Soal World Heritage Sawahlunto, Kemenko PMK: Pemerintah Daerah Jangan Lengah

Langgam.id – Asisten Deputi (Asdep) Bidang Warisan Budaya Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Pamuji Lestari mengingatkan agar pemerintah daerah tidak lengah terkait Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto (OCMHS) yang diberikan UNESCO.

Meskipun sudah diakui dan sertifikatnya telah diserahkan, Pamuji Lestari yang akrab disapa Tari itu meminta agar pemerintah daerah, baik dari Provinsi Sumatra Barat ataupun Kota Sawahlunto segera menyusun program dan langkah teknis yang bisa dilaksanakan segera.

“Pasti ada potensinya, hal yang bisa digerakkan dan dibangun oleh Pemrov ataupun Pemko, lakukan. Selagi kewenangannya tidak harus sampai ke Pemerintah Pusat. Kalau untuk koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait, nanti akan kami bantu,” ujar Tari usai mengunjungi sejumlah lokasi yang termasuk dalam OCMHS, Rabu (30/10/2019).

Keseriusan dan komitmen Pemerintah Pusat, kata Tari, akan disalurkan mealalui koordinasi yang digerakkan Kemenko PMK.

“Setidaknya, kami akan mengkoordinasikan hingga ke delapan kementerian serta lembaga terkait dalam hal merampungkan ini. Kita akan terus dorong dan tekan masing-masing institusi agar mengerti serta bisa menjalankan tugas dan kewajiban mereka untuk membantu World Heritage kita ini,” jelasnya.

Pertengahan November 2019, kata Tari, Kemenko PMK akan melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Badan Pengelola Ombilin di Sawahlunto.

Direncanakan, akan diundang Kementerian, Lembaga terkait hingga BUMN serta institusi lainnya untuk menyamakan persepsi dan membagi peran serta fungsi.

“Dalam rakor itu, nanti akan semakin kita perjelas dan kita pertegas siapa dan akan mengurus apa. Awalnya, kita mau adakan rakornya di Jakarta, tapi setelah saya langsung melihat suasana di Sawahlunto ini, bagus sekali, langsung di Sawahlunto ini saja rapatnya,” ungkap Tari.

Sementara itu, Walikota Sawahlunto, Deri Asta menyebutkan, Pemko siap untuk menjadi tuan rumah rakor yang rencananya bakal dihadiri lebih dari seratus undangan dari pemerintah pusat dan provinsi itu.

“Memang ini yang kita tunggu dan menjadi kunci dari maksimal dan efektifnya kinerja kami dalam menindaklanjuti status warisan budaya dunia dari UNESCO ini. Kalau tidak seperti ini, kami jelas tidak optimal. Karena, APBD kami saja terbatas, kemudian aset terkait itu kan 80 persen lebih milik BUMN, yaitu PT. Bukit Asam dan PT. Kereta Api Indonesia,” ujarnya.

Rakor di Kota Arang, kata Deri juga akan menjadi peluang emas untuk mempromosikan diri pada para tamu undangan yang hadir nanti.

“Semoga memang diselenggarakan di Sawahlunto, agar peserta bisa melihat langsung Sawahlunto seperti apa, sehingga kebijakan yang akan diambil dari rakor tersebut bisa lebih maksimal,” kata Deri. (*/ZE)