Langgam.id - Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman (Perkim) Payakumbuh Marta Minanda mengatakan, bahwa saat ini perkembangan perumahan cukup pesat di Payakumbuh. Dimana sudah ada 116 perumahan yang dibangun developer.
Marta menjelaskan, bahwa perumahan ini ada yang prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) sudah bagus. Namun ada juga yang masih belum terbangun.
"Pertanyaan yang sering timbul adalah sudah banyak perumahan, maka siapa yang akan melanjutkan pembangunan dan memelihara PSU perumahan itu," ujar Marta saat sosialisasikan Bantuan Penyediaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) di Balai Kota Payakumbuh, Kamis (14/10/2021).
Sementara itu terang Marta, PSU seperti jalan, drainase, dan ruang terbuka hijau adalah kebutuhan dari masyarakat yang bermukim di dalamnya.
"Jangan sampai timbul gejolak di masyarakat saat membeli rumah di perumahan, tidak ada PSU yang memadai," beber Marta.
Ia menambahkan, saat ini saja sekitar 27 perumahan belum bisa dibangun PSU-nya karena belum diserahkan ke pemda.
Sementara itu ungkapnya, ada kondisi eksisting dan permasalahan PSU perumahan di Kota Payakumbuh. Dimana pengembang atau developernya apakah masih ada atau sudah tidak ada lagi berdomisili di Kota Payakumbuh.
Artinya kata Marta, selagi belum ada penyerahan sesuai mekanisme/peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pemerintah daerah, maka pemda berpotensi bermasalah apabila mengalokasikan anggaran untuk pembangunan atau pemeliharaan pada tanah/kawasan yang belum dikuasai Pemerintah Daerah.
"Iini akan menjadi temuan BPK," ucapnya.
Sementara itu, Asisten I Pemko Payakumbuh Dafrul Pasi mengatakan, berdasarkan hasil update data 2020, jumlah rumah di Kota Payakumbuh adalah 33.038 unit. Dimana 4.739 unit adalah RTLH (status kepemilikan sendiri dan sewa).
Namun terangnya, yang dapat dilakukan penanganan dengan program pemerintah hanya 1.860 unit. Dari jumlah RTLH sebanyak 2.660 unit (2017) pada saat Dinas Perumahan dibentuk telah ditangani sebanyak 1.467 unit RTLH (2017-202) dari sumber pendanaan APBN, APBD, dan DAK.
Dafrul menambahkan, berdasarkan pendataan primer kebutuhan/kekurangan rumah (Backlog) di Kota Payakumbuh 6.115 unit.
Ia mengungkapkan, pengurangan angka backlog dapat baru dapat ditangani dengan pembangunan perumahan yang dikembangkan oleh developer.
"Namun belum bisa menjawab kebutuhan rumah disebabkan oleh keterbatasan daya beli masyarakat dan harga tanah/rumah yang terus naik setiap tahunnya," tuturnya.
Dafrul menjelaskan, program BP2BT diharapkan menjadi salah satu alternatif skema pembiayaan yang dapat diakses oleh masyarakat di Kota Payakumbuh.
Selain itu sebutnya, sebagai sebuah kemudahan dan fasilitas untuk perolehan kepemilikan rumah serta diharapkan sebagai salah satu solusi bagi PNS Pemko Payakumbuh yang belum memiliki rumah layak atau masih tinggal di rumah kontrakan.
Baca juga: Vaksinasi di Dinas Pendidikan Payakumbuh Membludak, Diikuti 400 Peserta
Ia mengharapkan, program ini dapat menjawab impian masyarakat untuk memiliki rumah yang layak huni guna membangun kehidupan dan peradaban masyarakat yang lebih baik dan lebih sejahtera di masa akan datang.
BP2BT merupakan salah satu program bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang telah mempunyai tabungan.
Hal ini dalam rangka pemenuhan sebagian dana untuk pembangunan rumah swadaya melalui kredit atau pembiayaan bank pelaksana.
Dana BP28T dapat digunakan sebagai salah satu alternatif untuk pemenuhan kebutuhan kepemilikan rumah bagi PNS/Non PNS, serta masyarakat lainnya di Kota Payakumbuh.
Kepemilikan rumah dapat diakses dengan perumahan yang dibangun oleh pengembang maupun untuk pembangunan rumah secara sendiri.
