Beberapa program itu, yaitu Literasi Keuangan hingga berhasil mencetak 2 Rekor MURI dengan kategori ‘Pelatihan Literasi Keuangan secara Serentak oleh Perempuan Terbanyak’ dan ‘Pembukaan Rekening secara Serentak oleh Perempuan Terbanyak’, Perijinan Usaha hingga mendapatkan NIB untuk Pengusaha Wanita Ultra Mikro di seluruh Indonesia, serta Pemasaran Digital, dan Pengemasan Produk kepada seluruh Pengusaha Mikro di seluruh Indonesia.

Kegiatan ini merupakan program pemberdayaan yang dirancang melalui Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) PNM.

Selanjutnya, PNM PKU juga telah berhasil meraih penghargaan dengan kategori Pemberdayaan UMKM pada acara Merdeka Award yang disiarkan secara live pada Kamis (30/6/2022) di video.com.

Penghargaan Pemberdayaan UMKM diserahkan secara langsung oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia, Teten Masduki kepada Executive Vice President Bisnis PT PNM, Sasono Hantarto yang didampingi oleh Kepala Divisi PKU PT PNM, Dicky Fajrian.

Acara ini ikut dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia K. H. Ma’ruf Amin, Muhadjir Effendy selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, dan Semuel Abrijani Pangerapan selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki sangat bangga atas apresiasi teesebut.

“Saya sangat mengapresiasi dukungan PT PNM untuk memajukan UMKM Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Executive Vice President PT PNM, Sasono Hantarto menyampaikan bahwa PNM selalu memberikan tiga modal kepada para nasabahnya yang terdiri dari modal finansial, yaitu memberikan pembiayaan.

“Kemudian, modal intelektual yaitu melalui pendampingan dan pelatihan, serta modal sosial yaitu melalui sinergi usaha,” jelas Sasono.

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui PKU telah melakukan pendampingan dan pelatihan berkelanjutan merupakan upaya mendorong pelaku usaha mikro dan ultra mikro menjadi lebih besar.

Harapannya nasabah PT PNM dapat meningkatkan pengetahuan serta mengembangkan usaha, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Sebagai informasi, hingga 30 Juni 2022 PNM telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp132,32 triliun kepada nasabah PNM Mekaar yang berjumlah 12,04 juta nasabah. Saat ini PNM memiliki 3.499 kantor layanan PNM Mekaar dan 688 kantor layanan PNM ULaMM di seluruh Indonesia yang melayani UMK di 34 Provinsi, 422 Kabupaten/Kota, dan 5.640 Kecamatan.

—

Dapatkan update berita Sumatra Barat terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post PNM PKU Raih Penghargaan Pemberdayaan UMKM di Acara Merdeka Award appeared first on Langgam.id.

Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha pada Kementerian Koperasi dan UKM, Eddy Satriya mengatakan, pihaknya berkolaborasi dengan Baznas untuk menyalurkan bantuan pada pedagang Pasar Bawah.

“Kita sedang memproses bantuan untuk pedagang Pasar Bawah sebesar Rp2,5 miliar untuk 125 pedagang yang jadi korban kebakaran beberapa waktu lalu,” kata Eddy Satriya.

Pernyataan Eddy itu, disampaikan saat acara puncak Silaturahmi Lintas Angkatan Ikatan Alumni SMAN 1 Bukittinggi (SLA IASMA) 2021 di auditorium gubernuran Sumbar, Minggu (21/11/2021).

Selain bantuan pedagang Pasar Bawah, katanya, Kementerian Koperasi dan UKM juga menyalurkan Rp13,6 triliun bantuan untuk pengusaha yang terdampak bencana. Bantuan tersebut disebar ke kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia sepanjang tahun 2021.

“Untuk Sumbar, alhamdulilah dialokasikan untuk 400.000 orang pelaku UMKM. Mudah-mudahan, melalui kolaborasi dan senergi kita semua, jumlah bantuannya bisa ditingkatkan di tahun depan,” kata Eddy Satriya yang juga alumni Landbouw (sebutan IASMA, red) dalam keterangan tertulis SLA IASMA 2021 yang diterima Langgam.id, Rabu (24/11/2021).

Menurutnya, pemerintah akan terus mendorong UMKM Indonesia masuk pasar global. Salah satu jalan yang ditempuh, mendorong UMKM berubah dari informal ke formal, sehingga memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

“Dengan begitu, akan mempermudah pengajuan bantuan pemerintah. Kemudian, digitalisasi usaha lalu mendorong rantai pasokan UMKM dan mendorong modrenisasi koperasi,” tutur Eddy.

