Langgam.id - Ketua Ombudsman Republik Indonesia Amzulian Rifai mengatakan ada sekitar 10 ribu laporan yang diterima setiap tahunnya di Indonesia dari berbagai daerah.
Dari 34 provinsi di Indonesia, Sumatra Barat masuk 5 besar kategori laporan terbanyak. Namun menurutnya banyak jumlah laporan bukan berarti birokrasi daerah tersebut jelek.
"Harus kita ketahui, jumlah laporan banyak itu birokrasinya jelek, atau sebaliknya kalau jumlahnya sedikit pasti bagus," katanya di Aula Gubernuran Sumbar, Padang, Senin, (14/10/2019).
Ia mengatakan hal tersebut karena adanya kementerian atau lembaga yang sehari-hari bersentuhan dengan masyarakat. Ada juga lembaga yang tidak terlalu banyak interaksi dengan masyarakat sehingga tidak ada laporan ke Ombudsman.
"Misalnya kepolisian sehari-hari bersentuhan dengan masyarakat, jadi banyak, tetapi kalau Kementerian Pertahanan tidak banyak, karena tidak bertemu dengan masyarakat," katanya.
Menurutnya secara nasional keluhan didominasi kepada pemerintah daerah. Hal itu terkait dengan sejumlah perizinan karena wewenang perizinan berada di pemerintah daerah.
"Keluhan terhadap pemerintah daerah masih banyak, itu bisa dimaklumi karena kalau perizinan ada di daerah," katanya. (Rahmadi/HM)
