Langgam.id- Presiden Joko Widodo membeberkan serapan anggaran di setiap provinsi. Sumatra Barat termasuk provinsi dengan serapan anggaran cukup tinggi.
Baca juga: 2 Kali Sebut Sumbar, Berikut Video Lengkap Arahan Presiden pada Para Gubernur
Jokowi mengatakan, belaja pemerintah mesti dipercepat untuk memulihkan perekonomian akibat pandemi Covid-19.
“Kita tidak bisa mengharapkan lagi yang namanya investasi, itu pasti minus pertumbuhannya. Yang bisa diharapkan sekarang ini, semua negara hanya satu yang diharapkan yaitu belanja pemerintah, spending kita, belanja pemerintah,” ujarnya saat rapat bersama para gubernur di Istana Negara Bogor Rabu kemaren.
Baca juga: Presiden Jokowi Puji Penanganan Covid-19 di Sumbar
“Jangan sampai ada nge-rem. Kalau ekonomi di provinsi Bapak-Ibu semuanya ingin cepat pulih, belanjanya semuanya harus dipercepat. Kuncinya hanya di situ. Enggak bisa lagi kita mengharapkan sekali lagi, investasi, swasta, enggak. Karena ini munculnya memang harus dari belanja pemerintah,” lanjutnya.
Ia mengaku memantau serapan anggaran di semua kementerian setiap hari. Begitu juga dengan realisasi anggaran di provinsi.
Kata Jokowi, uang pemerintah daerah di bank itu masih sangat besar. Angkanya mencapai Rp 170 triliun.
Kemudian, Jokowi membacakan realisasi anggaran di seluruh provinsi dihadapan para gubernur. Sumatra Barat salah satu provinsi yang angka penyerapan anggarannya tertinggi.
Berikut rincian realisasi APBD per Provinsi:
- DKI Jakarta: 45 persen
- Nusa Tenggara Barat: 44 persen
- Sumatra Barat: 44 persen
- Gorontalo: 43 persen
- Kalimantan Selatan: 43 persen
- Provinsi Bali: 39 persen
- Kalimantan Tengah: 38 persenl
- Provinsi Banten: 37 persen
- Kepulauan Riau: 35 persen
- Sulawesi Selatan: 34 persen
- Lampung: 32 persen
- Papua Barat: 32 persen
- Kalimantan Utara: 31 persen
- Bangka Belitung: 31 persen
- Kalimantan Timur: 31 persen
- Jawa Timur: 30 persen
- Sulawesi Utara: 29 persen
- Jambi: 28 persen
- Bengkulu: 27 persen
- Sulawesi Tengah: 27 persen
- Yogyakarta: 27 persen
- Jawa Tengah; 27 persen
- Riau: 27 persen
- Sumatra Utara: 25 persen
- Jawa Barat: 24 persen
- Sulawesi Barat: 24 persen
- Aceh: 23 persen
- Kalimantan Barat: 22 persen
- Maluku: 21 persen
- Nusa Tenggara Timur: 21 persen
- Maluku Utara: 17 persen
- Papua: 17 persen
- Sulawesi Tenggara: 16 persen
- Sumatra Selatan: 16 persen
“Ini secara total. Itu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Tetapi kalau kita lihat, ini yang menggerakkan, yang paling menggerakkan dari belanja-belanja itu adalah belanja modal. Karena yang pegawai itu rutin,” ujarnya. (*/SRP)