Di Sumbar sendiri, UMKM sudah menjadi darah daging. Bahkan, mayoritas alumni IASMA Landbouw merupakan penggerak UMKM.

“Merekalah yang mengerakan UMKM Ekonomi Indonesia,” kata Eddy yang berbicara secara daring.

Catatan hari ini, 99,09 persen pelaku usaha di Indonesia termasuk golongan UMKM. Hanya 0,01 persen yang termasuk golongan usaha besar.

Selain menyerap tenaga kerja, UMKM memberikan sumbangan untuk Pendapatan Domestik Bruto (PDB) mencapai angka 60 persen.

Sisi lain, terkait SLA IASMA 2021, Ketua Umum IASMA Landbauw, Indra Januar mengatakan, alumni SMA 1 Bukittinggi sudah lebih dari 12 ribu orang. Semua alumni memiliki berbagai latar belakang dan profesi.

“Ini merupakan potensi yang besar untuk memajukan sesama alumni, almamater dan masyarakat Sumbar,” kata Indra, yang merupakan angkatan 1982. (*)

The post Kementerian Koperasi dan UKM Persiapkan Rp2,5 Miliar untuk Pedagang Pasar Bawah appeared first on Langgam.id.

Ketua DPW SPI Sumbar Rustam Effendi menjelaskan, tiga pilar ekonomi petani tersebut yakni, pertama pelaksanaan reforma agraria berkeadilan dan menyeluruh, kedua kedaulatan pangan yaitu pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas gizi baik yang sesuai secara budaya, ketiga ekonomi yaitu koperasi sebagai wadah bersama dalam memperkuat dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani.

Sebagai rangkaian peringatan Hari Tani Nasional ke 61 yang dijadikan momentum bulan perjuangan reforma agrarian, dia mengatakan, beberapa agenda telah dilaksanakan termasuk Webinar Senin lalu.

Webinar melibatkan sejumlah narasumber, di antaranya Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy jonaldy, Kementerian Koperasi dan UMKM M. Riza Damanik dan Ketua umum DPP SPI Henry Saragih serta dimoderatori oleh Didi Rahmadi akademisi dari Universitas Muhammdiyah Sumbar.

M Riza Damanik salah satu narasumber menyampaikan, tentang peran dan fungsi koperasi sebagai landasan roh gerakan ekonomi bangsa.

Riza menjelaskan bahwa koperasi dapat menjadi lembaga strategis bagi petani untuk meningkatkan kesehateraan petani. Sebab menurutnya, koperasi sesuai dengan corak ekonomi, sosial, budaya masyarakat Indonesia.

“Akan tetapi berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2020), tingkat partisipasi masyarakat Indonesia untuk berkoperasi masih rendah yaitu sebesar 9,25%. Sedangkan untuk tingkat daerah, Sumatra Barat menempati posisi 3 secara nasional dengan jumlah Koperasi grade A dan B yaitu sebesar 46%,” ungkapnya.

Disebutkannya, koperasi juga menjadi salah satu yang terdampak pandemik Covid 19 dalam dua tahun terakhir. “Ada 80% koperasi masalah berkurangnya permintaan, sulitnya memperoleh bahan baku dan sulitnya distrubusi (Bappenas, 2020),” katanya.

Meski demikian, agar koperasi semakin tangguh dan kuat pemerintah berupaya mengembangkan koperasi dan UMKM melalui empat program yaitu transformasi ke koperasi modern, transformasi usaha mikro informal ke formal, transformasi ke rantai pasok dan ukm ekspor, dan transformasi digital dan teknologi.

Henry Saragih juga menjelaskan dan menguatkan tentang pelaksanaan agenda agenda reforma agraria di Indonesia. “SPI sebagai wadah perjuangan petani dalam mewujudkan reforma agraria dan kedaulatan pangan telah berhasil mendorong percepatan implementasi reforma agraria seperti terciptanya Perpres No. 88/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria,” terangnya.

Reforma agraria masuk sebagai kebijakan prioritas pemerintah yaitu redistribusi tanah seluas 9 juta ha, tetapi realisasi kebijakan tersebut baru 1 juta ha lebih atau 27,57%.

SPI juga mencatat beberapa kendala atas pelaksanaan reforma agraria seperti hambatan regulasi serta birokrasi dan minimnya dukungan pemerintah ditingkat daerah.

