Langgam.id - Sejumlah oknum petugas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat disoroti akhir-akhir ini, lantaran arogansi, bahkan dalam bentuk kekerasan dalam menjalankan tugas penertiban. Celakanya, korbannya pun pedagang kecil.
Melihat fenomena ini, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA-GMNI) Sumatra Barat Yogi Yolanda, mendesak kepala daerah maupun pimpinan kepolisian lebih arif kondisi di lapangan, dengan memberikan arahan ke aparat yang bertugas supaya melakukan pendekatan lebih humanis.
Ia menilai arogansi aparat kepada pedagang kecil hal yang memiriskan. Sebab, pedagang kecil tersebut terpaksa berjualan supaya bisa bertahan hidup. Artinya kebutuhan hari itu bisa tercukupi dari apa yang ia dapatkan hari itu juga.
Beberapa kasus arogansi mencuat beberapa waktu belakangan seperti pemukulan wanita hamil oleh petugas di Sulawesi Selatan. Di Padang, sejumlah pelaku usaha pun mengeluhkan kegalakkan petugas dalam menegakkan PPKM Darurat.
Yogi melihat, pemimpin punya peranan penting dalam membangun kerangka berpikir para petugas menjalankan penertiban PPKM Darurat di lapangan. Ia mencontohkan misalnya Wali Kota Lubuk Linggau, Sumatra Selatan, yang dengan tegas memberi arahan ke bawahannya untuk menggunakan pendekatan humanis dan penuh empati saat menerapkan PPKM Darurat.
"Karena lawan kita bukan pedagang kaki lima tapi covid-19," ujar Yogi, Jumat (16/7).
Di samping itu, hal yang perlu didorong sebenarnya adalah bagaimana pedagang menjalankan protokol kesehatan ketat dalam menjalankan usahanya. Misalnya, tidak boleh berkerumun, tidak boleh makan di tempat.
Hal lain, ungkap Yogi, harusnya bantuan sosial dialirkan kepada mereka yang benar-benar berhak. "Disisir itu pedagang kecil terdampak, rumah tangga miskin," tukasnya.
Menurut Yogi, kalau diterapkan dengan cara-cara total, minim perspektif humanis, itu kalau kebijakan kita seperti di luar negeri, seperti Australia. Masyarakat diberi diberi 550 dolar Australia per minggu, supaya tidak keluar rumah. Kebutuhan dasar dicukupi.
"Kita tidak punya kemampuan untuk itu. Maka, solusi jangan dilarang total," katanya.
"Anjurkan masyarakat kita taat prokes dan ikut vaksin. Karena setidaknya itulah ikhtiar membendung covid-19," Yogi menambahkan.
Sebelumnya, Kepala Kepolisian Resor Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) Kombes Pol Imran Amin mengingatkan kepada anggota kepolisian yang bertugas dalam pos penyekatan wilayah agar mengedepankan sikap humanis.
"Personel kepolisian yang bertugas di pos penyekatan wilayah harus mengedepankan sifat humanis saat berinteraksi dengan masyarakat," kata Imran Amir, Selasa (13/7).
Ia menegaskan sikap humanis itu harus ditunjukkan ketika memeriksa persyaratan pengendara serta menyosialisasikan aturan PPKM darurat.
"Jangan sampai bersikap arogan ketika memeriksa persyaratan atau kelengkapan masyarakat, jika ada yang tidak memenuhi syarat maka diminta putar balik secara humanis," katanya.
Ia mengatakan ada enam posko penyekatan yang didirikan di batas wilayah Kota Padang dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.
Pertama adalah jalan masuk Padang dari Pariaman via By Pass Padang, kemudian jalan masuk dari daerah Pariaman via Lubuk Buaya, kemudian dari Solok via Taman Hutan Raya Bung Hatta.
Sementara dari Pessel juga terdapat satu pos penyekatan, di pelabuhan Bungus (TPI), dan terakhir di pelabuhan Muaro untuk kedatangan dari Kabupaten Kepulauan Mentawai.
"Dalam melaksanakan tugas posko perbatasan kami dari kepolisian bergabung dengan TNI, Dishub, Satpol-PP, dan instansi terkait lain," pungkasnya. (Osh)
