Perumahan itu berada di kawasan Jalan Jhoni Anwar, Lapai, dengan akses langsung dari jalan utama sehingga dinilai memudahkan mobilitas penghuni. Lokasinya juga dekat dengan sejumlah fasilitas publik, seperti pusat perbelanjaan, sekolah, rumah sakit, dan rumah ibadah.

Dari kawasan perumahan, penghuni disebut hanya membutuhkan waktu sekitar tiga menit menuju Transmart Padang. Selain itu, lokasi hunian juga berdekatan dengan Sekolah Al Azhar Padang, SMAN 1 Padang, RS Hermina Padang, dan Masjid Raya Sumatera Barat.

Majesty Land mengusung konsep desain perpaduan Skandinavian dan Japandi. Setiap unit dirancang dengan sirkulasi udara dan pencahayaan alami yang maksimal.

Tipe rumah yang ditawarkan terdiri atas bangunan satu lantai dan dua lantai. Untuk rumah satu lantai tersedia tipe 60 meter persegi dan 90 meter persegi, sedangkan rumah dua lantai tersedia tipe 105 meter persegi dan 155 meter persegi dengan luas tanah mulai 110 meter persegi hingga 180 meter persegi.

Pengembang juga memberikan keleluasaan bagi konsumen untuk menyesuaikan model dan tata letak rumah sesuai kebutuhan.

“Konsumen bisa request model dan layout sesuai keinginan. Dengan dukungan tim yang berpengalaman, kami ingin membantu mewujudkan rumah impian masyarakat,” ujar pihak pengembang, Rabu (6/5/2026).

Selain desain modern, perumahan tersebut dilengkapi sistem keamanan CCTV 24 jam dan one gate system dengan satu akses keluar-masuk yang dijaga petugas keamanan. Fasilitas lainnya meliputi jalan utama beraspal, ruang terbuka hijau, serta jaringan listrik bawah tanah untuk menciptakan lingkungan yang lebih rapi.

Hingga awal Mei 2026, sekitar 60 persen unit tahap pertama disebut telah terjual. Tingginya minat konsumen dipengaruhi lokasi strategis dan harga yang dinilai kompetitif.

Direktur Majesty Land memastikan legalitas proyek telah dipenuhi, mulai dari pembebasan lahan, pemecahan sertifikat induk, hingga Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Konsumen juga dijanjikan langsung memperoleh Sertifikat Hak Milik (SHM) setelah proses Akta Jual Beli selesai.

“Sudah 60 persen unit tahap pertama terjual. Lokasi kami juga tidak masuk zona merah tsunami BMKG sehingga banyak konsumen merasa aman berinvestasi di sini,” ujarnya.

Masyarakat yang ingin memperoleh informasi lebih lanjut dapat menghubungi tim pemasaran di nomor 081211000850 atau mendatangi kantor pemasaran Majesty Land di kawasan perumahan setiap hari pukul 09.00–17.00 WIB.

The post Majesty Land Tawarkan Hunian Modern dengan Akses Strategis di Padang appeared first on Langgam.id.

Program ini bertujuan untuk menyediakan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama keluarga berpenghasilan rendah.

Menurut Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, sektor perumahan bisa menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

“Ini tidak hanya mengurangi backlog perumahan, tetapi juga menggerakkan sektor konstruksi, bahan bangunan, tenaga kerja, dan investasi swasta. Dampaknya akan langsung terasa terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Fahri dilansir dari rilis Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Selasa (12/8/2025).

Dengan pendekatan terintegrasi antara pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, dan pemerataan ekonomi wilayah, Program 3 Juta Rumah diharapkan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kualitas hidup rakyat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi Indonesia.

Program 3 Juta Rumah merupakan penjabaran dari Asta Cita Presiden Prabowo, yakni melanjutkan pengembangan infrastruktur dan membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi. 

Program ini bertujuan untuk menyediakan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama keluarga berpenghasilan rendah.

Menurut Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, sektor perumahan bisa menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. 

“Ini tidak hanya mengurangi backlog perumahan, tetapi juga menggerakkan sektor konstruksi, bahan bangunan, tenaga kerja, dan investasi swasta. Dampaknya akan langsung terasa terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Fahri.