Sementara itu, Audy Joinaldy menjelaskan tentang upaya pemerintahan provinsi menyelesaikan konflik agraria di Sumbar. “Ada beberapa langkah yang telah diambil pemerintah daerah dalam sinkronisasi percepatan agenda reforma agraria seperti standarisasi kerja bersama yakni persetujuan draft SKB mengenai penyediaan TORA dari kawasan hutan, pelaksanaan rakor GTRA pelepasan kawasan hutan, serta evaluasi pelaksanaan mekanisme PPTKH dan pelaksanaan Perpres No. 86/2018 tentang Reforma Agraria,” bebernya.

Audy juga mengatakan, pihaknya sudah berkordinasi dengan instansi – intansi terkait dalam penyelesaian konflik agraria ini salah satunya dengan Polres Pasaman Barat terkait perkembangan kasus penyelesaian konflik agraria di Pasaman Barat.

Rangkaian pelaksanaan Hari Tani Nasional akan dilaksanakan sampai pada tanggal 24 September 2021 sebagai puncak Bulan Perjuangan Reforma Agraria serempak secara nasional. Harapannya, selain percepatan implementasi Reforma Agraria, konsolidasi dan penguatan gerakan petani menjadi tujuan rangkaian peringatan Hari Tani Nasional ke-61.

The post Hari Tani Nasional ke-61, SPI Dorong 3 Pilar Ekonomi Petani Sumbar appeared first on Langgam.id.

Asisten Deputi Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro, Hariyanto mengatakan pelatihan ini digelar sebagai upaya dalam mendorong dan membangkitkan kembali pelaku usaha mikro di masa pandemi covid-19.

“Pelatihan ini berkaitan dengan digitalisasi produk usaha dan pemasaran online bagi pelaku UKM sehingga dapat meningkatkan kapasitas usaha,” kata Hariyanto, Jumat (22/4/2021).

Ia menerangkan, peserta pelatihan hanya untuk 30 orang. Terutama pelaku usaha mikro yang berasal dari Bukittinggi, Agam, Pasaman, Limapuluh Kota, Payakumbuh, Tanah Datar dan Padang Panjang.

“Di utamakan memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB) atau rintisan usaha mikro,” ujarnya.

Direktur Utama Langgam.id Andri El Faruqi mengatakam, UMKM dituntut melakukan transformasi digital dalam memasuki era 4.0. Transformasi digital juga menjadi salah satu kunci untuk bangkit di tengah pandemi Covid-19.

“Makanya penting digitalisasi UMKM Sumbar. Apalagi maraknya belanja online di tengah pandemi,” ujarnya.

Kata dia, di antara out put program ini adalah mempercepat upaya digitalisasi UMKM dan memahami potensi pasar dan strategi pemasaran digital.

Selain itu, para peserta juga diharapkan mempunyai keterampilan membuat konten pemasaran dalam bentuk narasi, foto dan video dam mempunyai keterampilan mengelola media sosial.

“Materi yang kita sajikan di antaranya menulis storytelling, fotografi, videografi dan editing, serta mengelola media sosial,” ujarnya.

Untuk mengikuti pelatihan ini, silahkan mendaftar dengan menghubungi panitia (085363944042 dan 082284464960). Pendaftaran dibuka hingga 2 Mei 2021.(*/Ela)

The post Langgam.id dan Kemenkop UKM Bakal Gelar Pelatihan Digitalisasi Usaha Mikro Kuliner appeared first on Langgam.id.

Hal itu dibenarkan langsung Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh, Dahler. “Kami telah menerima bahan atau data pelaku usaha mikro dan kecil ini dari beberapa minggu lalu dengan total hingga saat ini kurang lebih ada 1.000 yang telah memasukkan bahannya. Namun, baru 800 data atau usulan yang telah kami input untuk diusulkan ke pusat,” ujarnya dikutip dari situs resmi milik Pemko Payakumbuh, berita.payakumbuhkota.go.id, Selasa (1/9).

Menurut Dahler, data-data tersebut akan diverifikasi langsung oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

“Beberapa syarat atau pelaku usaha yang diutamakan itu tentunya yang telah mempunyai izin usaha, setidak-tidaknya itu izin atau bukti usaha dari kelurahan. Tapi, bagaimanapun keputusan finalnya ada di pemerintah pusat,” ungkapnya.

