Pembagian kartu itu merupakan program jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya jaminan kematian dan kecelakaan kerja.

Kartu BPJS Ketenagakerjaan diberikan kepada warga desil I dan dan desil II yang terdaftar di Kemensos RI.

“Pekerja rentan mendapat perlindungan gratis berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) serta Jaminan Kematian (JKM),” ujar Wako Fadly.

“Tahun ini sebanyak 3.000 peserta sudah didaftarkan dan akan meningkat setiap tahunnya,” sambung Fadly didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Ferri Erviyan Rinaldy.

Salah satu masyarakat yang menerima kartu BPJS Ketenakerjaan tersebut yaitu Japri. Ia bersama tiga perwakilan masyarakat lainnya menerima kartu secara simbolis dari Wali Kota Padang.

Japri bersama tiga perwakilan masyarakat lainnya menerima kartu secara simbolis dari Wali Kota Padang. Ia sangat bersyukur telah menerima kartu BPJS Ketenagakerjaan ini.

“Alhamdulillah, senang hati, berterimakasih saya ke pak wali kota,” ungkap Japri dilansir dari laman Facebook Diskominfo Kota Padang.

Ia mengaku bahwa selama ini, banyak warga yang bekerja, akan tetapi tidak mendapatkan kepastian tentang keselamatannya dalam bekerja.

“Baru kali ini mendapat kartu BPJS Ketenagakerjaan, sebelumnya tidak tahu, cuma dapat BPJS kesehatan,” bebernya.

Ia mengatakan bahwa kaki kanannya memang mengalami sakit sejak bulan Januari lalu. Japri mengalami kecelakaan saat bekerja di Alahan Panjang.

“Kaki kanan ini kena ranjau paku sewaktu membangun masjid di Alahan Panjang,” tutur buruh bangunan asal Piai, Kecamatan Pauh ini.

Pada kesempatan itu, juga diserahkan secara simbolis Kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada perwakilan Camat. Serta penyerahan cenderamata kepada Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPJS Ketenagakerjaan Sumatra Barat, Riau dan Kepri, Hengky Rhosidien. (*/y)

The post Wako Padang Serahkan Kartu BPJS Ketenagakerjaan Bagi 3 Ribu Pekerja Rentan appeared first on Langgam.id.

Hadir dalam kegiatan tersebut perusahaan yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Mentawai.

GM Marketing Corporate and Communication SPH, dr. Dilla Putri Ellyssa mengatakan, kegiatan ini merupakan sinergi sehat perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan dengan memaksimalkan layanan pasien, mulai dari proses administrasi, pulang dan kembali bekerja sesuai dengan prosedur kecelakaan kerja.

“Dalam kegiatan ini, BPJS Ketenagakerjaan yang menerangkan bagaimana proses awal dalam hal administrasi. Selain itu, pihak BPJS Ketenagakerjaan juga memaparkan adanya perubahan administrasi karena masih ada kendala dari pasien dan juga perusahaannya untuk mensosialisasikan digitalisasi. Hal ini agar nanti jika ada kecelakaan kerja bisa dilakukan penanganan dengan baik, termasuk dalam bidang administrasi serta penanganan lainnya,” katanya usai kegiatan.

Ia mengatakan, dalam kegiatan ini, SPH juga menghadirkan dr Nelmi yang merupakan dokter okupasi kerja satu-satunya di Sumatera Barat. “Beliau berbagi tips mengenai pencegahan kecelakaan kerja agar perusahaan dan karyawan peduli dengan keselamatan dan kesehatan dalam bekerja,” paparnya.

Selain itu, untuk hal administrasi ada sedikit perubahan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan, misalnya administrasi yang dilakukan kearah digitalisasi. “Sehingga ada beberapa item-item yang sedikit berubah. Selain itu, agar memudahkan perusahaan dengan perubahan kecil ini, SPH juga sudah menunjuk satu PIC khusus BPJS Ketenagakerjaan,” terangnya.

