Langgam.id – Pemerintah pusat mengalokasikan tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp2,71 triliun untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Barat. Dana tersebut diharapkan mampu mempercepat pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, perekonomian masyarakat, serta memperkuat upaya mitigasi bencana di daerah.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang dibuka Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (21/7/2026). Pertemuan tersebut dihadiri jajaran Kementerian Dalam Negeri, kementerian/lembaga terkait, serta kepala daerah dari kabupaten dan kota terdampak.
Kasubdit Perencanaan Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Fernando Siagian, mengatakan tambahan TKD bagi daerah terdampak bencana telah disalurkan pemerintah pusat sejak Februari hingga April 2026. Ia meminta seluruh pemerintah daerah segera merealisasikan anggaran tersebut karena diperuntukkan khusus bagi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, pemulihan ekonomi masyarakat, serta penguatan mitigasi bencana.
“Pemerintah daerah perlu mempercepat pelaksanaan program agar manfaat anggaran segera dirasakan masyarakat sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana ke depan,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menegaskan tambahan TKD menjadi instrumen penting dalam mempercepat pemulihan pascabencana sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pemerintah kabupaten dan kota diminta memperkuat perencanaan, menetapkan skala prioritas, dan mempercepat pelaksanaan kegiatan.
Mahyeldi juga mengingatkan pentingnya dokumentasi dan publikasi setiap capaian pembangunan agar masyarakat mengetahui progres pemulihan yang sedang dilakukan pemerintah.
Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, mengapresiasi capaian Sumatera Barat. Berdasarkan hasil monitoring Satgas Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Sumbar menjadi salah satu dari tiga provinsi dengan progres pemulihan pascabencana tercepat di Indonesia. Rehabilitasi lahan sawah di Sumbar juga telah mencapai sekitar 98 persen dan sebagian besar telah kembali memasuki musim tanam.
Dari total tambahan TKD nasional sebesar Rp10,6 triliun, Sumatera Barat menerima alokasi sekitar Rp2,71 triliun. Khusus Pemerintah Provinsi Sumbar memperoleh Rp534 miliar yang dikelola oleh 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan porsi terbesar dialokasikan kepada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang, serta sejumlah OPD lainnya untuk mendukung percepatan pemulihan pascabencana di berbagai wilayah. (HER)
