PSBB di Sumbar Mulai 22 April, Tahap Pertama Selama 14 Hari

PSBB di Sumbar

Ilustrasi PSBB (Foto: Pixabay)

Langgam.id Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Barat (Sumbar) menargetkan pelaksanaan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai Rabu 22 April 2020. Rencana tersebut merupakan tindak lanjut setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan (Menkes) RI.

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno menyebutkan, pihaknya sudah rapat bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas pelaksanaan PSBB di Kantor Gubenur Sumbar, Sabtu (18/4/2020). Bahkan, sebelumnya juga telah melaksanakan rapat bersama bupati dan wali kota serta pemerintah daerah juga sudah merapatkan hal itu dengan masing-masing OPD di daerahnya.

“Kita rapat terkait menindaklanjuti keputusan menteri kesehatan, kita sudah siapkan tiga hari lalu, hari ini kita mantapkan semua persiapan,” ujarnya di Padang, Sabtu (18/4/2020).

Selanjutnya, juga akan dilaksanakan rapat online via videoconference bersama seluruh bupati wali kota se-Sumbar, Senin (20/4/2020). Hal itu dilakukan karena PSBB secara teknis dilaksanakan oleh masing-masing daerah.

“Sosialisasi kepada masyarakat juga sudah kita mulai, baik lewat media sosial maupun lewat billboard di jalan. Bahkan, dari luar Sumbar juga dipasang billboard dari provinsi tetangga jelang masuk Sumbar,” ungkapnya.

Selain berkoordinasi dengan bupati wali kota, Pemprov juga berkoordinasi dengan pemerintah provinsi tetangga. Hal yang dibahas seperti memperingatkan orang yang masuk Sumbar agar tidak membawa penumpang sesuai ketentuan. Surat-surat untuk provinsi tetangga akan segera dikirimkan.

Baca juga : PSBB Disetujui Menkes, Gubernur Sumbar: Sosialisasi 3 Hari ke Depan

Dengan persiapan itu, katanya, diharapkan PSBB di Sumbar bisa dimulai, Rabu (22/4/2020). Kebijakan akan berlangsung selama 14 hari atau sampai 6 Mei 2020.

Semua regulasi akan ditandatangani semuanya, kepada pihak terkait, seperti ke hotel, pusat perbelanjaan, angkutan umum dan lainnya. “Semua tempat hiburan dan tempat wisata ditutup, boleh buka yang menjual kebutuhan sehari-hari,” katanya.

Tidak hanya itu, selama PSBB, pergerakan masyarakat di tempat umum akan dibatasi, penumpang kendaraan dibatasi dan lainnya. Semua berlangsung secara serentak, agar bisa berjalan efektif. Bagi masyarakat yang melanggar akan diberikan sanksi yang diatur oleh pihak kepolisian.

Ia mengatakan, PSBB untuk tahap pertama berlaku selama 14 hari. Apakah waktunya akan berlanjut dapat dilihat nanti setelah adanya evaluasi. Diharapkan dengan kebijakan ini dapat menghilangkan penyebaran Virus Corona. (Rahmadi/ZE)

Baca Juga

Pakar Hukum Tegaskan Pelaku VCS Bupati Limapuluh Kota Tak Bisa Restorative Justice Meski Dimaafkan
Pakar Hukum Tegaskan Pelaku VCS Bupati Limapuluh Kota Tak Bisa Restorative Justice Meski Dimaafkan
Polisi Sebut Rekaman VCS Bupati Safni Editan, Pakar Hukum: Harus Uji Digital Forensik, Tak Bisa Pengakuan Pelaku Saja
Polisi Sebut Rekaman VCS Bupati Safni Editan, Pakar Hukum: Harus Uji Digital Forensik, Tak Bisa Pengakuan Pelaku Saja
Pembuat Rekaman VCS Bupati Limapuluh Kota Ternyata Narapidana di Jambi, Polisi Malah Upayakan RJ
Pembuat Rekaman VCS Bupati Limapuluh Kota Ternyata Narapidana di Jambi, Polisi Malah Upayakan RJ
Tanpa Libatkan Pakar, Polisi Sebut Rekaman VCS Bupati Limapuluh Kota Safni Hasil Editan
Tanpa Libatkan Pakar, Polisi Sebut Rekaman VCS Bupati Limapuluh Kota Safni Hasil Editan
Djangan sekali-kali meninggalkan sedjarah! Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sedjarahnya sendiri. Dari sedjarah
Gala Adat dan Pertaruhan Marwah
Profil Riki Chandra, Alumni Komunikasi Penyiaran Islam UIN IB yang Jadi Anggota KPID Sumbar
Profil Riki Chandra, Alumni Komunikasi Penyiaran Islam UIN IB yang Jadi Anggota KPID Sumbar