Berita Pariaman - berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: PUSaKO Unand Sentil Keterwakilan Perempuan di Pilkades Serentak Pariaman.
Langgam.id - Peneliti di Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Unand Haykal menyentil keterwakilan perempuan pada pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Kota Pariaman. Pasalnya, dari 68 calon, hanya satu orang yang berasal dari kalangan perempuan.
Menurut Haykal, minimnya keterlibatan perempuan di kontestasi politik selalu jadi sorotan. Tidak hanya pada Pilkades, melainkan juga pada pemilihan umum (Pemilu).
"Keterwakilan perempuan di legislatif yang 30 persen sebenarnya hanya formalitas saja. Apalagi di Pilkades yang jelas tidak punya aturan soal itu," katanya.
PUSaKO selalu selalu mendorong agar keterwakilan perempuan mencapai 50 persen pada setiap kontestasi politik. Sebab, catatannya, 90 juta lebih pemilih kaum perempuan.
Diketahui, 18 desa di Kota Pariaman bakal melakukan Pilkades serentak 12 Februari mendatang. Berdasarkan catatan Pemko Pariaman, ada 68 calon kepala desa yang tersebar di 18 desa dari tiga kecamatan.
Haykal mengapresiasi penyelenggaraan Pilkades serentak itu. Pilkades akan menjadi ajang pendidikan politik di tingkat akar rumput.
"Sebelumnya di beberapa daerah seperti Jawa Barat sudah pernah melaksanakan Pilkades. Ini langkah baik untuk memberikan pendidikan politik di akar rumput," sebutnya.
Haykal mengatakan, penyelenggaraan Pilkades dan setingkatnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa. Untuk itu, pemerintah dan peserta harus memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat desa.
Keterlibatan banyak pihak akan mendorong literasi soal kepemiluan di desa. Pilkades yang nantinya melahirkan pemimpin secara demokratis, mampu menjadi penyalur aspirasi masyarakat.
Kepala desa terpilih akan berhadapan langsung dengan masyarakat. Apalagi terkait pengelolaan dana desa, aspirasi masyarakat akan lebih tersampaikan.
Baca juga: Sosok Fitri Yanti, Satu-satunya Perempuan yang Ikut Pilkades Serentak di Kota Pariaman
Sisi lain, Haykal mendorong keterlibatan penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu di tingkat kota dalam mengawasi keberlangsungan Pilkades. Penyelenggaraan Pilkades, menurutnya, juga rentan terhadap praktik demokrasi tidak sehat.
Sedapat mungkin Pilkades sebagai pesta demokrasi terkecil dapat terselenggara sebaik-baiknya. "Seharusnya Pilkades ini berjalan demokratis juga," katanya.
—
