Langgam.id – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan keseriusannya mendukung peningkatan kualitas pendidikan nasional dengan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT).
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Pasaman Barat, Yulianto, bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Suharti, di Hotel Episode, Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (30/7/2026) lalu.
Melalui penandatanganan tersebut, Pasaman Barat resmi menjadi salah satu dari 16 kabupaten/kota di Indonesia yang telah menuntaskan persyaratan administrasi utama pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi, program strategis nasional di bidang pendidikan.
Bupati Yulianto mengatakan, program tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Percepatan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Program Sekolah Nasional Terintegrasi.
“Program Sekolah Nasional Terintegrasi merupakan implementasi Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 yang bertujuan menghadirkan pusat pendidikan unggulan di berbagai daerah Indonesia,” ujar Yulianto, dikutip Sabtu (1/8/2026).
Sebagai bentuk kesiapan daerah, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah menyiapkan lahan seluas 20 hektare di Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh. Lahan tersebut telah berstatus hak milik dan bersertifikat atas nama pemerintah daerah, serta sebelumnya telah ditinjau langsung oleh Bupati untuk memastikan kesiapan lokasi pembangunan.
Lokasi yang diusulkan juga telah melalui proses asesmen dan verifikasi lapangan oleh tim Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen. Hasilnya, kawasan tersebut dinyatakan layak dan masuk dalam prioritas pembangunan SNT tahun 2026.
Sekolah Nasional Terintegrasi dirancang sebagai kawasan pendidikan modern yang dilengkapi berbagai fasilitas, seperti ruang belajar, asrama, laboratorium, perpustakaan, sarana olahraga, hingga fasilitas pendukung lainnya guna menciptakan lingkungan belajar yang komprehensif.
Pada tahun 2026, pemerintah pusat menargetkan pembangunan SNT di 37 kabupaten/kota di Indonesia dengan alokasi anggaran sekitar Rp250 miliar hingga Rp300 miliar untuk setiap daerah. Seluruh pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kemendikdasmen, sementara proses tender fisik ditargetkan dimulai pada Oktober 2026 setelah seluruh persyaratan administrasi dan teknis terpenuhi.
Yulianto menjelaskan, dari 12 dokumen yang dipersyaratkan kementerian, sebagian besar telah diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Saat ini, hanya tersisa penyelesaian sertifikat pemecahan lahan dan dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
“Ini peluang besar bagi Pasaman Barat. Kami siap menyelesaikan seluruh persyaratan yang masih diperlukan. Kehadiran Sekolah Nasional Terintegrasi diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas sekaligus melahirkan generasi yang unggul dan berdaya saing,” katanya.
Menurutnya, pembangunan SNT tidak hanya menjadi investasi jangka panjang dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga akan memberikan efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kita ingin anak-anak Pasbar mendapat akses pendidikan unggul tanpa harus keluar daerah. SNT akan menjadi pusat pendidikan modern yang tetap berakar pada budaya lokal. Selain itu, pembangunannya akan membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan aktivitas sektor jasa serta perdagangan di kawasan Muara Kiawai,” tutup Yulianto. (HER)
