Satgas Covid-19 Harap Mudik Lokal Dilarang, Ini Tanggapan Pemprov Sumbar

Ilustrasi macet

Ilustrasi macet (foto: langgam.id)

Langgam.id Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Nasional Doni Monardo menyatakan, bahwa selain mudik antar provinsi, mudik lokal juga dilarang. Pemprov Sumbar saat ini masih menunggu arahan lebih lanjut terkait itu.

Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy mengatakan, bahwa ada arahan terbaru dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menyatakan kalau mudik lokal tidak diperbolehkan.

“Kita selama masih NKRI, masih merah putih, Presiden sama, maka kita ikutin anjuran dari pusat, tapi nanti pasti ada pengumuman resmi dari pemerintah,” katanya di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Imam Bonjol Padang, Rabu (5/5/2021).

Ia menjelaskan sejauh ini yang sudah dibicarakan bersama Polda Sumbar adalah penyekatan yang dilakukan di 7 titik perbatasan darat masuk Sumbar. Sementara soal mudik lokal belum dibicarakan dan nanti akan dibahas lebih lanjut.

“Nanti larangan mudik lokal mesti dibicarakan lagi, karena lebih sulit kontrolnya, kita si harapannya kalau berhasil menyekat 7 titik, maka orang tidak bisa masuk, dan dalam sini lebih aman,” katanya.

Apalagi katanya, penerbangan di Sumbar juga tidak ada lagi mulai besok, sehingga mengurangi adanya pergerakan mudik dari luar Sumbar. Pemprov Sumbar siap melaksanakan kebijakan jika jelas sudah ada arahan pemerintah pusat.

Baca juga: Gubernur Sumbar Pastikan Tidak Ada Larangan Mudik Lokal, Ini Alasannya

Apakah nanti juga dilakukan penyekatan antar kota kabupaten terang Audy, Pemprov Sumbar masih menunggu hitam di atas putihnya atau surat resmi dari pemerintah pusat. Sebab soal larangan mudik lokal saat ini baru sebatas lisan dari kepala BNPB.

“Nanti kita tunggu hitam di atas putihnya dari pemerintah pusat, kita tidak buat kebijakan lokal, kita tunggu edarannya, perintahnya, seperti kayak SE dari pak Tito kemarin,” sebutnya.

Menurutnya, kebijakan larangan mudik itu dibuat pemerintah pusat untuk mencegah kenaikan angka positif covid-19. Hal ini dikhawatirkan berkaca dari Malaysia yang mengalami kenaikan covid-19, karena warganya juga punya tradisi mudik dan kumpul saat Ramadan.

Sebagaimana diketahui, soal larangan mudik lokal disampaikan oleh Ketua Satgas Covid-19 Nasional Doni Monardo, yang disiarkan di kanal YouTube Pusdalops BNPB, Minggu (2/5/2021).

“Jangan dibiarkan terjadi mudik lokal, kalau terjadi mudik lokal artinya ada silaturahmi, ada salam-salaman, ada cipika-cipiki, artinya apa? Bisa terjadi proses penularan satu sama lainnya,” ujar Doni. (Rahmadi/yki)

Baca Juga

KMM Jaya mendesak penghentian semua aktivitas tambang emas ilegal di Sumbar. (Dok. Istimewa)
KMM JAYA Desak Penutupan Tambang Emas Ilegal di Sumbar, Surati Satgas PKH hingga Kapolri
Pengadaan barang rumah tangga di rumah dinas Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy menjadi sorotan.
Miliaran Rupiah Pengadaan Barang Mewah di Rumah Dinas Vasko Ruseimy
Anggaran Disorot, Pemprov Sumbar: Semua Transparan dan Bisa Dipantau!
Anggaran Disorot, Pemprov Sumbar: Semua Transparan dan Bisa Dipantau!
Rumah dinas wakil gubernur Sumatra Barat Vasko Ruseimy di Jalan Flamboyan Padang Barat
Penjelasan Pemprov Proyek Sumur Bor Rp250 Juta di Rumah Dinas Wagub
Pemprov Sumbar menyiapkan anggaran Rp885 juta untuk renovasi rumah dinas Sekda. Di luar itu juga ada anggaran pemeliharaan senilai Rp90 juta.
Anggaran Renovasi Rumah Dinas Sekda Sumbar Capai Rp800 Juta Lebih
Kasus Peluru Nyasar di UNP, Kodam Tutup Sementara Lapangan Latihan Tembak
Kasus Peluru Nyasar di UNP, Kodam Tutup Sementara Lapangan Latihan Tembak