencari tim yang bisa mengurus partai lagi,” katanya.

“Saya bukan marah ke Faldo, tapi saya ke DPP karena tidak ada pemberitahuan, kebijakan-kebijakan terpusat. Setelah Pileg kan tidak ada arahan PSI gimana, tahu-tahu muncul Faldo. Ada kawan-kawan di daerah tanya ke kami, kami tak tahu jawab apa,” sambung Yunando.

Yunando berpendapat para kader di daerah tidak diperlukan lagi oleh DPP PSI. Maka dari itu, dirinya memutuskan untuk mengundurkan diri dari kepengurusan partai. “Mending seperti ini (mundur), karena tidak dianggap saja,” tuturnya.

Sekretaris DPW PSI Sumbar Ari Prima membenarkan adanya kader mengundurkan diri dari kepengurusan. Surat yang telah diterima salah satunya dari Yunando sebagai Ketua DPD PSI Padang. Surat itu akan segera ditembuskan ke DPP PSI.

“Kalau kader mundur kami tentu tidak bisa melarang, apalagi alasannya karena fokus berbisnis. Kami juga dorong sebetulnya kalau kader fokus berbisnis karena sesuai semangat PSI yaitu membangun ekonomi kader. Saya sendiri kalau informasi mundur kader akibat visi tidak sejalan belum dengar langsung, kalau pun ada terjadi namanya dalam politik sah-sah saja,” katanya. (Irwanda/RC)

The post Sejumlah Pengurus PSI Sumbar Mundur, Ini Alasannya appeared first on Langgam.id.