Dikatakan dr Dilla, sejauh ini, pasien kecelakaan kerja yang masuk ke rumah sakit juga beragam, mulai dari kecelakaan saat kerja, sedang dalam perjalanan pulang atau pergi kerja, dan lainnya.

“Kita berharap dengan kegiatan ini, perusahaan dan pekerja lebih memperhatikan kesehatan dan keselamatannya dalam bekerja. Kita butuh kerjasama dan jika perusahaan butuh bantuan masalah kesehatan karyawannya maka kita bisa melakukannya dengan baik, salah satunya melalui memberikan nomor IGD ke perusahaan, mengenalkan layanan-layanan lain yang diperlukan oleh karyawan setelah mengalami kecelakaan, seperti homecare keperawatan dan homecare fisioterapi yang juga merupakan benefit dari BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya.

Sementara itu, Kabid Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang, Rizna Irwani mengatakan, kegiatan ini untuk mempererat hubungan BPJS Ketenagakerjaan dengan rumah sakit serta perusahaan.

“Kita memberikan informasi baru, misalnya bagaimana pelayanan kerja terbaru saat ini. Salah satunya laporan kecelakaan kerja yang harus tercatat secara dokumen. Sebelumnya bisa laporan via pesan singkat atau telepon, namun sekarang harus ada dokumen agar layanan di rumah sakit juga lebih cepat. Dari yang kita lihat, selama ini, pembayaran di rumah sakit terkendala oleh dokumen atau administrasi karena kurang lengkap dilakukan oleh perusahaan, dengan adanya aturan baru ini, laporan yang sudah lengkap dalam waktu 2×24 jam, maka pembayaran yang dilakukan ke rumah sakit juga lebih cepat,” harapnya.

Dikatakan Rizna, dari data BPJS Ketenagakerjaan, tingkat kecelakaan tertinggi ada di bidang perkebunan. Sementara itu, selama 2024, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang telah membayarkan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) lebih dari Rp11 miliar. (*/Fs)

The post SPH Ikuti Gathering Sehat Soal Kecelakaan Kerja Bersama BPJS Ketenagakerjaan appeared first on Langgam.id.

Muhammad Syahrul dalam pertemuan ini menyampaikan bahwa kunjungannya merupakan kesempatan untuk berpamitan karena akan pindah tugas ke Jakarta.

Selain itu, ia juga menyampaikan beberapa capaian yang telah diraih selama 11 bulan memimpin BPJS Ketenagakerjaan di Kota Padang.

“Kami mengucapkan terima kasih atas sinergi yang baik dengan Pemerintah Kota Padang selama ini. Dalam 11 bulan terakhir, kami telah berupaya maksimal untuk meningkatkan kepesertaan dan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja di Kota Padang,” ujar Muhammad Syahrul.

Syahrul melanjutkan, bahwa pada tahun 2024 tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di sektor pekerja formal atau penerima upah dan jasa konstruksi di Kota Padang mencapai 52.78% dari total pekerja formal, sebuah angka yang melebihi rata-rata nasional.

“Ada 227 ribu pekerja formal Kota Padang dan 119 ribu nya yang sudah terlindung dalam Program BPJS Ketenagakerjaan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Padang yang telah mendukung pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di Kota Padang,” tambahnya.

Ia juga menjelaskan mengenai lima program BPJS Ketenagakerjaan, yaitu jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Selain itu juga ada program tambahan berupa beasiswa.

“Sepanjang tahun 2024, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang telah membayarkan santunan sebanyak 146 miliar rupiah. Kita juga telah menyelesaikan 600 kasus anak pekerja yang mengalami resiko kerja, berupa biaya pendidikan sampai tamat sekolah,” pungkasnya.

Pj Wali Kota Padang Andree Algamar mengapresiasi kinerja Muhammad Syahrul selama bertugas di Kota Padang. Ia menyatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan telah memberikan dampak positif dalam melindungi tenaga kerja di kota ini.