Baca Juga: 9,1 Juta Pengusaha Kecil dan Mikro Bakal Ketiban Modal Kerja Darurat

Sementara itu, Kabid Koperasi dan UKM, M. Faisal mengatakan, pelaku usaha yang tidak dapat menerima bantuan presiden untuk usaha mikro ini adalah pelaku usaha yang merupakan PNS, anggota TNI atau Polri dan karyawan serta pegawai BUMN.

“Selain itu, masyarakat yang sedang menerima program KUR juga tidak bisa, mereka tidak masuk dalam syarat untuk menerima bantuan modal usaha dari presiden,” ujarnya.

Dijelaskannya, bahwa bantuan modal usaha dari presiden tidak ada batasan. “Yang merasa layak, silahkan usulkan, jumlah penerima bantuan ini tidak ada batasan,” katanya. (*/ZE)

The post Pemko Payakumbuh Usulkan 800 UKM untuk Dapatkan Bantuan Modal Usaha dari Presiden appeared first on Langgam.id.

Bantuan tersebut, menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), digunakan untuk tambahan modal kerja pada para pengusaha kecil karena dalam masa pandemi seperti saat ini semua juga merasakan kesulitan itu.

“Bukan hanya yang kecil saja. Yang kecil sulit, yang tengah juga sulit, yang gede juga sulit semuanya.  Oleh sebab itu kita harus bekerja lebih keras lagi agar bisa kembali ke situasi normal seperti sebelum pandemi Covid-19,” tutur Presiden pada acara Pemberian Bantuan Modal Kerja, di Halaman Tengah Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Rabu (19/8), sebagaimana dilansir dari setkab.go.id.

Para pengusaha yang hadir dalam acara kali ini, menurut Presiden, untuk mengawali terlebih dahulu sebelum nanti pembukaan pada minggu depan yang akan ditransfer kepada 9,1 juta pengusaha di seluruh tanah air.

“Di dalamnya ini ada Rp2,4 juta yang bisa Bapak-Ibu pakai untuk tambahan modal kerja darurat dalam masa pandemi ini,” ujar Presiden seraya menunjukkan amplop banpres tersebut.

Kepala Negara menyadari bahwa selama pandemi Covid-19 omset para pedagang mengalami penurunan hampir separuh.

Namun demikian, Presiden sampaikan bahwa keadaannya yang sama juga dialami oleh semua negara karena pandemi Covid-19 ini menimpa 215 negara bahkan ada yang lebih parah dibanding Indonesia.

“Memang ini sebuah cobaan dan ujian untuk kita bersama, tetapi saya meyakini insyaallah kalau kita kerja keras kita akan bisa lepas dari ujian dan cobaan yang diberikan pada kita semuanya,” tandasnya.

Pada bagian akhir sambutan, Presiden sampaikan akan mengecek kembali nanti setelah satu atau dua bulan berjalan.

“Saya akan cek nanti setelah 1 bulan atau 2 bulan dagangannya tambah ndak, omsetnya tambah ndak. Dan moga-moga semuanya tambah lebih baik, insyaallah,” pungkas Presiden akhiri sambutan.

Sebagai informasi pembagian bantuan kali ini terbagi menjadi dua sesi dan dilaksanakan sesuai dengan Protokol kesehatan ketat. (Osh)

The post 9,1 Juta Pengusaha Kecil dan Mikro Bakal Ketiban Modal Kerja Darurat appeared first on Langgam.id.

Pelatihan daring ini diselenggarakan pada hari Rabu, 22 Juli 2020, pukul 09.00 – 12.00 dengan menghadirkan para narasumber yang berkompeten. Untuk menciptakan wiratani disampaikan oleh Dekan Fakultas Pertanian Unand sekaligus Pengawas KMDM yakni Munzir Busniah. Untuk membahas tentang ekspor produk pertanian ke berbagai negara, dipaparkan oleh Asmun Ahmad Sjueib, yang berpengalaman dalam perekonomian dan pengembangan ekspor.

Sedangkan untuk berwiratani hidroponik dan aquaponik menampilkan seorang wiratani muda atau petani milennial yang berlahan di belakang Gudang Pasar Rabu Tani atau PRT Coop Fresh Mart, Brian Permana. Pelatihan daring ini dimoderatori oleh Eli Ratni, seorang dosen di Fakultas Peternakan Unand dan juga Direktur PRT KMDM.

