PPKM Mikro Diberlakukan di Sumbar Mulai 20 April

ppkm mikro

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) sekaligus Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: covid19.go.id)

Langgam.id - Pemerintah kembali memperpanjang dan memperluas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro selama dua pekan, mulai 22 April hingga 3 Mei 2021.

"Pemerintah berdasarkan hasil evaluasi, melanjutkan perpanjangan PPKM mikro yaitu tahap keenam dari 20 April sampai 3 Mei 2021," kata Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet, Selasa (20/4/2021).

Airlangga mengatakan perpanjangan dilakukan setelah melihat hasil evaluasi dari lima tahap PPKM sebelumnya. Hasilnya, dinilai bahwa PPKM mikro berhasil menurunkan penyebaraan Covid-19 di Tanah Air.

Bahkan, jumlah provinsi yang menerapkan PPKM mikro kembali ditambah. Pada tahap lima kemarin, jumlah provinsi yang ikut mencapai 20 daerah.

"Perluasan berdasarkan jumlah kasus aktif, maka (pada perpanjangan tahap enam) ditambahkan 5 provinsi, yaitu Sumatra Barat, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat," ujar Airlangga.

Baca juga: Gubernur Mahyeldi Sebut Mendagri Bakal Kunjungi Sumbar, Ini Agendanya

Airlangga mengatakan PPKM dan PPKM mikro yang diterapkan sejak Januari dan Februari telah mulai berhasil mengendalikan laju penyebaran Covid-19 di Indonesia. Ia menyebut rata-rata kasus aktif terus menurun.

Di Januari 15,43 persen, Februari 13,57, Maret 9,52, dan April 7,23. Dan kasus aktif mingguan, minggu kedua Februari 176.291 kasus per minggu. Minggu ketiga April menjadi 106.243 kasus per minggu.

Kasus aktif per 18 April, telah berhasil diteken hingga single digit atau 6,6 persen. Airlangga mengatakan ini adalah perbaikan dibanding Februari lalu, yang kasus aktifnya mencapai 16 persen.

"Positivity rate-nya 11,2 persen dibanding Februari tanggal 9, 29,4 persen. Bed occupancy rate rata-rata adalah 34 hingga 35 persen dan tak ada provinsi yang bed occupancy rate-nya di atas 60 persen," kata dia.(*/Ela)

Baca Juga

Permasalahan baru yang menimpa umat Islam yakni terkait daftar nama-nama ustadz kondang yang terdaftar dalam jaringan radikalisme.
Pergeseran Nilai Muhammadiyah Sumbar dalam Politik?
Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Sumbar, Bayu Aryadhi mengungkapkan bahwa konflik yang terjadi
BP2MI: Tidak Ada Pekerja Migran Indonesia dari Sumbar di Zona Konflik
BNNP Sumbar Gagalkan Penyelundupan Setengah Ton Ganja di Kabupaten Pasaman 
BNNP Sumbar Gagalkan Penyelundupan Setengah Ton Ganja di Kabupaten Pasaman 
Ahmad Hafidz
Nagari Creative Hub: Penggerak Ekonomi Masyarakat
Sebanyak 14 anggota DPR RI dan 4 anggota DPD RI terpilih asal Sumatra Barat untuk periode 2024-2029 telah dilantik pada 1 Oktober 2024
Harta Kekayaan Anggota DPR dan DPD Asal Sumbar: Mulyadi Terkaya, Cerint Iralloza Terendah
Menteri BUMN Erick Thohir telah menyetujui pengalihan lahan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk pengembangan RSUP M Djamil Kota Padang.
Flyover Sitinjau Lauik Segera Dibangun, Andre: Pemenang Lelang Diumumkan 7 Oktober 2024