“Kami sangat berterima kasih atas kontribusi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang dalam meningkatkan jaminan perlindungan bagi para pekerja di Kota Padang,” ujar Andree Algamar didampingi Kadis Nakerin Ferri Erviyan Rinaldy, dan Kadiskop dan UKM Fauzan Ibnovi. (*/Fs)

The post Bayarkan Santunan Rp 146 Miliar, Pj Wako Apresiasi BPJS Ketenagakerjaan Padang appeared first on Langgam.id.

Pada kegiatan ini juga dilakukan penyerahan simbolis kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada penerima, dengan total penerima sebanyak 7.764 orang.

Acara ini dibuka oleh Sekretaris Disnaker Pasbar, Edy Murdani, bersama Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pasaman Barat, Ana Rizqi Toyyibah dan dihadiri oleh wali nagari se-Kecamatan Kinali serta peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam sambutannya, Sekretaris Disnaker Pasbar, Edy Murdani, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami memastikan penerima manfaat yang didanai melalui DBH Sawit tepat sasaran setelah dilakukan evaluasi kelayakan. Program ini tidak hanya membantu menjamin kesehatan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja,” ungkap Edy.

Ia menjelaskan bahwa penerima manfaat merupakan pekerja aktif dan bukan kategori lain, seperti anak-anak atau orang tua yang tidak bekerja. Selain itu, Edy memaparkan berbagai manfaat BPJS Ketenagakerjaan, seperti jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

“Ahli waris peserta yang meninggal dunia tanpa sebab tertentu akan menerima santunan sebesar Rp42 juta ditambah beasiswa anak selama tiga tahun. Sedangkan untuk peserta yang meninggal akibat kecelakaan kerja, santunan mencapai Rp72 juta, dengan syarat kecelakaan terjadi dalam hubungan kerja,” jelasnya.

Kecamatan Kinali tercatat sebagai wilayah dengan kuota penerima BPJS Ketenagakerjaan terbesar di Pasaman Barat, yaitu sebanyak 1.618 orang dari total 7.764 penerima.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pasaman Barat, Ana Rizqi Toyyibah, menambahkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan menawarkan dua program utama, yaitu perlindungan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

“Saat ini, tingkat kepesertaan di Pasaman Barat baru mencapai 19,5 persen atau sekitar 41.088 penduduk. Kartu BPJS Ketenagakerjaan ini memberikan manfaat besar, termasuk menanggung biaya perawatan hingga sembuh tanpa perlu rujukan, seperti di RSUD dan Yarsi,” ujar Ana.

Ia juga mengapresiasi kerja sama yang baik antara Disnaker Pasbar dan BPJS Ketenagakerjaan dalam memastikan program ini berjalan dengan cepat dan tepat sasaran.

Camat Kinali, Saparudin, dalam sambutannya turut mengapresiasi upaya Disnaker dan BPJS Ketenagakerjaan yang memprioritaskan warganya.

“Kami berterima kasih kepada Disnaker dan BPJS Ketenagakerjaan atas perhatian yang diberikan kepada warga Kinali. Semoga masyarakat yang telah menerima kartu ini dapat turut menyosialisasikan pentingnya program ini kepada yang lain,” harap Saparudin. (*/Fs)

The post 7.764 Pekerja Pekebun Sawit di Pasbar Terima Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan appeared first on Langgam.id.

Maka, dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan kepada sebanyak 1600 nasabahnya secara daring. 

Pimpinan PNM Cabang Padang Yulia Vitria Yohannes mengatakan, dari hasil kerja sama antara PT PNM dengan BPJS Ketenagakerjaan, maka pihaknya akan segera menindaklanjuti kerja sama tersebut. 