Dalam penampilan Brian yang langsung di lahan dan mempraktikkan pertanian hidroponik dan aquaponik itu, didampingi oleh Yudhistira Ardi Poetra, seorang dosen Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unand yang juga salah satu awak dari KMDM Broadcasting Network (KBN) yang berpengalaman sebagai reporter.

Diawali dengan pembukaan oleh Moderator yang kemudian dilanjutkan dengan kata sambutan dan pembukaan pelatihan oleh Ketua KMDM yang juga Dosen Hubungan Internasional di FISIP UNAND yakni Virtuous Setyaka, pelatihan diikuti oleh lebih dari 100 orang peserta.

Dalam catatan panitia yang diketuai oleh Rahmi Awalina, (dosen Fakultas Teknologi Pertanian Unand dan Direktur Pendidikan dan Pelatihan KMDM), di antara para peserta berasal dari Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) Sumatera Barat, BNI Syariah Jakarta, P.T. Semen Padang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pangan, Dinas Tanaman Hortikultura dan Perkebunan, dan BPTP Sumatera Barat.

Selain itu juga dari lembaga wadaya masyarakat SSS Pundi Sumatera, dan Rumah Zakat. Diantara para peserta juga para Petani baik yang dewasa maupun Petani Milennial serta para Mahasiswa.

Dalam sesi pemaparan dan diskusi interaktif, forum pelatihan ini memberikan pemahaman bahwa kedaulatan pangan bahkan kedaulatan ekonomi dalam praktiknya akan memperkuat rumah tangga setiap warga negara dimana pun, di desa maupun di kota, bahkan dengan lahan yang luas maupun lahan yang sangat terbatas.

Munzir menyampaikan bahwa dengan berwiratani, maka tidak ada satupun pemuda yang harus menjadi pengangguran jika memiliki kerangka berpikir untuk selalu kreatif. Sedangkan Asmun yang pernah menghabiskan waktunya sekitar lima tahun di Osaka Jepang menyampaikan bahwa pengembangan produk pertanian dengan kegiatan ekspor adalah keniscayaan yang harus dilaksanakan secara struktural dan sistemik melibatkan semua pihak untuk berkolaborasi.

Brian menceritakan bagaimana suka dukanya menjadi petani milennial karena tekadnya untuk membebaskan diri dari buruh sebuah perusahaan swasta dan untuk menciptakan lumbung pangan mandiri. Brian menyatakan bahwa dengan berwiratani hidroponik dan aquaponik, dia mampu berkembang dari skala hobi sampai menjadi skala produksi.

Semua itu tidak lepas dari kerja keras dan kerja cerdas yang pantang menyerah dan berkolaborasi dengan siapapun termasuk dengan PRT KMDM.

Dalam penutupan, Ketua KMDM menyampaikan bahwa PRT KMDM siap untuk menampung dan memasarkan semua produk para Wiratani Muda dan Petani Milennial baik dalam penciptaan pasar lokal, nasional, maupun internasional. Strategi KMDM selain dengan PRT yang memanfaatkan aplikasi online seperti pasarrabutani.com maupun Gudang PRT CFM, juga terus melakukan perekrutan Anggota KMDM yang tinggal di luar negeri sekaligus menjadi Duta KMDM seperti Erita Lubeek.

Bahkan Ita, seorang Diaspora Minang di Belanda tersebut juga membantu merekrut Calon Anggota sekaligus Duta KMDM di Australia dan di negara lainnya. Merekalah nantinya yang akan mempersiapkan pasar sekaligus menyambut produk pertanian dari Ranah Minang khususnya, dan Indonesia umumnya untuk dipasarkan di berbagai belahan dunia.

Pelatihan daring KMDM ini diselenggarakan dengan bekerja sama selain dengan LPPM Unand, juga dengan langgam.id yang menyiarkan secara langsung dan merekamnya di saluran media sosial seperti Facebook dan YouTube, sehingga bisa diikuti oleh siapapun yang belum berkesempatan untuk hadir secara langsung ketika pelatihan diselenggarakan.

Selain itu KMDM juga siap berkolaborasi dengan pihak manapun untuk terus mengembangkan dan mewujudkan koperasi sebagai sokoguru ekonomi nasional dan sekaligus merawat bumi. Termasuk dengan berbagai media massa baik di tingkat lokal, nasional, dan International.

*Virtuous Setyaka (Dosen HI FISIP UNAND dan Ketua KMDM)

The post Menumbuhkan Kedaulatan Pangan dari Pekarangan appeared first on Langgam.id.