Dengan pendekatan terintegrasi antara pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, dan pemerataan ekonomi wilayah, Program 3 Juta Rumah diharapkan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kualitas hidup rakyat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi Indonesia. (*)

The post Program 3 Juta Rumah Diharapkan Jadi Tonggak Penting Tingkatkan Kualitas Hidup Rakyat appeared first on Langgam.id.

Menurut Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang disusun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang pada 2022, banyak lahan sawah telah mendapat izin untuk dialihkan fungsinya menjadi area perumahan.

Saat ini, sekitar 1.841 hektare lahan sawah telah mendapatkan izin pembangunan, meskipun belum semuanya dibangun.

Selain lahan sawah, Kota Padang juga memiliki 1.000 hektare lahan hortikultura yang masih dimanfaatkan untuk pertanian sayur dan buah.

Kepala Dinas Pertanian Kota Padang, Yoice Yuliani mengatakan, bahwa lahan sawah yang berubah fungsi menjadi perumahan umumnya berada di sekitar pemukiman warga.

“Sawah yang paling luas berada di Kecamatan Koto Tangah, sementara Kecamatan Padang Barat dan Padang Utara sudah tidak memiliki sawah sama sekali,” ujar Yoice dilansir dari infopublik.id, Rabu (29/1/2025).

Yoice menjelaskan, bahwa dengan semakin berkurangnya luas sawah, kemampuan Kota Padang dalam memenuhi kebutuhan pangan pun menurun.

“Jika sebelumnya Padang bisa memenuhi 30 persen kebutuhan beras sendiri, kini angka itu diperkirakan hanya 20-25 persen,” ucap Yoice.

Ia mengungkapkan bahwa Kota Padang harus bergantung pada pasokan dari beras dari daerah tetangga untuk menutupi kekurangan produksi. Seperti Solok, Pesisir Selatan, Pariaman, dan Tanah Datar.

Yoice mengatakan, bahwa Pemko Padang mengandalkan beberapa strategi untuk mengatasi penurunan produktivitas akibat berkurangnya lahan sawah.

Strategi tersebut yaitu penggunaan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan hasil panen. Pemanfaatan bibit unggul agar produksi padi tetap optimal. Penggunaan pupuk organik guna menjaga kesuburan tanah.

“Saat ini, produktivitas sawah di Kota Padang mencapai 5,2 ton per hektare. Dengan berbagai inovasi pertanian, diharapkan produksi dapat tetap stabil meskipun luas sawah terus berkurang,” bebernya.

Yoice mennyebutkan, meskipun luas sawah menyusut, pasokan air untuk irigasi di Kota Padang masih dalam kondisi aman. Bahkan, curah hujan yang tinggi dalam beberapa bulan terakhir membantu mempertahankan ketersediaan air di daerah persawahan.

Dari sisi tenaga kerja, kata Yoice, jumlah petani di Kota Padang saat ini sekitar 15 ribu kepala keluarga. Meski sudah muncul petani milenial, mereka masih lebih banyak bergerak di sektor hidroponik dibandingkan pertanian sawah.

“Petani milenial belum banyak yang terjun ke lahan sawah. Mereka lebih tertarik ke pertanian hidroponik. Ke depan, kami akan mendorong mereka agar mau berkecimpung di sektor persawahan,” harap Yoice.

Selanjutnya, kata Yoice, terkait dengan pupuk bersubsidi, ketersediaan di Kota Padang saat ini sudah mencukupi. Meskipun pada awal 2024 sempat terjadi kekurangan karena hanya 30 persen dari kebutuhan yang disalurkan oleh Kementerian Pertanian, kini kuota pupuk bersubsidi sudah kembali normal.

“Dengan pupuk yang mencukupi dan dukungan teknologi, kami optimistis produksi padi di Kota Padang bisa tetap terjaga meskipun luas lahan berkurang,” tutur Yoice. (*/yki)

The post Alih Fungsi Jadi Perumahan, Luas Lahan Sawah di Padang Kian Menyusut appeared first on Langgam.id.

Untuk itu, Kementerian PKP menyusun peta jalan (road map) sebagai panduan agar pencapaian target tersebut dapat berjalan dengan baik. Rencana kerja itu nantinya akan disampaikan dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

“Selanjutnya kita agendakan bertemu dengan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia) untuk memperjelas target kerja yang harus dicapai Kementerian PKP beserta rencananya,” kata Menteri PKP, Maruarar Sirait, Minggu (19/1/2025).