Selanjutnya sosialisasi juga diberikan bagi nasabah PT PNM, dengan skema dan pola yang akan disiapkan sehingga program BPJS Ketenagakerjaan dapat diketahui oleh seluruh nasabah PNM, dan dapat segera terdaftar dalam Program BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami belum menargetkan berapa nasabah yang akan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, namun kami berharap ini bisa segera terealisasi,” kata Yulia dikutip dari Infopublik, Senin (25/3/2024).

Ia menyebutkan saat ini ada 445 ribu lebih nasabah PT PNM di Provinsi Sumatra Barat, dan mayoritas merupakan nasabah usaha mikro.

“Kami akan mengutamakan nasabah PNM yang ultra mikro, untuk mendapatkan sosialisasi dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang Muhammad Syahrul mengungkapkan, program BPJS Ketenagakerjaan akan membantu melindungi nasabah PNM saat terjadi musibah, seperti kecelakaan atau meninggal dunia.

Dengan membayar Rp16.800 per bulan, nasabah PMN yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan akan mendapatkan mendapatkan sejumlah perlindungan dan insentif ketika terdampak resiko kerja.  

“Dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan membayar iuran Rp16.800 per bulan, nasabah yang terkena musibah kecelakaan, akan terbantu karena seluruh biaya pengobatan akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan,” kata Syahrul.

Tidak hanya menanggung biaya pengobatan, BPJS Ketenagakerjaan juga akan membayarkan pergantian penghasilan kepada nasabah yang jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, selama menjalani pengobatan dan belum bisa bekerja.

“Dengan manfaat program ini, nasabah akan sangat terbantu. Saat terjadi musibah dan tidak bisa bekerja, namun tetap harus membayar angsuran pinjaman, program kami hadir untuk meringankan beban tersebut,” jelasnya.

Selain itu jika nasabah meninggal dunia, BPJS Ketenagakerjaan juga akan membayarkan santunan kematian sebesar Rp 42 juta.

Dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, harapannya dapat mencegah bertambahnya angka kemiskinan baru di Sumatera Barat jika terjadi resiko sosial di masyarakat seperti risiko kecelakaan kerja dan atau meninggal dunia. (*/Fs)

The post PNM Padang Dorong Nasabah Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan appeared first on Langgam.id.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang Pariaman, Dwi Emanto Rahman Hajianto mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan kegiatan Employee Volunteering bertema “Menjaga Kebersihan, Menjaga Kelestarian” dengan membersihkan Pantai Gandoriah. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Pariaman.

“Kegiatan Employee Volunteering tidak menggunakan anggaran Lembaga BPJS Ketenagakerjaan, tapi dari donasi sukarela seluruh insan BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Padang Pariaman sebagai bentuk tanggungjawab sosial dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar,” ujar Dwi Emanto dikutip dari laman Kominfo.

Ia mengatakan, Employee Volunteering merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang dilaksanakan oleh karyawan BPJS Ketenagakerjaan. Bentuk kegiatan tiap tahunnya berbeda-beda namun memiliki tujuan pengabdian terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

“Alasan memilih kegiatan bersih-bersih pantai Gandoriah sore ini untuk mendukung dan mensukseskan program Pemerintah Kota Pariaman dalam meningkatkan pariwisata di Kota Pariaman khususnya dalam mewujudkan wisata kota pesisir yang terbaik di Sumatera ,” imbuhnya.

Dwi menjelaskan, Pantai Gandoriah, yang terletak di Kota Pariaman, Sumatera Barat, adalah salah satu aset alam yang indah dan merupakan tujuan wisata yang populer. Sayangnya, pantai ini sering kali tercemar oleh sampah plastik dan limbah lainnya. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang Pariaman merasa terpanggil untuk ikut menjaga kelestarian alam dan kebersihan pantai ini.

“Ketika Pantai bersih, diharapkan wisatawan akan betah dan nyaman untuk mengunjungi dan berlama-lama di Kota Pariaman yang pada gilirannya akan memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat, dengan kegiatan ini diharapkan juga tumbuh kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk bersama sama menjaga kebersihan pantai,” sambungnya.

