Langgam.id - Masyarakat Pesisir Selatan sekarang bisa mendapatkan informasi potensi bencana akibat daya rusak air melalui aplikasi bernama Sikadra. Dalam waktu dekat, Sikadra dengan kepanjangan Sistem Informasi Kebencanaan Akibat Daya Rusak Air, akan diluncurkan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (DSDABK) Provinsi Sumatera Barat.
"Pelopor Aplikasi Sikadra ini adalah Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (DSDABK) Provinsi Sumatera Barat," kata Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Pesisir Selatan, Nikodemus Elthiaz, sebagaimana dicuplik dari rilis Humas Pemkab Pesisir Selatan, Kamis (6/7).
Menurutnya, Aplikasi Sikadra ini sangat diperlukan untuk mengumpulkan data dari masyarakat terkait bencana akibat daya rusak air di Pesisir Selatan.
"Pesisir Selatan ini kan pantainya panjang, sungai kita juga banyak, jadi risiko bencana dari daya rusak air ini akan jadi perhatian utama kita di Pesisir Selatan ini," ungkapnya.
Bagi masyarakat yang ingin mengakses Aplikasi Sikadra, nantinya bisa mendownload di Aplikasi Play Store, informasi yang diinput oleh masyarakat di Aplikasi Sikadra, katanya akan sangat membantu BPBD untuk pelaporan kejadian kebencanaan.
"Nanti kita akan mempunyai operator sebagai petugas validasi dan rekap, informasi dari masyarakat tersebut nanti kita input untuk dilaporkan ke DSDABK Sumbar," sebutnya.
Melalui informasi masyarakat tersebut, pihaknya akan mengumpulkan data dan merekap bencana akibat daya rusak air ini untuk menentukan skala prioritas dalam menanggulangi bencana.
Dilansir dari keterangan resmi DSDABK Sumbar penggunaan Aplikasi Sikadra akan melibatkan kabupaten/kota sebagai pengguna dan verifikator kejadian bencana. Keterlibatan kabupaten/kota ini berdasarkan permohonan replikasi Aplikasi Sikadra yang diajukan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Adapun kabupaten/kota yang dilibatkan sebagai pengguna dari aplikasi ini adalah Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, dan Kota Padang. Laporan yang dilaporkan adalah semua kejadian bencana tanpa melihat kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten/kota.
Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) Rahmad Yuhendra berharap Aplikasi Sikadra ini kedepannya dapat dijadikan sebagai data kebencanaan dan terintegrasi dengan masing-masing sektor yang terlibat seperti BPBD dan PUPR se-Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.
"Selain itu dengan satu Aplikasi Sikadra dapat digunakan untuk semua kebutuhan yang berkaitan dengan kebencanaan," pungkasnya. (YH)
