Polisi Sebut KAMI Akan Ikuti Aksi Tolak UU Cipta Kerja di Padang

Polisi Sebut KAMI Akan Ikuti Aksi Tolak UU Cipta Kerja di Padang

Kapolresta Padang, AKBP Imran Amir, (Irwanda/langgam.id)

Langgam.id - Seruan aksi untuk tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja direncanakan akan digelar di Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) hari ini, Rabu (7/10/2020). Massa diketahui berasal dari mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatra Barat (Sumbar).

Namun menurut Kapolresta Padang, AKBP Imran Amir, aksi yang dijadwalkan akan dimulai pukul 13.00 WIB ini tak hanya diikuti oleh mahasiswa. Akan tetapi, masyarakat yang tergabung Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dikabarkan juga ikut.

"Surat pemberitahuan kemarin estimasi massa sebanyak 400 orang. Tapi melihat situasi, akan ada kemungkinan peningkatan, karena ada KAMI juga ikut. Tapi dari buruh tidak ada," kata Imran di Kantor DPRD Sumbar, Rabu (7/10/2020).

Baca juga: Antisipasi Demo Tolak UU Cipta Kerja, Gedung DPRD Sumbar Dipagari Kawat Berduri

Imran telah mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan saat aksi unjuk rasa dimulai. Sekitar 1.200 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan situasi aksi.

"Untuk kendaraan, untuk yang krusial di letakkan di dalam (halaman Kantor DPRD Sumbar). Mobil water cannon siaga empat unit, ini milik kami dan juga Polda Sumbar," ujarnya.

Seruan aksi mahasiswa ini telah tersebar di berbagai media sosial. Rencana aksi juga di-posting di akun aliansi BEM Sumbar, yaitu @aliansibemsb pada Selasa (6/10/2020) malam.

"Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan, maka hanya ada satu kata, Lawan," begitu tulisan keterangan dalam postingan aliansi BEM Sumbar.

Menurut mereka, pengesahan UU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020 merupakan momen pengkhianatan para wakil rakyat yaitu DPR RI. Mereka menganggap tindakan itu sangat sungguh miris.

"Di tengah gejolak penolakan yang muncul dari sang rakyat, ketukan palu terdengar seperti detik-detik kesengsaraan baru menghantam rakyat. Mari menyuarakan kembali, aksi batalkan Omnibus Law," tulisnya. (Irwanda/ABW)

 

Baca Juga

Wakil Ketua Komnas Perempuan Dahlia Madani
Komnas Perempuan Soroti Pemprov Sumbar Tak Miliki Layanan Rumah Aman 
Miko Kamal
Tugas Penting Menunggu Kadis Pendidikan Baru
Ombudsman Sumbar dalami laporan dugaan maladministrasi terkait pemindahan tenaga honorer Dinas Koperindag Kabupaten Solok.
Kisruh Pemindahan Honorer Pemkab Solok hingga Tak Diusulkan PPPK, Ombudsman Sumbar Ungkap Kejanggalan
Desa Wisata Nagari Adat Sijunjung, Kabupaten Sijunjung. Foto/Kemenpar.go.id
Data BPS: Kunjungan Wisatawan Asal Singapura ke Sumbar Meningkat Tajam
Nobar dan diskusi AJI Padang bersama Interes dengan tema Tetap Kritis dalam Ancaman Serangan Digital” di Kantor AJI Padang, Selasa (19/8). Foto : AJI Padang
Nobar AJI-Interes: Serangan Digital Masih Mengancam Aktivis di Sumbar
Ilustrasi Karhutla
BPBD Padamkan Karhutla 4 Hektar di Tanah Datar, Dekat Pemukiman