Silahturahmi Bersama Muhamadiyah, Ketua DPRD Sumbar Ajak Perangi Narkoba dan Perilaku Menyimpang

Silahturahmi Bersama Muhamadiyah, Ketua DPRD Sumbar Ajak Perangi Narkoba dan Perilaku Menyimpang

Ketua DPRD Sumbar Supardi bersilaturrahmi dengan Muhammadiyah. (Foto: Humas DPRD Sumbar)

Langgam.id – Ketua DPRD Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) Supardi mengajak Muhammadiyah Sumbar andil dalam memberantas fenomena sosial menyimpang di tengah masyarakat hingga peredaran narkoba.

Ajakan tersebut diungkapkan Supardi saat bersilaturahmi dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumbar, Selasa (24/1) di Gedung Dakwah Muhammadiyah Sumbar, Kota Padang.

Supardi mengatakan, perkembangan perilaku menyimpang di tengah masyarakat kian memprihatinkan, seperti LGBT dan narkotika. Sangat disayangkan belum ada satu pun organisasi yang pasang badan untuk berkontribusi lebih dalam menghilangkan kondisi tersebut.

“Dengan kesempatan ini DPRD secara kelembagaan mengajak Muhammadiyah Sumbar sebagai salah satu organisasi Islam terbesar berkontribusi lebih untuk menyikapi kondisi sosial itu,” katanya.

Ia mengatakan secara presentase peringkat Sumbar menepati posisi ketiga se-Indonesia dalam hal LGBT, hal negatif ini adalah tanggung jawab bersama. Tidak hanya perilaku menyimpang perkembangan teknologi juga harus menjadi konsen untuk disikapi.

“Jika tidak bisa menyesuaikan diri maka bisa menjadi budak di negeri sendiri nantinya,”katanya.

Pada momentum itu, Supardi menceritakan tentang pengalaman hidup hingga mengikuti berbagai organisasi salah satunya Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Dia juga mengakui pernah menjadi bagian dari perguruan tapak suci yang notabene binaan Muhamadiyah.

Ia menyebutkan secara beribadah dirinya mengikuti Muhammadiyah dan besar dengan ajaran-ajaran organisasi ini. Dahulu juga pernah menjadi angkatan mudanya.

“Jadi untuk mendukung peran Muhammadiyah di Sumbar pihaknya berencana memberikan hibah sebesar Rp 1 miliar untuk perbaikan gedung dan hal lainya pada perubahan APBD 2023,” ujarnya.

Supardi menegaskan, andil Muhammadiyah untuk memberantas perilaku menyimpang di Sumbar sangat bisa dilaksanakan, dimana organisasi ini memiliki pusat kajian hingga lembaga pendidikan tinggi. Sehingga mudah untuk menjalankan program-program strategis untuk menekan angka hal-hal menyimpang.

Sementara itu Ketua PW Muhammadiyah Sumbar, Bakhtiar mengatakan, Muhammadiyah Sumbar memiliki sejumlah program prioritas pada tahun ini diantaranya membenahi gedung dakwah yang belum begitu representatif. Ada beberapa ruang yang belum digunakan termasuk lantai tiganya.

“Ke depan gedung ini akan menjadi pusat kegiatan Muhammadiyah termasuk proses pengkaderan, tidak hanya itu, kegiatan perguruan tapak suci juga disini,” katanya.

Selain memperbaiki gedung, Muhammadiyah Sumbar juga terus melakukan kosulidasi dengan
754 ranting dan lebih dari 100 cabang di Sumbar. Dalam hal amal usaha Muhammadiyah Sumbar memiliki TK hingga universitas yang tersebar di 19 Kabupaten/kota, termasuk di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

“Pengurus terus memacu percepatan pengembangan amal usaha di Sumbar, karena SDM Muhammadiyah banyak dari berbagai latar belakang,” jelasnya.

Bakhtiar menambahkan Apapun digerakan Muhammadiyah ada sangkut pautnya dengan kebijakan pemerintah, maka perlu peran tokoh Muhammadiyah yang berada di legislatif maupun eksekutif. (*/FS)

Tag:

Baca Juga

UNP Catat 349 Sivitas Akademika Terdampak Banjir Sumbar, 1 Mahasiswa Meninggal Dunia
UNP Catat 349 Sivitas Akademika Terdampak Banjir Sumbar, 1 Mahasiswa Meninggal Dunia
Diperkuat Tim Medis, Posko Semen Padang Peduli Ramai Didatangi Korban Banjir Bandang Palembayan
Diperkuat Tim Medis, Posko Semen Padang Peduli Ramai Didatangi Korban Banjir Bandang Palembayan
PT EDCPBI Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Bandang di Kabupaten Solok
PT EDCPBI Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Bandang di Kabupaten Solok
Pemprov Sumbar meminta pemerintah pusat untuk mengembalikan dana efisiensi daerah yang ditarik Kementerian Keuangan sebesar Rp2,6 triliun
Kerugian Akibat Bencana Sumbar Rp4 T, Gubernur Minta Pusat Kembalikan Dana Transfer Daerah Rp2,6 T
Ilustrasi bayar pajak kendaraan. (FOTO: IST)
Sampai Kapan Pemutihan Pajak Kendaraan di Sumbar? Ini Batas Waktu dan Syarat Lengkapnya
Galodo yang melanda Sumatera Barat beberapa minggu terakhir kembali membuka luka ekologis yang selama ini tersembunyi di balik
Jika Kebijakan Tegas pada Perusak Alam, Maka Siklon Tropis Tak Akan Menjadi Bencana