Minta Diangkat Jadi PPPK, Ratusan Guru Honorer Demonstrasi di DPRD Padang

minta-diangkat-jadi-pppk-ratusan-guru-honorer-demonstrasi-di-dprd-padang

Aksi Forum Guru Lulus Passing Grade (FGLPG) Kota Padang di DPRD Padang, Senin (22/8/2022). [Rahmadi/Langgam.id]

Langgam.id - Ratusan guru yang tergabung dalam Forum Guru Lulus Passing Grade (FGLPG) Kota Padang menggelar aksi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, Senin (22/8/2022). Mereka meminta diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dalam aksinya pada guru kompak memakai seragam batik PGRI. Sebelum sampai di Kantor DPRD Padang, mereka melakukan longmarch dari kawasan Simpang Sawahan. Mereka membawa sejumlah spanduk yang berisi tuntutan agar diangkat sebagai guru dengan status PPPK.

Dalam aksinya di depan Kantor DPRD, mereka juga menggelar doa bersama yang dipimpin oleh Ketua FGLPG Padang Imran. Dalam doa tersebut mereka menginginkan agar diangkat menjadi guru PPPK. Selain itu sejumlah guru lainnya melakukan orasi menyampaikan tuntutan.

Salah seorang peserta aksi Budi Kurniadi menyampaikan, ada sebanyak 1.228 orang guru honorer anggota FGLPG. Mereka meminta agar Pemerintah Kota (Pemko) Padang memberikan Surat Keputusan (SK) untuk mengangkat mereka menjadi PPPK.

"Tujuan dan maksud kita di sini, bahwasanya kami dari FGLPG ingin menyampaikan aspirasi kepada DPRD agar Pemko memberikan hak kami," katanya.

Dia menjelaskan, FGLPG sudah berusaha bersama-sama sejak tanggal 22 Juli 2022 lewat beberapa kali audiensi bersama Pemko Padang. Namun sampai saat ini pemko Padang belum memberikan informasi yang jelas, sementara pihaknya mendapatkan informasi bahwa anggaran untuk guru PPPK sudah ada.

"Kami meminta agar Pemko memenuhi tuntutan kami, sebab selama ini banyak sekali kelalaian Pemko Padang yang merugikan hak guru honorer," katanya.

Dia menambahkan, sebagai guru tentu sudah menjadi tugasnya mendidik anak bangsa sesuai dengan lagu kebangsaan untuk membangun jiwa dan raga anak didik. Namun Pemko Padang malah tidak memberikan hak para guru sesuai aturan.

Selain itu, menurut dia, Pemko Padang mampu memberikan banyak anggaran untuk berbagai kegiatan di Padang. Namun mengapa tidak memberikan anggaran juga  bagi guru honorer untuk diangkat sebagai PPPK.

Baca Juga: Minta Kepastian Formasi PPPK, Seratusan Guru Honorer Temui Wali Kota Padang

"Kami mohon Pemko Padang apakah bapak memiliki hati yang jernih?, untuk acara yang lain bisa dibuat dan dananya sangat besar. Sementara untuk kami tidak ada dananya, kami ada di sini juga sesuai dengan regulasi yang ada," katanya.

Ikuti berita Padang - berita Sumatra Barat hari ini, terbaru dan terkini dari Langgam.id.  Anda bisa bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update di tautan https://t.me/langgamid atau mengikuti Langgam.id di Google News pada tautan ini.

Baca Juga

Minggu ketiga Juli 2024 ini, sebanyak delapan komoditas pangan di Kota Padang Panjang, Sumatra Barat (Sumbar), turun harga.
Harga dan Kebutuhan Pangan di Kota Padang Relatif Stabil
Sebanyak 45 anggota DPRD Kota Padang terpilih hasil Pemilu 2024 telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Saat ini pelantikan anggota
Tunggu SK Gubernur, Pelantikan 45 Anggota DPRD Padang Terpilih Bakal Digelar di Aia Pacah
Asysyfa Maisarah, Anak Buruh Tani Asal Limapuluh Kota Merajut Mimpi di UGM
Asysyfa Maisarah, Anak Buruh Tani Asal Limapuluh Kota Merajut Mimpi di UGM
Ketua DPP PPP Bidang Politik dan Pemerintahan, Audy Joinaldy mengantarkan bakal calon legislatif (bacaleg) partainya ke KPU Sumbar
Jelang Pilkada 2024, Audy Joinaldy Mundur dari PPP
Dampak Covid-19 sumbar
OJK Cabut Izin BPR Lubuk Raya Mandiri, Nasabah Diminta Tenang
progres-mencapai-39-persen-pembangunan-gedung-dprd-padang-butuhkan-rp1174-miliar
BPK Temukan Kelebihan Pembayaran Pembangunan Gedung DPRD Padang Senilai Rp.1,7 Miliar