Rancangan PPAS APBD 2020 Padang Turun 3,60 Persen

Rancangan PPAS APBD 2020 Padang Turun 3,60 Persen

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Padang Andri Yulika (Foto: Irwanda)

Langgam.id - Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Padang tahun 2020 mencapai Rp2,628 triliun. Angka tersebut menurun dibandingkan APBD tahun 2019 yang nilainya mencapai Rp2,727 triliun.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Padang Andri Yulika mengungkapkan, rancangan APBD 2020 menurun sekitar 3,60 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, itu baru rancangan yang akan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang.

“Belanja pada rancangan APBD 2020 itu nanti terbagi menjadi dua. Belanja langsung dan belanja tidak langsung,” ujar Andri kepada awak media di Balai Kota Padang, Senin (9/9/2019).

Belanja tidak langsung di PPAS APBD 2020 ini mencapai Rp1,275 triliun. Sedangkan di 2019, nilainya mencapai Rp1,258 triliun. Angka ini cenderung naik dikisaran 1,70 persen.

Kemudian, belanja tidak langsung juga terbagi. Di antaranya, belanja pegawai sebesar Rp1.221 triliun. Lalu, belanja bunga Rp1,592 miliar, belanja hibah Rp36,730 miliar dan belanja bantuan sosial Rp10,504 miliar.

“Termasuk belanja bantuan keuangan kepada provinsi, kabupaten, kota dan pemerintah desa serta partai politik senilai Rp888 miliar dan belanja tidak terduga Rp4 miliar,” katanya.

Sementara, untuk belanja langsung dalam rancangan PPAS 2020 ditargetkan sebesar Rp1,353 triliun. Sedangkan di tahun 2019 nilainya Rp1,468 triliun.

“Kami akan mengajukan ke DPRD sebelum bulan November dan sesuai dengan aturannya, pengelolaan keuangan yang baik itu harus sudah disahkan sebelum 30 November,” jelasnya.

Menurutnya, jumlah belanja daerah yang dimasukkan dalam rancangan APBD 2020 belum termasuk dari dana perimbangan. Anggaran belanja berkemungkinan bisa akan naik apabila dana perimbangan masih sama seperti tahun sebelumnya.

“Penyusunan APBD 2020 berpedoman pada Permendagri nomor 33 tahun 2019 yang meliputi di antaranya sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah. Serta, prinsip-prinsip penyusunan APBD, teknis dan hal khusus lainnya,” pungkasnya. (Irwanda/RC)

Baca Juga

Pasar Murah Pemko Padang di Ulak Karang, Warga Merasa Terbantu
Pasar Murah Pemko Padang di Ulak Karang, Warga Merasa Terbantu
Sebagian kita banyak memilih air es atau teh manis hingga sirup sebagai pelepas dahaga saat berbuka puasa. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa
Pemko Padang Minta 904 Depot Air Minum Aktif Periksa Kualitas Air
Pemko Padang Didorong Perkuat Kerjasama Sister City dengan Hildesheim Jerman
Pemko Padang Didorong Perkuat Kerjasama Sister City dengan Hildesheim Jerman
Pemko Padang Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Pasa Gadang
Pemko Padang Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Pasa Gadang
Wawako Maigus Ingatkan ASN Pemko Padang Harus Miliki Kompetensi Digitalisasi
Wawako Maigus Ingatkan ASN Pemko Padang Harus Miliki Kompetensi Digitalisasi
Pemko Padang Sampaikan RAPBD 2026, PAD Ditarget Capai Rp1,12 Triliun
Pemko Padang Sampaikan RAPBD 2026, PAD Ditarget Capai Rp1,12 Triliun