Satgas Covid-19 Harap Mudik Lokal Dilarang, Ini Tanggapan Pemprov Sumbar

Ilustrasi macet

Ilustrasi macet (foto: langgam.id)

Langgam.id Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Nasional Doni Monardo menyatakan, bahwa selain mudik antar provinsi, mudik lokal juga dilarang. Pemprov Sumbar saat ini masih menunggu arahan lebih lanjut terkait itu.

Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy mengatakan, bahwa ada arahan terbaru dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menyatakan kalau mudik lokal tidak diperbolehkan.

“Kita selama masih NKRI, masih merah putih, Presiden sama, maka kita ikutin anjuran dari pusat, tapi nanti pasti ada pengumuman resmi dari pemerintah,” katanya di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Imam Bonjol Padang, Rabu (5/5/2021).

Ia menjelaskan sejauh ini yang sudah dibicarakan bersama Polda Sumbar adalah penyekatan yang dilakukan di 7 titik perbatasan darat masuk Sumbar. Sementara soal mudik lokal belum dibicarakan dan nanti akan dibahas lebih lanjut.

“Nanti larangan mudik lokal mesti dibicarakan lagi, karena lebih sulit kontrolnya, kita si harapannya kalau berhasil menyekat 7 titik, maka orang tidak bisa masuk, dan dalam sini lebih aman,” katanya.

Apalagi katanya, penerbangan di Sumbar juga tidak ada lagi mulai besok, sehingga mengurangi adanya pergerakan mudik dari luar Sumbar. Pemprov Sumbar siap melaksanakan kebijakan jika jelas sudah ada arahan pemerintah pusat.

Baca juga: Gubernur Sumbar Pastikan Tidak Ada Larangan Mudik Lokal, Ini Alasannya

Apakah nanti juga dilakukan penyekatan antar kota kabupaten terang Audy, Pemprov Sumbar masih menunggu hitam di atas putihnya atau surat resmi dari pemerintah pusat. Sebab soal larangan mudik lokal saat ini baru sebatas lisan dari kepala BNPB.

“Nanti kita tunggu hitam di atas putihnya dari pemerintah pusat, kita tidak buat kebijakan lokal, kita tunggu edarannya, perintahnya, seperti kayak SE dari pak Tito kemarin,” sebutnya.

Menurutnya, kebijakan larangan mudik itu dibuat pemerintah pusat untuk mencegah kenaikan angka positif covid-19. Hal ini dikhawatirkan berkaca dari Malaysia yang mengalami kenaikan covid-19, karena warganya juga punya tradisi mudik dan kumpul saat Ramadan.

Sebagaimana diketahui, soal larangan mudik lokal disampaikan oleh Ketua Satgas Covid-19 Nasional Doni Monardo, yang disiarkan di kanal YouTube Pusdalops BNPB, Minggu (2/5/2021).

“Jangan dibiarkan terjadi mudik lokal, kalau terjadi mudik lokal artinya ada silaturahmi, ada salam-salaman, ada cipika-cipiki, artinya apa? Bisa terjadi proses penularan satu sama lainnya,” ujar Doni. (Rahmadi/yki)

Baca Juga

Walikota Padang, Fadly Amran.
Pemko Padang Siapkan Opsi Relokasi bagi Warga Kuranji yang Tinggal di Area Rawan Banjir
Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat akan terus memperkuat pengawasan terhadap travel umrah yang belum mengantongi izin operasional.
Kemenhaj Sumbar Akan Tindak Tegas Travel Umrah Tak Berizin
Mitigasi Banjir, Pemko Padang  Segera Normalisasi Sungai 
Mitigasi Banjir, Pemko Padang  Segera Normalisasi Sungai 
Kewajiban Sipangka Tol dan Hak Publik untuk Tahu
Kewajiban Sipangka Tol dan Hak Publik untuk Tahu
5 Anggota DPR RI Asal Sumbar Belum Lapor LHKPN 2025, dari Andre Rosiade hingga Rahmat Saleh
5 Anggota DPR RI Asal Sumbar Belum Lapor LHKPN 2025, dari Andre Rosiade hingga Rahmat Saleh
LBH Padang Soroti Temuan BPK Rp704 Juta pada Proyek Gedung MUI
LBH Padang Soroti Temuan BPK Rp704 Juta pada Proyek Gedung MUI