Maruarar Sirait menambahkan, pihaknya telah mengundang sejumlah perwakilan asosiasi pengembang sebagai bagian dari ekosistem perumahan untuk berkolaborasi dalam menyiapkan skenario Program Tiga Juta Rumah. Langkah ini bertujuan untuk melibatkan seluruh pihak terkait dalam upaya pencapaian target pembangunan rumah yang merata di seluruh Indonesia.

Beberapa skenario yang disiapkan Kementerian PKP antara lain adalah memanfaatkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang telah ditetapkan serta mendorong ekosistem perumahan dalam pembangunan perumahan bagi masyarakat. Selain itu, Kementerian PKP juga mempertimbangkan skenario realokasi anggaran APBN dan dukungan penuh dari ekosistem perumahan.

“Skenario lainnya adalah dengan realokasi APBN dan dukungan ekosistem perumahan,” ujar Maruarar.

Selain itu, Kementerian PKP juga mempersiapkan skenario tambahan dengan penggunaan APBN-Perubahan (APBN-P) yang akan disesuaikan dengan kebutuhan serta dukungan lebih lanjut dari sektor ekosistem perumahan yang terlibat.

Dengan adanya berbagai skenario ini, diharapkan Program Tiga Juta Rumah dapat tetap berjalan dengan baik, meskipun menghadapi tantangan keterbatasan anggaran, dan memberikan akses perumahan yang layak bagi masyarakat Indonesia di seluruh wilayah. (*/Yh)

The post Kementerian PKP Rancang Strategi untuk Wujudkan Target Tiga Juta Rumah appeared first on Langgam.id.

Marta menjelaskan, bahwa perumahan ini ada yang prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) sudah bagus. Namun ada juga yang masih belum terbangun.

“Pertanyaan yang sering timbul adalah sudah banyak perumahan, maka siapa yang akan melanjutkan pembangunan dan memelihara PSU perumahan itu,” ujar Marta saat sosialisasikan Bantuan Penyediaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) di Balai Kota Payakumbuh, Kamis (14/10/2021).

Sementara itu terang Marta, PSU seperti jalan, drainase, dan ruang terbuka hijau adalah kebutuhan dari masyarakat yang bermukim di dalamnya.

“Jangan sampai timbul gejolak di masyarakat saat membeli rumah di perumahan, tidak ada PSU yang memadai,” beber Marta.

Ia menambahkan, saat ini saja sekitar 27 perumahan belum bisa dibangun PSU-nya karena belum diserahkan ke pemda.

Sementara itu ungkapnya, ada kondisi eksisting dan permasalahan PSU perumahan di Kota Payakumbuh. Dimana pengembang atau developernya apakah masih ada atau sudah tidak ada lagi berdomisili di Kota Payakumbuh.

Artinya kata Marta, selagi belum ada penyerahan sesuai mekanisme/peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pemerintah daerah, maka pemda berpotensi bermasalah apabila mengalokasikan anggaran untuk pembangunan atau pemeliharaan pada tanah/kawasan yang belum dikuasai Pemerintah Daerah.

“Iini akan menjadi temuan BPK,” ucapnya.

Sementara itu, Asisten I Pemko Payakumbuh Dafrul Pasi mengatakan, berdasarkan hasil update data 2020, jumlah rumah di Kota Payakumbuh adalah 33.038 unit. Dimana 4.739 unit adalah RTLH (status kepemilikan sendiri dan sewa).

Namun terangnya, yang dapat dilakukan penanganan dengan program pemerintah hanya 1.860 unit. Dari jumlah RTLH sebanyak 2.660 unit (2017) pada saat Dinas Perumahan dibentuk telah ditangani sebanyak 1.467 unit RTLH (2017-202) dari sumber pendanaan APBN, APBD, dan DAK.

Dafrul menambahkan, berdasarkan pendataan primer kebutuhan/kekurangan rumah (Backlog) di Kota Payakumbuh 6.115 unit.

Ia mengungkapkan, pengurangan angka backlog dapat baru dapat ditangani dengan pembangunan perumahan yang dikembangkan oleh developer.

“Namun belum bisa menjawab kebutuhan rumah disebabkan oleh keterbatasan daya beli masyarakat dan harga tanah/rumah yang terus naik setiap tahunnya,” tuturnya.