BPJS Ketenagakerjaan juga terus mengedukasi masyarakat, khususnya  pelaku usaha/pekerja pada sektor pariwisata tentang pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dalam menghadapi risiko sosial ekonomi agar mereka tidak jatuh dalam kemiskinan baru.

BPJS Ketenagakerjaan sangat concern terhadap perlindungan pekerja, khususnya pekerja rentan. mereka adalah pekerja informal yang seringkali bekerja di lingkungan tidak aman, berisiko tinggi, berpenghasilan rendah, rentan terhadap gejolak ekonomi serta tingkat kesejahteraan dibawah rata-rata. Sehingga tidak mampu membayar iuran jaminan sosial Ketenagakerjaan secara mandiri dan berkelanjutan.

Disampaikan, dengan meng-iur Rp.36.800 setiap bulannya, peserta BPJS Ketenagakerjaan kategori Bukan Penerima Upah (BPU) ini mendapat perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT), serta beasiswa 2 anak mulai TK sampai Perguruan Tinggi. (*/Fs)

The post BPJS Ketenagakerjaan Pariaman Gelar Bersih-bersih Pantai Gandoriah appeared first on Langgam.id.

Bahkan, secara simbolis, kartu BPJS Ketenagakerjaan itu telah diserahkan oleh Wakil Wali Kota Solok, Ramadhani Kirana Putra di Masjdi Lubuk Sikarah, Rabu (2/11/2022).

Menurut Ramadhani, RT dan RW merupakan garda terdepan sekaligus ujung tombak pemerintah dalam melayani masyarakat. “Karena itulah, sudah sepatutnya pemerintah memperhatikan jaminan sosial mereka,” ujar Ramadhani dikutip dari laman resmi Pemko Solok, Kamis (3/11/2022).

Ketua RT dan RW, kata Ramadhani, menjadi saranan penghubung yang paling dekat antara masyarakat dengan pemerintah daerah.

Melalui Ketua RT dan RW, lanjut Ramadhani, Pemerintah Daerah dapat memberikan informasi dan penjelasan kepada masyarakat mengenai progam kerja yang sedang dijalankan.

Lalu, Ramadhani menegaskan, Pemko juga akan selalu mensupport seluruh RT dan RW yang telah banyak membantu pemerintah dalam melayani masyarakat. Salah satunya, melalui jaminan sosial yang dilakukan BPJS ketenagakerjaan.

Baca juga: Wako Payakumbuh Minta Lurah Door to Door ke Rumah Warga, Pastikan Ikut BPJS Kesehatan

“Karena kegiatan bapak/ibu adalah kegiatan pengabdian, BPJS ketenagakerjaan Ini adalah perlindungan bagi bapak dan ibu,” katanya.

—

Dapatkan update berita terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Pemko Solok Fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan untuk Ketua RT dan RW appeared first on Langgam.id.

Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan oleh Direktur Keuangan Bank Nagari Sania Putra dan Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Asep Rahmat Suwandha, serta disaksikan oleh Direktur Utama (Dirut Bank) Nagari Muhamad Irsyad.

Dalam sambutannya Dirut Bank Nagari Muhamad Irsyad menyampaikan, kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan ini sudah ditandatangani pada akhir April 2022 lalu, namun karena masih ada beberapa keterbatasan, baik dari segi waktu, masih ada yang terkena dampak Covid-19, sehingga baru bisa dilakasanakan.

Ia menambahkan, ceremonial ini diperlukan agar memberikan informasi kepada nasabah khususnya, maupun masyarakat Sumbar pada umumnya untuk bisa membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan mereka melalui Bank Nagari.

“Masyarakat dan Nasabah saat ini sudah bisa membayarkannya melalui channel digital Bank Nagari seperti NCM, ATM maupun di teller,” sebutnya.

Kerja Sama ini meliputi penerimaan iuran jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan pensiun.

