Langgam.id - Seribuan guru honorer yang tergabung dalam Forum Guru Lulus Passing Grade (FGLPG) menggelar aksi demonstrasi untuk meminta kejelasan terkait posisi mereka untuk diangkat jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang, Andree Algamar mengaku sedih adanya para guru yang turun ke jalan untuk demonstrasi.
Andree mengkau tak menyangka para guru itu ikut mendemo Wali Kota Padang, Hendri Septa. "Guru yang seharusnya digugu dan ditiru ikut turun ke jalan melakukan unjuk rasa kepada Wali Kota Padang," ujar Andree, Selasa (23/8/2022).
Kesedihan itu diungkapkan Andree, karena orang tuanya juga seorang guru. "Karena orangtua saya guru, ketika melihat guru honorer melakukan demo, saya sedih," ucapnya.
Seharusnya, lanjut Andree, demonstrasi itu tidak perlu terjadi, asalkan guru honorer menyampaikan aspirasinya secara baik. Seperti secara tertulis atau dialog.
"Banyak cara menyampaikan aspirasi, apalagi saluran komunikasi tidak tertutup, jadi tidak perlu demonstrasi," ungkapnya.
Hingga saat ini, sebut Andree, bukan Kota Padang saja yang bermasalah penerimaan PPPK. Tapi, ada lebih kurang 180 kabupaten/kota di Indonesia yang mengalami hal serupa.
"Dengan demonstrasi tersebut, tujuan tidak tercapai, malah malu yang kita dapat," katanya.
Diketahui, sebanyak 1.228 guru honorer di Kota Padang lolos passing grade. Mereka menuntut agar dapat segera diangkat menjadi PPPK. Seribuan guru honorer itu turun ke jalan.
"Saya menyayangkan, para guru mampu menunggu selama empat belas tahun (agar dapat menjadi honorer), namun kini kok hanya (menunggu) beberapa bulan saja tidak bisa," sesalnya.
Dijelaskan Andree, Pemko Padang tidak sembrono dalam pengangkatan PPPK. Apalagi diperlukan biaya tidak kecil setiap tahunnya untuk menggaji guru honorer yang berasal dari APBD. "Karena itu saya harapkan semua guru honorer bersabar," ucapnya.
—