Dafrul menjelaskan, program BP2BT diharapkan menjadi salah satu alternatif skema pembiayaan yang dapat diakses oleh masyarakat di Kota Payakumbuh.

Selain itu sebutnya, sebagai sebuah kemudahan dan fasilitas untuk perolehan kepemilikan rumah serta diharapkan sebagai salah satu solusi bagi PNS Pemko Payakumbuh yang belum memiliki rumah layak atau masih tinggal di rumah kontrakan.

Baca juga: Vaksinasi di Dinas Pendidikan Payakumbuh Membludak, Diikuti 400 Peserta

Ia mengharapkan, program ini dapat menjawab impian masyarakat untuk memiliki rumah yang layak huni guna membangun kehidupan dan peradaban masyarakat yang lebih baik dan lebih sejahtera di masa akan datang.

BP2BT merupakan salah satu program bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang telah mempunyai tabungan.

Hal ini dalam rangka pemenuhan sebagian dana untuk pembangunan rumah swadaya melalui kredit atau pembiayaan bank pelaksana.

Dana BP28T dapat digunakan sebagai salah satu alternatif untuk pemenuhan kebutuhan kepemilikan rumah bagi PNS/Non PNS, serta masyarakat lainnya di Kota Payakumbuh.

Kepemilikan rumah dapat diakses dengan perumahan yang dibangun oleh pengembang maupun untuk pembangunan rumah secara sendiri.

The post Perumahan di Kota Payakumbuh Berkembang Cukup Pesat appeared first on Langgam.id.

Jika hal ini terus dibiarkan terang Tri, maka akan menumpuk dan menjadi perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Oleh karena itu jelas Tri, saat ini Dinas Perkim Kota Padang sedang merancang sebuah Peraturan Wali Kota (Perwako) tentang Pengelolaan Pembangunan Perumahan di Kota Padang.

Ia mengungkapkan, penyusunan Perwako tentang Pengelolaan Pembangunan Perumahan di Kota Padang ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) OPD tersebut. Yaitu, melakukan kebijakan terkait pengelolaan pembangunan perumahan di Kota Padang.

Tri menjelaskan, dalam perwako ini, pihaknya tidak membicarakan mengenai izin pendirian bangunan. Tapi bagaimana melakukan pengawasan, pengelolaan dan serah terima setelah perumahan dibangun oleh pengembang.

“Salah satu yang paling mendasar dimuat dan diatur dalam perwako ini adalah penataan fasum dan fasos,” ujarnya saat pembahasan draf rancangan perwako di HW Hotel Padang, Kamis (20/5/2021).

Ia menjelaskan, pada Perda Kota Padang Nomor 6 Tahun 1996 disebutkan bahwa pihak pengembang wajib menyerahkan 30 persen dari luas tanah sebagai fasos dan fasum untuk diserahkan kepada Pemko Padang.

“Dalam perwako ini nantinya akan ditegaskan fasos maupun fasum yang diserahkan oleh pengembang harus bersertifikat atau minimal sudah dilakukan pengalihan hak sehingga Pemko Padang benar-benar memiliki kekuasan penuh terhadap fasum dan fasos yang diserahkan,” sebutnya.

Tri mengharapkan, dengan lahirnya perwako ini nantinya akan memberikan kepastian hukum yang jelas mengenai kebijakan pengelolaan pembangunan perumahan bagi Pemko Padang.

Dengan lahirnya perwako ini nantinya kata Tri, ada beberapa keuntungan yang yang dimiliki oleh Pemko Padang. Diantaranya, pertama, fasos dan fasum akan dikuasai oleh Pemko Padang sepenuhnya karena sudah memiliki sertifikat atau minimal sudah dilakukan pengalihan hak.

“Kemudian, fisik yang dibangun oleh pengembang khususnya yang berhubungan dengan sanitasi maka akan menjadi sanitasi yang aman. Sebab karena dalam perwako tersebut akan diatur penggunaan sanitasi menggunakan tangki septik yang aman,” ucapnya.

Tri menargetkan dalam akhir bulan ini, perwako tersebut sudah selesai disusun, sehingga bisa diterapkan di lapangan. (*/yki)

The post Ratusan Ha Tanah Fasum dan Fasos Milik Pemko Padang dari Pengembang Belum Bersertifikat appeared first on Langgam.id.