Kedepannya kolaborasi ini terus terjaga dan memberi keuntungan kepada kedua belah pihak.

“Terima kasih atas kerja sama ini dalam kesempatan yang baik ini. Harapannya kami mendapatkan output ke depannya dari kerja sama ini. Hal yang pertama yang kami rasakan adalah akan memperluas kanal daftar dan bayar,” jelasnya.

Diharapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres), misalnya penyaluran-penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) dan segala macamnya yang dilakukan Bank Nagari, itu bisa diikutkan juga sebagai syarat tambahan insurance (jaminan) atau garansi terjadi kondisi resiko meninggal atau kecelakaan kerja bagi pelaku usaha.

“Kemudian, kita juga tengah mengembangkan Jaminan Sosial layanan Syariah, sementara sudah jalan di Aceh karena memang Qanunnya mengatakan demikian. Kita harapkan Bank Nagari bisa memberikan pelayanan syariah baik dari sisi pendaftaran, kemudian pembayaran dan pembayaran manfaatnya. Saya ingin seluruh cabang BPJS Ketenagakerjaan di Sumbar memanfaatkan kerja sama ini,” ujarnya.

Diketahui, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja Indonesia sangat penting dalam memastikan pekerja dan keluarganya mendapatkan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang rentan terjadi ketika pekerja mengalami salah satu risiko kerja.

Mulai dari kecelakaan saat bekerja atau menuju dan pulang dari tempat kerja yang menyebabkan cacat atau meninggal dunia, memasuki masa tua, kehilangan pekerjaan, hingga kejadian meninggal dunia secara alamiah menjadi fokus perlindungan dari program yang diselenggarakan oleh BPJAMSOSTEK.

—

Dapatkan update berita terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Bayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan Kini Bisa Lewat Bank Nagari appeared first on Langgam.id.

Berita Padang Panjang – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Pemko Padang Panjang Tanggung Iuran BPJS Ketenagakerjaan 1.261 Warga.

Langgam.id – Pemerintah Kota Padang Panjang menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan 1.261 warga tahun 2022 ini. Penerima mulai dari perangkat rukun tetangga (RT), imam masjid hingga garin masjid dan musala.

Warga yang menerima kartu terdiri dari 714 perangkat Rukun Tetangga (RT), 54 orang dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), serta 94 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Teman Sosial Kita (TSK).

Kemudian 240 guru TPQ, 43 imam masjid, 43 garin masjid dan 73 garin musala. Kartu peserta diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran, Kamis (10/3/2022).

“Alhamdulillah, tahun 2022 ini, Pemko Padang Panjang menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan 1.261 warga,” kata Fadly Amran.

Menurut Wako Fadly, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sangat bermanfaat bagi pekerja. Selain mendapatkan perlindungan terhadap risiko kerja yang akan terjadi, BPJS juga memberikan santunan terhadap peserta yang meninggal dunia.

Secara bertahap, Pemerintah Padang Panjang akan melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan Universal Labour Coverage (ULC). “Bagaimana kita menjaga pekerja kita aman, pemerintah harus hadir di situ sebagai jaminannya,” katanya.

Pemko Padang Panjang memiliki tekad serius mewujudkan ULC itu. “Kita tidak mau terjadi musibah bagi pekerja. Inilah fungsi kerja sama dengan BPJS ini,” tuturnya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukittinggi Sunjana Achmad menyampaikan apresiasinya atas upaya Pemko Padang Panjang dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja.

Padang Panjang merupakan kabupaten/kota pertama di Sumatera Barat yang sudah menjalankan ULC.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Ewasoska mengatakan, upaya ini merupakan salah satu bentuk apresiasi pemerintah terhadap perangkat RT, LPM, guru TPQ, imam, dan garin atas dedikasinya pada masyarakat.

Baca juga: Di Padang Panjang, BPJS Imam, Garin dan Guru TPQ Ditanggung Pemko

“Tahun 2022 ini, Pemko telah menyiapkan anggaran untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 100.800.000,” katanya.

