Langgam.id – Puluhan demonstran yang mengatasnamakan komunitas masyarakat korban banjir bandang unjuk rasa di depan Kantor Gubernur dan Polda Sumatera Barat (Sumbar), Rabu (3/6/2026).
Massa mendesak Gubernur Sumbar, Mahyeldi, untuk mencopot Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumbar.
Koordinator aksi, M. Nur Revanza mengatakan, tuntutan ini muncul karena kedua instansi tersebut dinilai tidak optimal dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas perusakan lingkungan, khususnya praktik illegal logging dan illegal mining yang diduga terjadi di Sumbar.
Menurutnya, aktivitas ilegal itu telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Diduga, juga menjadi salah satu faktor memperparah kerusakan lingkungan yang berdampak pada bencana banjir bandang pada akhir tahun 2025.
“Kami meminta pemerintah bertindak tegas terhadap aktivitas perusakan lingkungan yang masih terjadi. Masyarakat sudah merasakan dampaknya dan tidak ingin kejadian serupa kembali terulang,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, massa membawa sejumlah spanduk dan poster yang berisi tuntutan agar aktivitas tambang ilegal di segera diberantas.
Massa juga meminta aparat penegak hukum, mengusut pihak yang diduga menjadi pendana maupun pelindung kegiatan ilegal tersebut. Lima tuntutan massa sebagai berikut:
1. Menghentikan seluruh aktivitas illegal logging dan illegal mining di wilayah Sumbar.
2. Menangkap pihak-pihak yang menjadi pendana dalam aktivitas pembalakan liar.
3. Mengusut tuntas keterlibatan oknum yang diduga terlibat dalam praktik illegal logging dan illegal mining.
4. Mencopot Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumbar, dinilai tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan lingkungan secara maksimal.
5. Mendesak pemerintah segera mencairkan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana, serta merealisasikan program revitalisasi lingkungan dan pembangunan kembali infrastruktur yang rusak akibat banjir bandang. (WAN)
