Rancangan PPAS APBD 2020 Padang Turun 3,60 Persen

Rancangan PPAS APBD 2020 Padang Turun 3,60 Persen

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Padang Andri Yulika (Foto: Irwanda)

Langgam.id – Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Padang tahun 2020 mencapai Rp2,628 triliun. Angka tersebut menurun dibandingkan APBD tahun 2019 yang nilainya mencapai Rp2,727 triliun.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Padang Andri Yulika mengungkapkan, rancangan APBD 2020 menurun sekitar 3,60 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, itu baru rancangan yang akan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang.

“Belanja pada rancangan APBD 2020 itu nanti terbagi menjadi dua. Belanja langsung dan belanja tidak langsung,” ujar Andri kepada awak media di Balai Kota Padang, Senin (9/9/2019).

Belanja tidak langsung di PPAS APBD 2020 ini mencapai Rp1,275 triliun. Sedangkan di 2019, nilainya mencapai Rp1,258 triliun. Angka ini cenderung naik dikisaran 1,70 persen.

Kemudian, belanja tidak langsung juga terbagi. Di antaranya, belanja pegawai sebesar Rp1.221 triliun. Lalu, belanja bunga Rp1,592 miliar, belanja hibah Rp36,730 miliar dan belanja bantuan sosial Rp10,504 miliar.

“Termasuk belanja bantuan keuangan kepada provinsi, kabupaten, kota dan pemerintah desa serta partai politik senilai Rp888 miliar dan belanja tidak terduga Rp4 miliar,” katanya.

Sementara, untuk belanja langsung dalam rancangan PPAS 2020 ditargetkan sebesar Rp1,353 triliun. Sedangkan di tahun 2019 nilainya Rp1,468 triliun.

“Kami akan mengajukan ke DPRD sebelum bulan November dan sesuai dengan aturannya, pengelolaan keuangan yang baik itu harus sudah disahkan sebelum 30 November,” jelasnya.

Menurutnya, jumlah belanja daerah yang dimasukkan dalam rancangan APBD 2020 belum termasuk dari dana perimbangan. Anggaran belanja berkemungkinan bisa akan naik apabila dana perimbangan masih sama seperti tahun sebelumnya.

“Penyusunan APBD 2020 berpedoman pada Permendagri nomor 33 tahun 2019 yang meliputi di antaranya sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah. Serta, prinsip-prinsip penyusunan APBD, teknis dan hal khusus lainnya,” pungkasnya. (Irwanda/RC)

Baca Juga

Pemko Padang akan melanjutkan kembali pembangunan trotoar di Pantai Padang pada 2026 ini. Penataan kawasan Pantai Padang ini masuk
Pembangunan dan Perbaikan Trotoar di Pantai Padang Dilanjutkan Tahun Ini
Pemko Padang sedang menyiapkan hunian tetap (huntap) di kawasan Simpang Haru. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
Pemko Padang Bakal Bangun 45 Unit Huntap di Simpang Haru
3.100 Ha Sawah Terdampak Kekeringan di Padang, Wako Lapor Minta Bantuan Pusat
3.100 Ha Sawah Terdampak Kekeringan di Padang, Wako Lapor Minta Bantuan Pusat
Pemko Padang Lakukan Sosialisasi Sinkronisasi Pokir 2027
Pemko Padang Lakukan Sosialisasi Sinkronisasi Pokir 2027
Wali Kota Padang, Fadly Amran mengungkapkan bahwa gangguan distribusi air saat ini merupakan dampak langsung dari bencana banjir bandang yang
Wako Padang: Seluruh Pihak Bekerja Keras Maksimalkan Distribusi Air Bersih ke Warga
Wali Kota Padang, Fadly Amran menyerahkan kunci Hunian Sementara Sehat dan Layak (HUNSELA) di Kampung Talang Pangka, Jembatan Batu Busuk,
Wako Padang Serahkan Kunci Hunian Sementara Bagi Korban Banjir Bandang di Batu Busuk