Permenkop tersebut telah diundangkan dalam Berita Negara Tahun 2020 nomor 673, untuk menggantikan Permenkop Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permenkop Nomor 6 Tahun 2019.

Salah satu perubahan penting dalam Permenkop yang baru terkait dengan syarat mendapatkan pinjaman/pembiayaan dana bergulir dari LPDB-KUMKM.

Dalam Permenkop sebelumnya disebutkan bahwa proses penilaian kelayakan usaha calon mitra sampai dengan pencairan pinjaman/pembiayaan membutuhkan 16 syarat.

Sedangkan dalam Permenkop yang baru syarat tersebut telah dipangkas menjadi hanya 3 syarat.

“Proses penilaian kelayakan usaha calon mitra sampai dengan pencairan pinjaman/pembiayaan berubah drastis dari 16 proses yang rigid menjadi hanya 3 proses saja yaitu penilaian legalitas, repayment capacity dan pengikatan jaminan, serta pencairan dana,” kata Sekretaris KemenkopUKM Prof Rully Indrawan, tempo hari, sebagaimana dilansir dari depkop.go.id.

Prof Rully mengatakan Permenkop ini merupakan Permenkop transformasi Badan Layanan Umum (BLU) pertama yang langsung merespons situasi pandemi Covid-19 dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional.

“Khusus dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dalam kondisi wabah Covid-19, MenKopUKM dapat mengupayakan subsidi bunga, subsidi penjaminan, subsidi asuransi, dan/atau bantuan pemerintah lainnya melalui Kementerian Keuangan,” terang Rully.

Melalui Permenkop yang baru, LPDB yang semula dibolehkan untuk menyalurkan pembiayaan melalui Bank Umum/BPD dan BPR, sekarang sesuai dengan political will MenkopUKM Teten Masduki berubah drastis target pembiayaannya yaitu menjadi 100% kepada koperasi dan UKM dengan komoditi prioritas antara lain pangan dan orientasi ekspor.

Maka dengan demikian dapat dikatakan LPDB ini menjadi lembaga khusus pembiayaan koperasi. Ini merupakan idaman gerajan koperasi sejak belasan bahkan puluhan tahun yang lalu.

“Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 4 Tahun 2020 ini merupakan legacy Menteri Koperasi Teten Masduki yang pada awal jabatannya segera mengubah Visi Misi LPDB untuk BLU yang 100% pembiayaannya diarahkan kepada koperasi dan UKM komoditi yang melakukan usaha di sektor ekonomi prioritas,” ujar Prof Rully.

Perubahan mendasar lain dalam Permenkop ini bahwa penyaluran pinjaman atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang semula proses penilaian pembiayaannya sangat rigid seperti pola pembiayaan perbankan, antara lain dengan menetapkan persyaratan neraca surplus 2 tahun berturut-turut, sekarang berubah drastis dengan mengedepankan risiko (risk based) yaitu legalitas dan kelembagaan, kelayakan usaha dan kondisi keuangan dan jaminan untuk memastikan kemampuan mengembalikan.

“Dengan deminian secara karakter LPDB berubah total operasionalnya dari model “banking approach” menjadi “venture capital approach” yang bisa memberi pembiayaan tanpa harus menunggu calon mitranya BEP dan surplus dua kali, tapi lebih mendasarkan kepada cashflow dan repayment capacity,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa Permenkop yang baru ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa dana LPDB bisa digulirkan kepada koperasi lain. Oleh karena itu di dalam Permenkop ini juga diatur mengenai kewajiban LPDB untuk merencanakan dan melaksanakan proses pendampingan terhadap mitra dan inkubator bisnis.

Proses inkubasi bisnis diberikan kepada KUKM potensial tapi belum dapat memenuhi persyaratan LPDB. (Osh)

The post HUT ke-73, Koperasi Kembali Memiliki Pembiayaan Khusus appeared first on Langgam.id.

Hal ini menjadi alasan utama Koperasi Mandiri dan Merdeka (KMDM) dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas menggelar webinar (seminar di web atau daring) secara nasional, Sabtu (27/6).

Usaha mandiri yang dijalankan oleh masyarakat menengah ke bawah ini memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa.

“Yang menjadikan keberadaan UMKM kuat karena keberadaannya yang tersebar di seluruh penjuru negeri dan menguasai sekitar 99 persen aktivitas bisnis di Indonesia, dengan lebih dari 98 persen berstatus usaha mikro,” kata penggiat KMDM sekaligus panitia acara, Rahmi Awalina.

