Soal Pembatalan Tuan Rumah Penas Tani, Mahyeldi: Indikasi Skenario

Baligho Penas Tani 2020 di Padang

Baliho Penas Petani 2020 di salah satu kawasan Kota Padang. (Foto: Irwanda/Langgam.id)

Langgam.id – Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah menilai ada kejanggalan terkait pembatalan daerahya menjadi tuan rumah Pekan Nasional (Penas) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) ke-16 tahun 2020 mendatang. Menurutnya ada skenario dalam surat putusan pembatalan yang ditandatangani oleh Gubernur Sumatra Barat, Irwan Prayitno tersebut.

Diakui Mahyeldi, dirinya sudah menerima dan membaca surat yang beriskan pemindahan tuan rumah Penas KTNA dari Kota Padang ke Kabupaten Padang Pariaman tersebut. Namun, dia menilai, dalam surat itu bukanlah untuk dibatalkan.

“Saya sudah baca suratnya, itu rekomendasi untuk (lokasi) dipindahkan. Bahasa hukumnya, kaji dulu, analisa dulu dan evaluasi dulu,” ujarnya saat diwawancarai Langgam.id, Selasa (10/12/2019).

Mahyeldi juga mempertanyakan terkait tanggal surat yang dikeluarkan. “Dari pusat tanggal 3, hasil rapat tanggal 2, memilih juga tanggal 3. Kota Padang dibatalkan juga tanggal 3, lalu surat itu diterima Kota Padang tanggal 6, ini ada indikasi skenario,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Mahyeldi juga heran, kenapa Kota Padang tidak diikutsertakan dalam rapat, malah Kabupaten Padang Pariaman yang dibawa oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar.

“(Penas KTNA 2020) tersangkut dengan Kota Padang. Tapi, Kota Padang tidak diikutsertakan (rapat). Sedangkan, dalam pengambilan keputusan awal, Kota padang ditunjuk sebagai tuan rumah, saya hadir dan sudah saya persiapkan itu. Apakah adil keputusan ini?,” tegasnya.

Menurut Mahyeldi, Kota Padang lebih pantas menjadi tuan rumah Penas KTNA 2020 tersebut, karena berbagai persiapan sudah dilaksanakan.

Selain itu, soal anggaran. Mahyeldi menyebutkan bahwa penganggaran sudah diperhitungkan dengan matang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 dan didukung APBD 2020.

“Kalau orang berpikir logis dan berniat acara itu berjalan sukses, saya kira harus seperti yang saya katakan tadi. Anggaran juga perlu diperhitungkan, sebab perhitungan anggaran ada mekanismenya, ada RPJMD, KUA-PPAS, lalu APBD. Kalau tidak, tidak boleh, bida pidana,” katanya. (Irwanda/ZE)

Baca Juga

Langgam.id-Adel Wahidi
Ombudsman Sumbar Kawal Audit Internal RSUP M Djamil Padang Buntut Balita Meninggal Diduga Kelalaian Medis
RSUP M Djamil Padang
Pakar Hukum Kesehatan Soroti Kasus Bayi Meninggal di RSUP M Djamil Padang, Sebut Potensi Kelalaian
Dua Bocah Tenggelam di Pantai Ujung Karang Padang Belum Ditemukan, Basarnas Perluas Pencarian
Dua Bocah Tenggelam di Pantai Ujung Karang Padang Belum Ditemukan, Basarnas Perluas Pencarian
KPU Sumbar menunjuk RSUP Dr M Djamil Padang dan Rumah Sakit Universitas Andalas sebagai pusat pemeriksaan kesehatan bagi calon kepala
RSUP M Djamil Klaim Mediasi Kasus Balita Meninggal di Padang, Bentuk Tim Investigasi
Kapolres Solok Kota AKBP Mas,ud Ahmad minta maaf usai heboh rombongan kendaraan yang dikawal anggotanya melakukan foto-foto di tikungan Panorama I Sitinjau Lauik. (Dok. Tangkapan layar video Konfrensi Pers)
Kapolres Solok Kota Minta Maaf Usai Heboh Anak Buah Kawal Rombongan Arteria Dahlan Foto-foto di Sitinjau Lauik
Rombongan yang diduga ada Arteria Dahlan saat berfoto-foto di tikungan Sitinjau Lauik, Kota Padang. (Dok. Istimewa)
Heboh Rombongan Arteria Dahlan Foto-foto di Tikungan Ekstrem Sitinjau Lauik, Kendaraan Lain Terpaksa Antre