Puan Dituntut Minta Maaf Soal Sumbar dan Pancasila, PDIP: Dimana Salahnya?

Puan Dituntut Minta Maaf Soal Sumbar dan Pancasila, PDIP: Dimana Salahnya?

Puan Maharani (Instagram)

Langgam.id - Ketua DPP PDIP Puan Maharani didesak meminta maaf karena ucapannya tentang Sumatra Barat (Sumbar) dan Pancasila. Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah mempertanyakan letak kesalahan Puan terkait kalimat itu.

Hal itu disampaikan Basarah dalam acara Indonesia Lawyers Club di TvOne, Selasa (8/9/2020). Basarah awalnya bicara soal budaya maaf-memaafkan di Indonesia termasuk saat halal bihalal usai Idul Fitri.

"Maaf di luar konteks Idul Fitri tentu di dalamnya harus ada pengertian ada kesalahan. Pertanyaannya, dimana letak kesalahan Mbak Puan?," kata Basarah.

Baca juga: Fadli Zon dan Fahri Hamzah Sindir Puan Maharani Soal Sumbar dan Pancasila

Menurut Basarah, tak ada unsur niat jahat dalam ucapan Puan tersebut. Basarah mengatakan ucapan puan itu merupakan pesan kepada calon kepala daerah untuk tetap menjaga nilai-nilai Pancasila di Sumatra Barat.

Basarah juga mengungkit darah Minangkabau pada Puan yang berasal dari ayahnya Taufik Kiemas. Menurut Basarah, keberadaan Puan juga harus diakui sebagai wanita keturunan Minangkabau yang jadi ketua DPR RI pertama.

"Bahwa masyarakat Minang telah menyumbangkan perempuan pertama RI menjadi ketua DPR RI," ucapnya.

Sebelumnya, Politisi PKS asal Sumatra Barat, Handi Risza, bahkan meminta Puan minta maaf atas pernyataannya. Dia menilai pernyataan Ketua DPR RI itu menyinggung perasaan masyarakat Sumbar.

“Pernyataan ini sangat menyakitkan hati kami sebagai orang Sumatera Barat,” ujar Handi seperti dikutip dari Tempo.co.

Puan Maharani menyinggung Pancasila dan Sumbar saat mengumumkan calon gubernur yang akan mereka usung dalam Pilgub nanti. Dalam Pilgub nanti, partai berlogo banteng itu memberikan dukungan kepada Mulyadi-Ali Mukhni.

“Untuk Provinsi Sumbar rekomendasi diberikan kepada Mulyadi dan Ali Mukhni, merdeka. Semoga sumbar menjadi Provinsi yang memang mendukung negara Pancasila, merdeka!,” ucap Puan, Rabu (2/9/2020). (*/ABW)

Baca Juga

Permasalahan baru yang menimpa umat Islam yakni terkait daftar nama-nama ustadz kondang yang terdaftar dalam jaringan radikalisme.
Pergeseran Nilai Muhammadiyah Sumbar dalam Politik?
Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Sumbar, Bayu Aryadhi mengungkapkan bahwa konflik yang terjadi
BP2MI: Tidak Ada Pekerja Migran Indonesia dari Sumbar di Zona Konflik
BNNP Sumbar Gagalkan Penyelundupan Setengah Ton Ganja di Kabupaten Pasaman 
BNNP Sumbar Gagalkan Penyelundupan Setengah Ton Ganja di Kabupaten Pasaman 
Ahmad Hafidz
Nagari Creative Hub: Penggerak Ekonomi Masyarakat
Sebanyak 14 anggota DPR RI dan 4 anggota DPD RI terpilih asal Sumatra Barat untuk periode 2024-2029 telah dilantik pada 1 Oktober 2024
Harta Kekayaan Anggota DPR dan DPD Asal Sumbar: Mulyadi Terkaya, Cerint Iralloza Terendah
Menteri BUMN Erick Thohir telah menyetujui pengalihan lahan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk pengembangan RSUP M Djamil Kota Padang.
Flyover Sitinjau Lauik Segera Dibangun, Andre: Pemenang Lelang Diumumkan 7 Oktober 2024