Satgas Covid-19 Harap Mudik Lokal Dilarang, Ini Tanggapan Pemprov Sumbar

Ilustrasi macet

Ilustrasi macet (foto: langgam.id)

Langgam.id Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Nasional Doni Monardo menyatakan, bahwa selain mudik antar provinsi, mudik lokal juga dilarang. Pemprov Sumbar saat ini masih menunggu arahan lebih lanjut terkait itu.

Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy mengatakan, bahwa ada arahan terbaru dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menyatakan kalau mudik lokal tidak diperbolehkan.

“Kita selama masih NKRI, masih merah putih, Presiden sama, maka kita ikutin anjuran dari pusat, tapi nanti pasti ada pengumuman resmi dari pemerintah,” katanya di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Imam Bonjol Padang, Rabu (5/5/2021).

Ia menjelaskan sejauh ini yang sudah dibicarakan bersama Polda Sumbar adalah penyekatan yang dilakukan di 7 titik perbatasan darat masuk Sumbar. Sementara soal mudik lokal belum dibicarakan dan nanti akan dibahas lebih lanjut.

“Nanti larangan mudik lokal mesti dibicarakan lagi, karena lebih sulit kontrolnya, kita si harapannya kalau berhasil menyekat 7 titik, maka orang tidak bisa masuk, dan dalam sini lebih aman,” katanya.

Apalagi katanya, penerbangan di Sumbar juga tidak ada lagi mulai besok, sehingga mengurangi adanya pergerakan mudik dari luar Sumbar. Pemprov Sumbar siap melaksanakan kebijakan jika jelas sudah ada arahan pemerintah pusat.

Baca juga: Gubernur Sumbar Pastikan Tidak Ada Larangan Mudik Lokal, Ini Alasannya

Apakah nanti juga dilakukan penyekatan antar kota kabupaten terang Audy, Pemprov Sumbar masih menunggu hitam di atas putihnya atau surat resmi dari pemerintah pusat. Sebab soal larangan mudik lokal saat ini baru sebatas lisan dari kepala BNPB.

“Nanti kita tunggu hitam di atas putihnya dari pemerintah pusat, kita tidak buat kebijakan lokal, kita tunggu edarannya, perintahnya, seperti kayak SE dari pak Tito kemarin,” sebutnya.

Menurutnya, kebijakan larangan mudik itu dibuat pemerintah pusat untuk mencegah kenaikan angka positif covid-19. Hal ini dikhawatirkan berkaca dari Malaysia yang mengalami kenaikan covid-19, karena warganya juga punya tradisi mudik dan kumpul saat Ramadan.

Sebagaimana diketahui, soal larangan mudik lokal disampaikan oleh Ketua Satgas Covid-19 Nasional Doni Monardo, yang disiarkan di kanal YouTube Pusdalops BNPB, Minggu (2/5/2021).

“Jangan dibiarkan terjadi mudik lokal, kalau terjadi mudik lokal artinya ada silaturahmi, ada salam-salaman, ada cipika-cipiki, artinya apa? Bisa terjadi proses penularan satu sama lainnya,” ujar Doni. (Rahmadi/yki)

Baca Juga

Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi melawat ke luar negeri dalam agenda kunjungan kerja ke Jepang
Gubernur Sumbar Mahyeldi Kunker Luar Negeri ke Jepang
Di Depan Massa Demo, Sekda Tiga Kali Hubungi Wagub Vasko Namun Tak Dijawab
Di Depan Massa Demo, Sekda Tiga Kali Hubungi Wagub Vasko Namun Tak Dijawab
Massa Demo Gubernur Masih Bertahan hingga Malam Ini, Jalan Sudirman Ditutup Sementara
Massa Demo Gubernur Masih Bertahan hingga Malam Ini, Jalan Sudirman Ditutup Sementara
Demo Gubernur Sumbar: Mahasiswa Soroti Tambang Emas Ilegal dan Anggaran Perbaikan Rumah Dinas Pejabat
Demo Gubernur Sumbar: Mahasiswa Soroti Tambang Emas Ilegal dan Anggaran Perbaikan Rumah Dinas Pejabat
Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menyiapkan anggaran sebesar Rp. 3.7 miliar untuk jasa tenaga keamanan.
Pemprov Anggarkan Rp399 Juta Beli Sofa Rumah Dinas, Setara 6 Unit Huntap Korban Banjir
BEMSI Sumbar Soroti Anggaran Renovasi Rumah Dinas Mahyeldi-Vasko
BEMSI Sumbar Soroti Anggaran Renovasi Rumah Dinas Mahyeldi-Vasko