Polisi Sebut KAMI Akan Ikuti Aksi Tolak UU Cipta Kerja di Padang

Polisi Sebut KAMI Akan Ikuti Aksi Tolak UU Cipta Kerja di Padang

Kapolresta Padang, AKBP Imran Amir, (Irwanda/langgam.id)

Langgam.id - Seruan aksi untuk tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja direncanakan akan digelar di Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) hari ini, Rabu (7/10/2020). Massa diketahui berasal dari mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatra Barat (Sumbar).

Namun menurut Kapolresta Padang, AKBP Imran Amir, aksi yang dijadwalkan akan dimulai pukul 13.00 WIB ini tak hanya diikuti oleh mahasiswa. Akan tetapi, masyarakat yang tergabung Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dikabarkan juga ikut.

"Surat pemberitahuan kemarin estimasi massa sebanyak 400 orang. Tapi melihat situasi, akan ada kemungkinan peningkatan, karena ada KAMI juga ikut. Tapi dari buruh tidak ada," kata Imran di Kantor DPRD Sumbar, Rabu (7/10/2020).

Baca juga: Antisipasi Demo Tolak UU Cipta Kerja, Gedung DPRD Sumbar Dipagari Kawat Berduri

Imran telah mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan saat aksi unjuk rasa dimulai. Sekitar 1.200 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan situasi aksi.

"Untuk kendaraan, untuk yang krusial di letakkan di dalam (halaman Kantor DPRD Sumbar). Mobil water cannon siaga empat unit, ini milik kami dan juga Polda Sumbar," ujarnya.

Seruan aksi mahasiswa ini telah tersebar di berbagai media sosial. Rencana aksi juga di-posting di akun aliansi BEM Sumbar, yaitu @aliansibemsb pada Selasa (6/10/2020) malam.

"Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan, maka hanya ada satu kata, Lawan," begitu tulisan keterangan dalam postingan aliansi BEM Sumbar.

Menurut mereka, pengesahan UU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020 merupakan momen pengkhianatan para wakil rakyat yaitu DPR RI. Mereka menganggap tindakan itu sangat sungguh miris.

"Di tengah gejolak penolakan yang muncul dari sang rakyat, ketukan palu terdengar seperti detik-detik kesengsaraan baru menghantam rakyat. Mari menyuarakan kembali, aksi batalkan Omnibus Law," tulisnya. (Irwanda/ABW)

 

Baca Juga

Permasalahan baru yang menimpa umat Islam yakni terkait daftar nama-nama ustadz kondang yang terdaftar dalam jaringan radikalisme.
Pergeseran Nilai Muhammadiyah Sumbar dalam Politik?
Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Sumbar, Bayu Aryadhi mengungkapkan bahwa konflik yang terjadi
BP2MI: Tidak Ada Pekerja Migran Indonesia dari Sumbar di Zona Konflik
BNNP Sumbar Gagalkan Penyelundupan Setengah Ton Ganja di Kabupaten Pasaman 
BNNP Sumbar Gagalkan Penyelundupan Setengah Ton Ganja di Kabupaten Pasaman 
Ahmad Hafidz
Nagari Creative Hub: Penggerak Ekonomi Masyarakat
Sebanyak 14 anggota DPR RI dan 4 anggota DPD RI terpilih asal Sumatra Barat untuk periode 2024-2029 telah dilantik pada 1 Oktober 2024
Harta Kekayaan Anggota DPR dan DPD Asal Sumbar: Mulyadi Terkaya, Cerint Iralloza Terendah
Menteri BUMN Erick Thohir telah menyetujui pengalihan lahan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk pengembangan RSUP M Djamil Kota Padang.
Flyover Sitinjau Lauik Segera Dibangun, Andre: Pemenang Lelang Diumumkan 7 Oktober 2024