Delapan puluh satu tahun telah berlalu sejak bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Bendera Merah Putih berkibar dari halaman rumah hingga gedung negara. Lagu kebangsaan bergema dalam upacara yang khidmat. Para pemimpin menyampaikan pidato tentang persatuan, kemajuan, dan masa depan. Di balik perayaan tersebut, satu pertanyaan mendasar perlu terus diajukan: apakah seluruh rakyat telah menikmati kemerdekaan secara nyata dan setara?
Kemerdekaan tidak berhenti pada terbebasnya suatu bangsa dari penjajahan asing. Kemerdekaan memperoleh makna substantif ketika setiap warga dapat hidup bermartabat, memperoleh pekerjaan yang layak, mengakses pendidikan dan layanan kesehatan, menyampaikan pendapat tanpa rasa takut, serta menentukan masa depan melalui usaha dan kemampuan sendiri. Jika kemiskinan membatasi pilihan hidup, ketimpangan menutup kesempatan, dan kekuasaan hanya melayani kelompok tertentu, kemerdekaan belum terdistribusi secara adil.
Indonesia telah mencatat banyak kemajuan. Infrastruktur menjangkau wilayah yang dahulu terisolasi. Angka kemiskinan menurun dalam jangka panjang. Akses pendidikan, layanan kesehatan, listrik, komunikasi, dan teknologi semakin luas. Kelas menengah tumbuh, demokrasi membuka ruang partisipasi, dan perekonomian nasional berkembang menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Capaian tersebut layak dihargai sebagai hasil perjuangan lintas generasi.
Akan tetapi, angka agregat tidak selalu menggambarkan kehidupan sehari-hari. Pertumbuhan ekonomi dapat melaju di atas lima persen ketika sebagian pekerja menerima upah yang tidak mencukupi kebutuhan dasar. Pengangguran terbuka dapat turun ketika jutaan orang memasuki pekerjaan informal dengan pendapatan tidak pasti dan perlindungan sosial terbatas. Kemiskinan dapat berkurang ketika banyak keluarga tetap berada sedikit di atas garis kemiskinan dan mudah jatuh kembali akibat sakit, kehilangan pekerjaan, kenaikan harga pangan, atau bencana.
Ketimpangan memperlihatkan bahwa manfaat kemerdekaan belum mengalir secara seimbang. Sebagian kecil masyarakat menguasai aset, modal, tanah, informasi, dan akses terhadap pengambil keputusan. Sebagian besar rakyat mengandalkan upah, usaha mikro, pertanian berlahan sempit, atau pekerjaan harian untuk mempertahankan kehidupan. Anak dari keluarga berada dapat memilih sekolah terbaik, memperoleh layanan kesehatan bermutu, membangun jaringan, dan mengakses modal. Anak dari keluarga miskin sering memulai kehidupan dengan gizi, pendidikan, lingkungan, dan kesempatan yang lebih terbatas. Mereka sama-sama lahir sebagai warga negara merdeka, tetapi tidak memasuki perlombaan dari garis awal yang sama.
Kesenjangan tersebut menuntut perenungan dari para penikmat utama kemerdekaan. Elite kekuasaan menikmati kewenangan, fasilitas negara, keamanan ekonomi, dan akses yang luas terhadap pelayanan publik. Elite bisnis memperoleh manfaat dari stabilitas, sumber daya alam, pasar domestik, infrastruktur publik, insentif, dan berbagai kebijakan negara. Hak menikmati hasil pembangunan membawa kewajiban moral untuk memahami kehidupan rakyat yang belum merdeka dari kemiskinan, utang, pengangguran, diskriminasi, dan ketidakpastian.
Kepekaan sosial tidak cukup diwujudkan melalui sedekah sesaat atau bantuan seremonial. Elite perlu menilai apakah keputusan mereka memperluas kesempatan atau memperkuat privilese. Pejabat harus bertanya apakah anggaran negara benar-benar memperbaiki kehidupan rakyat atau lebih banyak membiayai birokrasi, proyek simbolik, dan kepentingan politik. Pengusaha besar perlu menilai apakah keuntungan mereka lahir dari inovasi dan produktivitas atau dari kedekatan dengan kekuasaan, konsesi eksklusif, upah murah, serta penguasaan pasar. Evaluasi semacam ini menentukan apakah kemerdekaan bergerak menuju keadilan sosial atau berhenti sebagai hak istimewa kelompok kuat.