Selain itu juga karena keunggulannya di beberapa faktor yakni kemampuan fokus yang spesifik, fleksibilitas nasional, biaya rendah, dan kecepatan dalam berinovasi. Bahkan pada saat krisis global melanda dunia, kontribusi UMKM dalam roda perekonomian Indonesia masih berdiri tegak.

“Itulah sebabnya peran UMKM begitu besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya kontribusi terhadap produk domestik bruto,” ujarnya.

UMKM nyatanya memang mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terlebih dukungan pemerintah lewat Kementerian Koperasi dan UKM yang memberikan peluang bagi pebisnis kecil berkembang.

Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Saat ini UMKM terhadap PDB tumbuh hingga 60,34 persen. Secara jumlah, usaha kecil di Indonesia menyumbang PDB lebih banyak, yakni mencapai 93,4 persen, kemudian usaha menengah 5,1 persen, dan usaha besar hanya 1 persen saja.

Namun, pada prinsipnya angka tersebut tidak menunjukKan adanya perubahan setiap tahunnya. Oleh karena itu, agar pondasi ekonomi Indonesia tetap terjaga dan kuat, Indonesia perlu meningkatkan angka tersebut, sehingga tidak hanya bertahan di usaha kecil saja.

Maka itu, bilang Rahmi, sektor menengah dan ke atas juga perlu di dorong.

“Sudah saatnya UMKM naik kelas dan berkembang. Lantaran dapat menyerap tenaga kerja yang cukup meningkat, UMKM juga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Artinya, UMKM dapat dianggap memiliki peran yang cukup strategis dalam memerangi kemiskinan dan pengangguran yang ada di Indonesia,” tandas Rahmi.

Peran UMKM adalah, memberikan pemasukan bagi negara dalam bentuk devisa. Pangsa pasarnya tidak hanya skala nasional, tapi internasional. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM di tahun 2017 menunjukkan tingginya devisa negara dari para pelaku UMKM.

Angkanya pun sangat tinggi, mencapai Rp88,45 miliar. Angka ini mengalami peningkatan hingga delapan kali lipat dibandingkan tahun 2016.

Namun, meskipun UMKM ini memiliki peran penting dan memberikan kontribusi dalam perekonomian indonesia, bisnis UMKM ini juga masih memiliki kelemahan saat beroperasi.

Oleh karena itu, pemerintah perlu untuk memberikan dukungan dan sokongan agar bisnis UMKM ini bisa berjalan dengan lancar. Selain itu ada permasalahan keterbatasan inovasi dan teknologi, hingga kesulitan akses ke sumber pembiayaan yang cukup terbatas.

Permasalahan UMKM yang paling sering ditemui adalah modal yang terbatas. Para pelaku UMKM mungkin saja memiliki banyak ide bisnis untuk mengembangkan usahanya, namun harus terhenti karena tidak adanya modal tambahan.

Jika ditelusuri ke belakang, banyak pelaku UMKM yang kesulitan untuk mendapatkan modal tambahan dari lembaga keuangan dikarenakan banyaknya persyaratan yang belum terpenuhi.

Hal ini senada dengan hasil survei yang dilakukan oleh Pricewaterhouse Coopers, yang mana 74% UMKM di Indonesia belum mendapatkan akses pembiayaan. Permasalahan lain adalah banyak UMKM di Indonesia yang belum memiliki badan hukum yang jelas?

Tidak adanya izin usaha resmi mendatangkan efek domino bagi pelaku UMKM karena akan menghambat laju usaha mereka sendiri, salah satunya saat ingin mengajukan modal. Sehingga sulit bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha mereka menjadi lebih besar lagi.

Salah satu sektor yang paling rentan terkena hantaman pandemik Covid-19 adalah Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sektor ini tak bisa lagi menjadi penyangga perekonomian seperti saat krisis ekonomi dan keuangan tahun 1998 dan 2008. Seluruh upaya tentu saja harus dilakukan agar UMKM tetap menjadi salah atu sektor penopang strategis perekonomian nasional.

Tidak mudah, memang, akan tetapi, kita bisa melakukan upaya-upaya kongkrit agar sektor ini tetap tumbuh dan menjadi andalan perekonomian.

Berdasarkan Riset LPEM UI, UMKM yang berpotensi bertahan dan berkembang di masa sekarang adalah UMKM pangan yang memproduksi produk herbal, natural, buah, sayur yang baik untuk kesehatan dan daya tahan tubuh. Selain itu juga UMKM yang menyediakan makanan praktis, mudah diolah, dan dapat disimpan lama, seperti frozen food, rendang, bumbu.

