Soal Keberadaan Prostitusi di Ranah Minang, Ketua DPRD Sumbar: Ini Lebih ke Persoalan Ekonomi

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: DPRD meminta Pemprov Sumbar efektif menindaklanjuti program rencana pembangunan daerah.

Supardi, Ketua DPRD Sumbar. (Foto: Dok. DPRD Sumbar)

Langgam.id – Sebanyak lima oknum polisi di bawah jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat (Sumbar) kedapatan membeking tempat maksiat di Ranah Minang.

Kelima oknum polisi itu, kini tengah menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sumbar dan akan segera mendaptkan sanksi atas perbuatan yang mereka lakukan.

Menanggapi persoalan itu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Sumbar, Supardi menilai, adanya tempat prostitusi atau maksiat di Ranah Minang tidak lepas dari persoalan ekonomi.

Apalagi, kata Supardi, kebutuhan hidup di tengah Pandemi Covid-19 semakin sulit. “Kebutuhan hidup semakin meningkat, masyarakat kesulitan meningkatkan pendapatan, sehingga jalan pintas yang dipilih,” ujar Supardi melalui keterangan tertulisnya, Rabu (12/1/2022).

Solusi atas permaslahan yang terjadi saat ini, lanjut Supardi, harus segera dicari jalan keluarnya. “Ini perlu langkah bersama mencari solusi, karena persoalan prostitusi tidak hanya bergantung pada regulasi semata,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Supardi mengapresiasi langkah Kapolda Sumbar, Irjen Pol Teddy Minahasa memberikan sanksi terhadap lima anak buahnya yang kedapatan membeking tempat prostitusi di Padang.

Baca juga: DPRD Apresiasi Kapolda Sanksi 5 Oknum Polisi yang Beking Tempat Maksiat di Sumbar

Selain polisi, Supardi juga meminta agar ada pengawasan terhadap TNI terkait kasus pembekingan tempat maksiat di Ranah Minang.


Dapatkan update berita terbaru setiap hari dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca Juga

Demo Buruh di DPRD Sumbar, Driver Ojol Suarakan Potongan Aplikator 8 Persen
Demo Buruh di DPRD Sumbar, Driver Ojol Suarakan Potongan Aplikator 8 Persen
Demo Buruh di DPRD Sumbar, Bawa Tuntut Soal Ketenagakerjaan
Demo Buruh di DPRD Sumbar, Bawa Tuntut Soal Ketenagakerjaan
Ilustrasi bayar pajak kendaraan. (FOTO: IST)
Anggota DPRD Sumbar: Tunggakan Pajak Kendaraan Dinas Pemprov dan ASN Capai Rp7 Miliar
Audiensi KPID Sumbar bersama Ketua KNPI yang juga Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria. (Dok. KPID Sumbar)
KNPI Sumbar Dorong Gugus Tugas Pengawasan Medsos Segera Dibentuk, Perkuat Literasi Digital
Video Viral Asusila Diduga Pejabat Pemprov Sumbar, Anggota DPRD Soroti Etika dan Moral
Video Viral Asusila Diduga Pejabat Pemprov Sumbar, Anggota DPRD Soroti Etika dan Moral
APBD Perubahan Sumbar 2026 Dibahas September, Tunggu Agenda Bamus DPRD
APBD Perubahan Sumbar 2026 Dibahas September, Tunggu Agenda Bamus DPRD