Silahturahmi Bersama Muhamadiyah, Ketua DPRD Sumbar Ajak Perangi Narkoba dan Perilaku Menyimpang

Silahturahmi Bersama Muhamadiyah, Ketua DPRD Sumbar Ajak Perangi Narkoba dan Perilaku Menyimpang

Ketua DPRD Sumbar Supardi bersilaturrahmi dengan Muhammadiyah. (Foto: Humas DPRD Sumbar)

Langgam.id – Ketua DPRD Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) Supardi mengajak Muhammadiyah Sumbar andil dalam memberantas fenomena sosial menyimpang di tengah masyarakat hingga peredaran narkoba.

Ajakan tersebut diungkapkan Supardi saat bersilaturahmi dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumbar, Selasa (24/1) di Gedung Dakwah Muhammadiyah Sumbar, Kota Padang.

Supardi mengatakan, perkembangan perilaku menyimpang di tengah masyarakat kian memprihatinkan, seperti LGBT dan narkotika. Sangat disayangkan belum ada satu pun organisasi yang pasang badan untuk berkontribusi lebih dalam menghilangkan kondisi tersebut.

“Dengan kesempatan ini DPRD secara kelembagaan mengajak Muhammadiyah Sumbar sebagai salah satu organisasi Islam terbesar berkontribusi lebih untuk menyikapi kondisi sosial itu,” katanya.

Ia mengatakan secara presentase peringkat Sumbar menepati posisi ketiga se-Indonesia dalam hal LGBT, hal negatif ini adalah tanggung jawab bersama. Tidak hanya perilaku menyimpang perkembangan teknologi juga harus menjadi konsen untuk disikapi.

“Jika tidak bisa menyesuaikan diri maka bisa menjadi budak di negeri sendiri nantinya,”katanya.

Pada momentum itu, Supardi menceritakan tentang pengalaman hidup hingga mengikuti berbagai organisasi salah satunya Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Dia juga mengakui pernah menjadi bagian dari perguruan tapak suci yang notabene binaan Muhamadiyah.

Ia menyebutkan secara beribadah dirinya mengikuti Muhammadiyah dan besar dengan ajaran-ajaran organisasi ini. Dahulu juga pernah menjadi angkatan mudanya.

“Jadi untuk mendukung peran Muhammadiyah di Sumbar pihaknya berencana memberikan hibah sebesar Rp 1 miliar untuk perbaikan gedung dan hal lainya pada perubahan APBD 2023,” ujarnya.

Supardi menegaskan, andil Muhammadiyah untuk memberantas perilaku menyimpang di Sumbar sangat bisa dilaksanakan, dimana organisasi ini memiliki pusat kajian hingga lembaga pendidikan tinggi. Sehingga mudah untuk menjalankan program-program strategis untuk menekan angka hal-hal menyimpang.

Sementara itu Ketua PW Muhammadiyah Sumbar, Bakhtiar mengatakan, Muhammadiyah Sumbar memiliki sejumlah program prioritas pada tahun ini diantaranya membenahi gedung dakwah yang belum begitu representatif. Ada beberapa ruang yang belum digunakan termasuk lantai tiganya.

“Ke depan gedung ini akan menjadi pusat kegiatan Muhammadiyah termasuk proses pengkaderan, tidak hanya itu, kegiatan perguruan tapak suci juga disini,” katanya.

Selain memperbaiki gedung, Muhammadiyah Sumbar juga terus melakukan kosulidasi dengan
754 ranting dan lebih dari 100 cabang di Sumbar. Dalam hal amal usaha Muhammadiyah Sumbar memiliki TK hingga universitas yang tersebar di 19 Kabupaten/kota, termasuk di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

“Pengurus terus memacu percepatan pengembangan amal usaha di Sumbar, karena SDM Muhammadiyah banyak dari berbagai latar belakang,” jelasnya.

Bakhtiar menambahkan Apapun digerakan Muhammadiyah ada sangkut pautnya dengan kebijakan pemerintah, maka perlu peran tokoh Muhammadiyah yang berada di legislatif maupun eksekutif. (*/FS)

Tag:

Baca Juga

Kualitas Udara Padang Berbahaya, Pemko Imbau Warga Kurangi Aktivitas di Luar Rumah
Kualitas Udara Padang Berbahaya, Pemko Imbau Warga Kurangi Aktivitas di Luar Rumah
Beberapa pekan belakangan ini, Kota Padang diselimuti kabut asap. Akan tetapi pada Selasa, terjadi perbaikan kualias udara di Kota Padang
Kualitas Udara Padang Masuk Kategori Berbahaya, PM2.5 Capai 332
Kualitas Udara Padang Berbahaya, Siswa TK, SD dan SMP Belajar dari Rumah Selama 3 Hari
Kualitas Udara Padang Berbahaya, Siswa TK, SD dan SMP Belajar dari Rumah Selama 3 Hari
Sekda Sumbar Tegaskan Keseriusan Tertibkan Pajak Kendaraan ASN Menunggak
Sekda Sumbar Tegaskan Keseriusan Tertibkan Pajak Kendaraan ASN Menunggak
Dalil Ne Bis In Idem Dibantah, Kuasa Hukum Beny Minta Praperadilan Dilanjutkan
Dalil Ne Bis In Idem Dibantah, Kuasa Hukum Beny Minta Praperadilan Dilanjutkan
Manajemen RSUD Sungai Dareh, Kabupaten Dharmasraya, menyampaikan klarifikasi resmi terkait tidak beroperasinya sementara Poli Jantung
BPJS Kesehatan Tegaskan Klaim RSUD Sungai Dareh Sudah Dibayarkan Sesuai Ketentuan