Distribusi kemerdekaan memerlukan perubahan cara negara mengukur keberhasilan. Pemerintah tidak cukup memamerkan pertumbuhan ekonomi, investasi, pembangunan fisik, dan penurunan angka kemiskinan. Negara harus mengukur kualitas pekerjaan, upah riil, mobilitas sosial, kepemilikan aset, akses terhadap layanan dasar, kualitas lingkungan, dan ketahanan keluarga menghadapi guncangan. Pertumbuhan baru bermakna ketika produktivitas meningkat, pekerjaan layak bertambah, kemiskinan turun secara berkelanjutan, dan kesenjangan kesempatan menyempit.
Keadilan sosial juga menuntut kebijakan yang membatasi pemusatan kekayaan dan kekuasaan. Negara perlu memperkuat perpajakan yang progresif, memberantas penghindaran pajak, melindungi persaingan usaha, memperluas akses modal bagi UMKM, mempercepat reforma agraria, dan meningkatkan mutu pendidikan publik. Pemerintah harus memastikan pembangunan daerah memperoleh dukungan fiskal yang memadai agar tempat kelahiran tidak menentukan mutu pelayanan yang diterima seseorang. Setiap rupiah anggaran harus berpihak pada peningkatan kemampuan rakyat, bukan sekadar memperbesar konsumsi politik dan administratif negara.
Demokrasi harus ikut mendistribusikan kemerdekaan. Rakyat tidak boleh hanya hadir sebagai pemilih setiap lima tahun. Mereka harus memiliki ruang untuk mengawasi anggaran, mengkritik kebijakan, menuntut pelayanan, dan menggugat penyalahgunaan kekuasaan. Kebebasan berpendapat, pers yang independen, perguruan tinggi yang kritis, serta lembaga hukum yang berintegritas menjadi syarat agar kekuasaan tetap melayani kepentingan umum. Kemerdekaan kehilangan jiwa ketika kritik dianggap ancaman dan kepatuhan diperlakukan sebagai ukuran nasionalisme.
Pada usia ke-81, Indonesia tidak membutuhkan perayaan yang lebih megah. Indonesia membutuhkan keberanian yang lebih besar untuk melihat jarak antara janji kemerdekaan dan kenyataan rakyat. Para pemegang kekuasaan serta pemilik modal perlu menyadari bahwa stabilitas tidak akan bertahan jika kemakmuran terus terkonsentrasi. Ketimpangan yang dibiarkan dapat melahirkan frustrasi, ketidakpercayaan, konflik sosial, dan pelemahan demokrasi. Biaya memperbaiki kerusakan tersebut akan jauh lebih besar daripada biaya membangun keadilan sejak awal.
Kemerdekaan harus hadir di meja makan keluarga, ruang kelas, tempat kerja, puskesmas, lahan petani, pasar rakyat, serta ruang pengambilan keputusan. Kemerdekaan harus memberi setiap anak harapan bahwa kerja keras dan kemampuan dapat mengubah nasibnya. Ia harus memberi pekerja upah yang layak, petani harga yang adil, pelaku usaha akses pasar, dan warga perlindungan hukum yang setara.
Tugas generasi sekarang bukan lagi merebut kemerdekaan dari penjajah, melainkan mendistribusikan manfaatnya kepada seluruh rakyat. Itulah bentuk penghormatan paling jujur kepada para pendiri bangsa. Ketika kebebasan politik bertemu dengan keadilan ekonomi, perlindungan sosial, dan kesetaraan kesempatan, kemerdekaan berhenti menjadi slogan tahunan. Ia berubah menjadi pengalaman hidup yang nyata bagi setiap warga Indonesia.
*Penulis: Syafruddin Karimi (Guru Besar Departemen Ekonomi Universitas Andalas)
