Langgam.id – Belasan masyarakat atas nama Aliansi Masyarakat Peduli Sumbar (AMPS) melaksanakan aksi di Kantor Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Kamis (4/2/2021). Aksi dilakukan untuk mempertanyakan kinerja Irwan Prayitno selama menjabat sebagai gubernur.
Masyarakat yang datang ke Kantor Gubernur itu menyatakan diri tergabung dengan Aliansi Mahasiswa Sumbar, Aliansi Pekerja Sumbar, Aliansi Pengamen Jalanan Sumbar, Aliansi Pedagang Kaki Lima Sumbar, Aliansi Media Sumbar, Aliansi Kemanusiaan Sumbar, dan Aliansi Masyarakat Bawah Sumbar.
Mereka menempelkan sekitar 18 spanduk di depan pagar kantor gubernur. Dalam spanduk itu tertulis 0+0=0. Spanduk ukuran sekitar 2×1 itu dibentangkan satu persatu sepanjang pagar depan kantor gubernur.
Usai menempelkan spanduk di pagar, mereka masuk ke kantor gubernur. Para peserta diterima oleh Kepala Kesbangpol Sumbar Nazwir di Aula Kantor Gubernur Sumbar.
Ketua Aliansi Mahasiswa Sumbar, Mektison Rizanius menjelaskan aksi mereka ingin menyampaikan sikap yaitu mempertanyakan kinerja Irwan Prayitno selama menjabat gubernur. Kemudian menanyakan apa saja yang sudah diperbuat Gubernur.
“Menurut pandangan kami, Irwan Prayitno terindikasi menyalahgunakan anggaran negara untuk Sumbar selama menjabat gubernur,” katanya.
Ia meminta agar pihak-pihak terkait untuk mengusut tuntas Irwan Prayitno yang terindikasi melakukan penyalahgunaan anggaran. Pihaknya menyatakan bahwa kinerja Irwan selama 10 tahun tidak ada hasil.
“Dari kacamata kami selama 10 tahun tidak ada terlihat bangunan yang spesifik menjadi ikon di Sumbar, untuk itu kami laksanakan aksi seperti ini,” katanya.
Para peserta aksi tidak berhasil menemui gubernur. Rencananya mereka akan melakukan aksi dengan massa sebanyak 200 orang, namun karena situasi pandemi, hanya beberapa orang saja yang datang.
“Namun beliau tidak ada, yang ingkar janji siapa? Kita sangat kecewa dengan tidak hadirnya,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Nazwir mengatakan pihaknya sudah menerima peserta aksi. Namun mereka ingin bisa berdiskusi dengan gubernur. Ada beberapa tuntutan dan kinerja pemerintah.
“Kalau kinerja kan banyak, masa pemerintahan tidak ada kinerja, tapi mereka punya pandangan lain, kami ajak berdiskusi, pak gubernur ada yang mewakili,” katanya.
Mereka akhirnya menyerahkan aspirasi yang disampaikan secara tertulis, kemudian menyampaian pernyataan sikap dan spanduk.
“Aspirasi sudah kita terima, tapi tidak berdiskusi karena ingin bertemu gubernur, pak gubernur ada agenda lain untuk kepentingan daerah,” ujarnya. (Rahmadi/ABW)