Sedangkan menurut lembaga Inotek, mayoritas usaha mikro berbasis offline dengan dominasi sektor kuliner sebesar 41,69%. Melihat banyaknya persoalan yang dihadapi oleh UMKM untuk bertahan dan berkembang, poerlu dilakuakn strategi untuk membangkitkan semangat dengan jalan mendirikan koperasi.

Indonesia sudah 74 tahun merdeka, sementara sepanjang 72 tahun koperasi berdiri di Indonesia, sudah melewati sejarah panjang dari masa kemerdekaan, orde lama, orde baru, sampai era reformasi. Sejalan dengan UU No. 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian maupun konstitusi RI, telah mencantumkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional, karena dianggap oleh founding fathers merupakan bentuk usaha yang cocok dengan bangsa Indonesia.

Namun, koperasi tampaknya masih perlu waktu untuk “naik kelas” dan menjadi sokoguru perekonomian nasional, karena peranannya selalu dianaktirikan. Hal ini terlihat dari perkembangan koperasi itu sendiri, di mana ekonomi koperasi ini tetap kecil dibandingkan pengusaha konglomerat yang usahanya telah menggurita.

Seminar Nasional yang bertepatan dengan peringatan Hari UMKM International yang jatuh pada tanggal 27 Juni 2020 mengangkat tema “Membangkitkan Gairah UMKM untuk Berkoperasi Di Era New Normal”.

Seminar nasional ini bermaksud untuk menghasilkan berbagai pemikiran yang solutif dan inovatif seperti memberi masukan kepada Kementerian Koperasi dan UMKM untuk menghasilkan kebijakan dan menerapkan regulasi perlindungan koperasi dan UMKM di Indonesia, serta WNI pelaku usaha koperasi dan UMKM di tingkat internasional.

Lalu, membangun jejaring antar koperasi dan pelaku UMKM di Indonesia yang dijembatani oleh KMDM dan LPPM Unand.

Tujuan lainnya adalah memperkenalkan Koperasi MDM ke khalayak yang lebih luas, menjadi forum sosialisasi bagi LPPM Unand tentang penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkelanjutan bagi seluruh dosen Unand.

Kemudian, membangkitkan semangat UMKM untuk bertahan dan berkembang di Era New Normal.

“Sebagai ajang saling melakukan promosi dan edukasi bagi pemerintah (eksekutif, legislatif), akademisi, peneliti, dan para pelaku bisnis (besar, menengah, maupun kecil),” sambung Rahmi.

Acara ini sendiri menghadirkan narasumber yang punya keahlian di bidangnya yakni Bagus Rachman dari Kementrian Koperasi dan UKM, pakar KMDM Helmi, Ketua AKSES Suroto, pelaku UMKM international Erita Lubeek (Owner Salero Minang dan Salero Tours di Belanda), dan pelaku UMKM Sumbar Allan Arthur (Founder Rimbun Espresso dan Brew Bar).

Dalam paparannya, Helmi mengatakan kalau koperasi mau berfungsi sebagai platform untuk UMKM maka ada 2 kemungkinan peran koperasi yakni koperasi tidak melakukan proses bisnis pada bagian rantai nilai yang sama dengan UMKM, tetapi pada bagian proses bisnis yang tidak bisa ditangani sendiri oleh UMKM (terutama di penciptaan added value dan pemasaran/distribusi).

Helmi menambahkan, koperasi bisa saja melakukan proses bisnis pada bagian rantai nilai yang sama dengan UMKM.

“UMKM tidak mempu menghadirkan volume (demand) yang diminta pasar. Dalam hal ini koperasi bisa menghunakan pendekatan inti-plasma untuk mencapai volume yang diminta. Tetapi lebih dari bagian proses bisnis yang dilakukan UMKM, koperasi menangani hulu hilirnya. Sehingga proses bisnis yang dilakukan koperasi juga melengkapi proses bisnis yang tidak bisa dilakukan oleh UMKM di sepanjang rantai nilai,” ungkap Guru Besar Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Andalas ini.

Dalam seminar nasional ini tercatat diikuti 356 peserta dari seluruh penjuru Indonesia. (Osh)

The post Bangkitkan Gairah UMKM di Masa Pandemi dengan Berkoperasi appeared first on Langgam.id.