—

Dapatkan update berita Padang Panjang – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Pemko Padang Panjang Tanggung Iuran BPJS Ketenagakerjaan 1.261 Warga appeared first on Langgam.id.

Direktur SPH, dr. Selfi Farisha mengungkapkan, sosialisasi itu merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan BPJamsostek bersama perusahaan-perusahaan yang menjadi peserta berbagai programnya. Namun ia mejelaskan, pada 2020 kegiatan tersebut tidak dilaksanakan karena kasus COVID-19 tengah merebak luas, sehingga 2021 ini baru dilaksanakan kembali dengan menerapkan protokol kesehatan yang ditetapkan selama Adaptasi Kebiasaan Baru.

“SPH merupakan mitra BPJamsostek, terutama dalam penyediaan layanan kesehatan terhadap pasien yang mengalami kecelakaan kerja. Jadi kami menyediakan tempat untuk dilaksanakannya sosialisasi bagi peserta dari perusahaan-perusahaan mitra BPJamsostek,” ujar dokter Risha.

Sementara itu, Penata Madya Pelayanan di BPJamsostek Rahmat Dwicahya mengungkapkan, kegiatan tersebut merupakan sosialisasi program BPJamsostek mengenai program jaminan kecelakaan kerja. Pesertanya merupakan perusahaan-perusahaan yang terdaftar sebagai peserta BPJamsostek dari berbagai sektor usaha baik jasa dan industri.

Ada 80 perusahaan dari berbagai sektor usaha yang menjadi terdaftar sebagai peserta pada kegiatan itu. Namun karena harus menerapkan protokol kesehatan, seluruh perusahaan tersebut dibagi menjadi dua bagian sehingga dilaksanakan selama dua hari.

Rahmat menjelaskan, sosialisasi tersebut bertujuan untuk menyampaikan tentang manfaat dari program jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja di sebuah perusahaan dengan resiko kecelakaan kerja yang bisa terjadi kapan dan dimana saja.

“Kegiatan ini dilaksanakan agar saat terjadi berbagai kasus kecelakaan kerja, pelayanan dari program jaminan kecelakaan kerja ini bisa optimal didapatkan oleh peserta. Selain itu, program ini dapat meminimalisir reimbursment saat klaim kecelakaan kerja, sehingga semua pekerja harus dapat menggunakan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan/BPJamsostek jika mengalami kecelakaan kerja,” kata Rahmat.

Pada sosialisasi itu, ada berbagai hal yang disampaikan BPJamsostek kepada peserta seperti apa itu program jaminan kecelakaan kerja, manfaat jika mengikuti program tersebut serta penjelasan mengenai alur dan prosedur layanan program itu bagi pasien kecelakaan kerja di Rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJamssostek.

“Selain itu, pada kegiatan hari ini dari pihak SPH juga menyampaikan materi tentang pentingnya menjaga kesehatan agar tidak tertular COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun,” tuturnya.

Di sisi lain, Rahmat menjelaskan, SPH merupakan salah satu PLKK BPJamsostek dalam penyelenggaraan program kecelakaan kerja. Menurutnya, SPH termasuk salah satu mitra yang cukup bagus untuk layanan peserta yang mengalami kecelakaan kerja. Selain itu, koordinasi antara BPJamsostek Padang dengan SPH juga cukup bagus, karena saat ada kendala-kendala di lapangan dapat cepat terselesaikan.

Ia berharap agar kegiatan itu dapat memberikan manfaat yang optimal kepada pesertanya.

“Kami juga berharap, semoga perusahaan yang belum menjadi peserta BPJamsostek dapat segera mendaftarkan pekerjaannya pada program-program yang disediakan,” ujar Rahmat lagi. (rls)

The post Bareng SPH, BP Jamsostek Gelar Sosialisasi Program Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja dengan Perusahaan Mitra appeared first on Langgam.id.