Langgam.id - DPRD Kota Padang berjanji membantu perjuangan guru honorer agar diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). DPRD bakal menemui wali kota untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Hal itu terkait aksi demonstrasi oleh ratusan guru honorer yang tergabung dalam Forum Guru Lulus Passing Grade (FGLPG) Kota Padang di depan Kantor DPRD Kota Padang, Senin (22/8/2022).
Dalam aksinya, mereka meminta diangkat sebagai PPPK. Setelah mengikuti aksi, perwakilan guru melakukan pertemuan dengan sejumlah pimpinan DPRD Padang. Dalam pertemuan para guru meminta agar sebanyak 1.228 orang guru honorer segera diberi Surat Keputusan (SK) dari Wali Kota Hendri Septa.
"Alhamdulillah kami sudah menerima perwakilan guru yang lulus passing grade, dari pertemuan itu kami dapat kesimpulan bahwa, insya Allah akan kami perjuangkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," kata Ketua DPRD Padang Syafrial Kani usai pertemuan dengan para guru.
Dia melanjutkan, pihaknya akan menghubungi Wali Kota Hendri Septa dan jajarannya untuk menanyakan solusi permasalahan ini. Terkait penyebab masalah ini, dia meminta hal itu bisa ditanyakan langsung kepada wali kota karena itu kewenangannya.
"Terkait masalahnya tanya langsung dengan Pak Wali, hari ini Kita undang Pak Wali Kota. Persoalan ini kami respons dan kami perjuangkan," katanya.
Di DPRD sendiri, menurutnya, sudah disediakan anggarannya untuk guru honorer ini berdasarkan anggaran perubahan tahun 2022 sebesar Rp16,3 miliar. Nilai itu sudah cukup untuk semua guru honorer. Sementara untuk 2023 belum diketahui bagaimana nasibnya.
Baca Juga: Minta Diangkat Jadi PPPK, Ratusan Guru Honorer Demonstrasi di DPRD Padang
"Kami hari ini merespons apa yang dirasakan oleh para guru. Sepanjang kami bisa perjuangkan maka kami mengupayakan meluruskan hal ini, ini adalah hak mereka yang harus diperjuangkan," katanya.
—
