Soal Tuntutan Lengserkan Bupati Pessel, Ini Tanggapan Pemprov Sumbar

Soal Tuntutan Lengserkan Bupati Pessel, Ini Tanggapan Pemprov Sumbar

Aliansi Masyarakat Pesisir Selatan Bergerak melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sumbar. (Rahmadi/Langgam.id)

Langgam.id - Asisten I Pemprov Sumbar Devi Kurnia mengatakan, bahwa soal pemberhentian dan pelantikan kepala daerah merupakan kewenangan pemerintah pusat, bukan kewenangan Pemprov Sumbar.

Hal ini menanggapi tuntutan puluhan orang yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Masyarakat Pesisir Selatan Bergerak yang melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Senin (15/3/2021).

Aksi tersebut meminta agar Gubernur Sumbar Mahyeldi segera memberhentikan Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar. Pemberhentian itu dilakukan dengan cara mengirimkan surat kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Terkait dengan keputusan Mahkamah Agung dan segala macam yang beredar di masyarakat, kami sudah berkomunikasi dan menugaskan Biro Hukum berulang kali meminta salinan putusannya," katanya.

Baca juga: Tuntut Lengserkan Bupati, Aliansi Masyarakat Pessel Bergerak Demo di Kantor Gubernur Sumbar

Namun salinan putusan itu terangnya, hanya diberikan kepada terpidana dan jaksa penuntut umum (JPU) untuk dieksekusi. Itu informasi sampai hari ini. Dia mengaku memahami apa yang dirasakan oleh masyarakat Pesisir Selatan.

"Kami sangat memahami apa yang dirasakan masyarakat, berkaitan dengan aspirasi dan penyelenggaraan pemerintahan," katanya.

Terkait harapan menyurati Kemendagri tentang persoalan ini sebut Devi Kurnia, pihaknya akan melaporkan kepada Gubernur Sumbar. Hal ini  disebabkan kaarena gubernur yang akan menandatangani surat tersebut. Kalau secara pribadi dia mau saja, tapi tentu dikomunikasikan dulu dengan pimpinan.

"Saya akan sampaikan kepada beliau, kalau memang bisa nanti dipenuhi maka nanti bisa disampaikan, kita komunikasikan terlebih dahulu," katanya.

Baca juga: MA Tolak Kasasinya, Bupati Pesisir Selatan: Saya Belum Dapat Salinan Surat Resmi

Sementara itu, Koordinator Aksi Hamzah Jamaris mengatakan, aksi ini mewakili aspirasi masyarakat Pesisir Selatan dari selatan ke utara. Ada sekitar 150 orang yang diikutkan aksi. Aksi ini netral diantara banyaknya perbedaan pendapat di tengah masyarakat.

"Aksi ini netral bagi kita, sekarang semakin marak perbedaan pendapat, kalau memang bupati kami terdakwa diberhentikan sementara, itu ada aturannya, kalau terpidana maka diberhentikan tetap," ujarnya.

Apakah aksi ini ada yang menunggangi atau tidak, ia menyatakan ada yaitu ditunggangi oleh kepentingan masyarakat Pesisir Selatan. Aksi ini dilakukan di Kantor Gubernur, Kajati, dan Pengadilan Negeri Padang.

"Kita tidak sebutkan siapa orangnya, aksi ini untuk kepentingan masyarakat Pesisir Selatan," katanya. (Rahmadi/yki)

Baca Juga

Percepat Pembangunan Daerah, Pemprov Sumbar dan Pemkab Solsel Sepakati Sejumlah Kerjasama
Percepat Pembangunan Daerah, Pemprov Sumbar dan Pemkab Solsel Sepakati Sejumlah Kerjasama
Polisi Hutan (Polhut) Pesisir Selatan pasang kandang jebak untuk harimau yang terkam ternak warga di Pesisir Selatan,
Harimau Terkam Ternak Warga di Pesisir Selatan, Polhut: Sudah Dipasang Kandang Jebak
Pemprov Sumbar Kembali Lanjutkan Pembangunan Jalan Alahan Panjang-Kiliran Jao
Pemprov Sumbar Kembali Lanjutkan Pembangunan Jalan Alahan Panjang-Kiliran Jao
Gubernur Sumbar Resmikan Penyalaan Listrik Gratis bagi Masyarakat Tanjung Barulak
Gubernur Sumbar Resmikan Penyalaan Listrik Gratis bagi Masyarakat Tanjung Barulak
Pencarian dua korban hanyut terbawa arus sungai di Kampung Pasir Lawas, Nagari Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan,
Hari Ketiga Pencarian, 2 Korban Hanyut Terbawa Arus Sungai di Pessel Belum Ditemukan
Stadion H Marah Adin di Solok Diresmikan, Diambil dari Nama Kakek Buyut Wagub Sumbar
Stadion H Marah Adin di Solok Diresmikan, Diambil dari Nama Kakek Buyut Wagub Sumbar