Soal Sanksi 3 Sekolah Swasta di Bukittinggi Saat PPKM, Satpol PP Tunggu Gelar Perkara

Langgam.id-Satpol PP Bukittinggi

Kantor Satpol PP Bukittinggi. [foto: bukittinggikota.go.id]

Langgam.id - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) segera melakukan gelar perkara terkait kasus pelanggaran yang dilakukan tiga sekolah swasta di Kota Bukittinggi, Sumatra Barat (Sumbar).

Pelanggaran itu terkait dugaan melaksanakan sekolah tatap muka saat diterapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3.

Menurut Kepala Satpol PP Kota Bukittinggi, Aldiasnur, sebelumnya kasus ini sempat ditangani pihak kepolisian. Namun lantaran dugaan kasus pelanggaran peraturan daerah, sehingga dilimpahkan ke pihaknya.

"Dilimpahkan dua hari lalu. Kemarin kami sudah periksa (kepala sekolah) dua orang. Sekarang, hari ini, diperiksa satu lagi oleh PPNS. Nanti tentunya digelar perkara di kantor," kata Aldiasnur dihubungi langgam.id, Jumat (13/8/2021).

Aldiasnur mengungkapkan, gelar perkara dilakukan untuk menentukan tindakan yang akan diambil selanjutnya, termasuk soal sanksi. Sampai saat ini, pihaknya belum memastikan sanksi apa yang akan diberikan.

"Itu yang nanti dirumuskan. Sebab, dari perwako, yang berhak memberikan sanksi adalah dari Dinas Pendidikan. Jadi kami tentu memeriksa karena dilimpahkan ke kami," ujarnya.

Baca juga: Semua Guru Sudah Divaksin, Bukittinggi Mulai Pembelajaran Tatap Muka

"(Tiga sekolah) dilihat karena melanggar Instruksi Kemendagri, surat edaran wali kota, perda nomor 6. Kemudian mungkin melanggar surat edaran yang mungkin dikeluarkan dari Dinas Pendidikan," sambung Aldiasnur.

Pelanggaran aturan PPKM ini berawal dari dugaan sekolah swasta tersebut melaksanakan pembelajaran sekolah tatap muka. Akan tetapi, klaim pihak sekolah, mereka hanya melangsungkan konsultasi dengan orang tua dan murid.

Padahal, kata Aldiasnur, saat PPKM level 3, proses belajar mengajar dilarang dilaksanakan secara tatap muka. Sehingga, kasus ini sempat diproses pihak kepolisian.

"Mereka bukan menamakan pembelajaran tatap muka, tapi menamakan konsultasi orang tua dan murid terkait tugas sekolah dan segala macam. Tapi tetap, dilaksanakan secara tatap muka. Nah, atas itu, mereka tentunya sudah melanggar Instruksi Kemendagri," tuturnya.

Baca Juga

Selama libur Lebaran 2024, tingkat hunian hotel dan penginapan di Kota Bukittinggi, Sumatra Barat (Sumbar), mengalami kenaikan 100 persen
Lebaran 2024, Tingkat Hunian Hotel di Bukittinggi Naik 100 Persen Dibanding 2023
Sempat Terhambat Akibat Air Meluap di Kelok Hantu, Jalan Raya Padang Panjang - Bukittinggi Buka Tutup
Sempat Terhambat Akibat Air Meluap di Kelok Hantu, Jalan Raya Padang Panjang - Bukittinggi Buka Tutup
Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi telah menyiapkan 14 titik parkir resmi selama libur Idul Fitri 1445 Hijriyah atau 2024. Belasan titik
Pemko Bukittinggi Siapkan 14 Titik Parkir Resmi, Ini Lokasi dan Tarifnya
Bantuan beras dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bukittinggi, belakang menjadi sorotan. Di media sosial, heboh bantuan itu karena
Heboh Beras Bantuan Baznas Ada Foto Wali Kota Bukittinggi, Banyak Dikecam
Menteri BUMN Erick Thohir meresmikan Stasiun Lambuang di bekas Stasiun Kereta Api Bukittinggi. Stasiun Lambuang ini akan menjadi pusat
Stasiun Lambuang Bukittinggi Diresmikan Menteri BUMN, Bakal Jadi Pusat Kuliner Terbesar di Sumbar
Seorang pelajar SMPN 4 Bukittinggi bernama Fritzy Lorenzo (14) ditemukan meninggal dunia di belakang Stadion Atas Ngarai pada Selasa
Sempat Dikabarkan Hilang, Pelajar SMP di Bukittinggi Ditemukan Meninggal Dunia