Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Gubernur Sumbar meminta kepala daerah agar mengawasi warga pendatang di tingkat pemerintahan terendah seperti RT dan nagari.
Langgam.id - Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi merespon temuan Mabes Polri soal jaringan terorisme Negara Islam Indonesia (NII).
Dia meminta kepala daerah agar mengawasi warga pendatang di tingkat pemerintahan terendah seperti RT dan nagari.
Dia menjelaskan, perlu ada kerjasama semua pihak untuk mengantisipasi adanya radikalisme di Sumbar. Perlu juga kerjasama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat oleh seluruh Forkompinda dalam menangkal radikalisme.
"Kita menekankan kepada bupati wali kota kepada tingkat pemerintahan terendah sampai pada tingkat RT yaitu menghidupkan lapor 2 kali 24 jam," katanya saat konferensi pers di Istana Gubernur Sumbar, Rabu (20/4/2022)
Sehingga memang warga pendatang dapat diketahui di RT setempat. Mudah-mudahan dengan tindakan itu terangnya, dapat mendeteksi dan meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan.
"Tamu-tamu yang datang harus melapor sehingga mudah untuk dicegah," tegasnya.
Dia juga mengingatkan agar masyarakat meningkatkan kewaspdaan terhadap paham-paham radikal. Masyarakat diajak waspadai paham radikal dan cermat terhadap itu. Termasuk semua pihak agar mewaspadai itu.
Kemudian, perlu juga menurut Mahyeldi agar antara Forkompinda dan pemerintah kabupaten kota berbagi informasi. Dengan informasi yang cepat tentu akan lebih cepat pula tindakan dan meminimalisir hal yang terjadi.
"Jadi itu hal hal yang harus dilakukan baik di tengah masyarakat, pemerintah, Polri. Semua harus bahu membahu dan bersinergi mendeteksi dan meminimalisir potensi radikalisme di tengah masyarakat," katanya.
Pemprov menurutnya terus mengadakan koordinasi dengan Forkompinda lewat rapat rutin sekali sebulan. Selain itu Forkompinda juga menggelar rapat jika memang sedang membahas hal-hal tertentu.
Menurut dia, pemerintah telah banyak berupaya meminimalisir potensi radikalisme.
Diantaranya seperti mengadakan sosialisasi di tengah masyarakat oleh pemerintah, sosialisasi di sekolah, di pesantren Ramadan, dan berbagai usaha lainnya.
Baca juga: Pandangan Sosiolog Agama UIN IB Soal Ribuan Masyarakat Sumbar Diduga Terlibat NII
"Kita menyampaikan pesan tidak hanya agama, tetapi juga tentang pengetahuan nasional dan wawasan nusantara," ujarnya.
—
