Langgam.id-Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullahmenyatakan pemerintah provinsi tidak akan melakukan kebijakan larangan mudik lokal dalam provinsi.
"Saya tidak ada melarang, tidak ada penyekatan antar kabupaten kota, yang penting ikut protokol kesehatan," katanya di Kantor Gubernur Sumbar, Senin (26/4/2021).
Menurutnya kalau dilakukan penyekatan antar kota dan kabupaten maka akan ada dampaknya, terutama terhadap perekonomian. Penyekatan bisa mengakibatkan matinya ekonomi masyarakat.
"Kalau itu mati perekonomian kita, yang penting kan protokol kesehatan covid-19, itu yang kita tekankan, itu yang kita maksimalkan di lapangan," ujarnya.
Baca juga:Ada Penyekatan di Perbatasan, Gubernur Sumbar Imbau Perantau Tidak Mudik
Sementara, terkait larangan mudik bagi luar Sumbar menurutnya memang dilakukan penutupan di perbatasan karena begitu ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Bahwa pada tanggal 22 April sampai 24 Mei akan ada penyekatan dan dilarang masuk bagi pemudik.
"Mudah-mudahan semua potensi yang ada bisa kita sinergikan, kemudian semua kita bisa mimimalisir," tuturnya.
Ia juga kembali mengingatkan agar para perantau yang berada di luar Sumbar agar tidak melalukan mudik ke kampung halaman. Imbauan ini juga telah berulang kali disampaikan, termasuk juga imbauan dari Ketua Satgas Covid-19 atau Kepala BNPB beberapa waktu lalu.
"Kita ingatkan kepada perantau, saat sekarang untuk bisa menahan diri untuk tidak pulang kampung, para perantau untuk bisa bersabar terlebih dahulu, karena pengalaman yang lalu bahwa setelah lebaran terjadi peningkatan covid-19, tentu perlu kita tekan dan kendalikan," katanya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy juga mengatakan tidak ada larangan mudik lokal bagi wilayah di dalam Sumbar. Sementara kebijakan mudik bagi luar daerah ikut pemerintah pusat.
"Kalau mudik dalam Sumbar dak bisa dilarang, misalnya dari Padang ke Pariaman itu kan masih relatif, poinnya kita mencegah yang dari luar," katanya.(Rahmadi/Ela)
