Polisi Sebut KAMI Akan Ikuti Aksi Tolak UU Cipta Kerja di Padang

Polisi Sebut KAMI Akan Ikuti Aksi Tolak UU Cipta Kerja di Padang

Kapolresta Padang, AKBP Imran Amir, (Irwanda/langgam.id)

Langgam.id – Seruan aksi untuk tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja direncanakan akan digelar di Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) hari ini, Rabu (7/10/2020). Massa diketahui berasal dari mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatra Barat (Sumbar).

Namun menurut Kapolresta Padang, AKBP Imran Amir, aksi yang dijadwalkan akan dimulai pukul 13.00 WIB ini tak hanya diikuti oleh mahasiswa. Akan tetapi, masyarakat yang tergabung Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dikabarkan juga ikut.

“Surat pemberitahuan kemarin estimasi massa sebanyak 400 orang. Tapi melihat situasi, akan ada kemungkinan peningkatan, karena ada KAMI juga ikut. Tapi dari buruh tidak ada,” kata Imran di Kantor DPRD Sumbar, Rabu (7/10/2020).

Baca juga: Antisipasi Demo Tolak UU Cipta Kerja, Gedung DPRD Sumbar Dipagari Kawat Berduri

Imran telah mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan saat aksi unjuk rasa dimulai. Sekitar 1.200 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan situasi aksi.

“Untuk kendaraan, untuk yang krusial di letakkan di dalam (halaman Kantor DPRD Sumbar). Mobil water cannon siaga empat unit, ini milik kami dan juga Polda Sumbar,” ujarnya.

Seruan aksi mahasiswa ini telah tersebar di berbagai media sosial. Rencana aksi juga di-posting di akun aliansi BEM Sumbar, yaitu @aliansibemsb pada Selasa (6/10/2020) malam.

“Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan, maka hanya ada satu kata, Lawan,” begitu tulisan keterangan dalam postingan aliansi BEM Sumbar.

Menurut mereka, pengesahan UU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020 merupakan momen pengkhianatan para wakil rakyat yaitu DPR RI. Mereka menganggap tindakan itu sangat sungguh miris.

“Di tengah gejolak penolakan yang muncul dari sang rakyat, ketukan palu terdengar seperti detik-detik kesengsaraan baru menghantam rakyat. Mari menyuarakan kembali, aksi batalkan Omnibus Law,” tulisnya. (Irwanda/ABW)

 

Baca Juga

Pengadaan barang rumah tangga di rumah dinas Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy menjadi sorotan.
Miliaran Rupiah Pengadaan Barang Mewah di Rumah Dinas Vasko Ruseimy
Anggaran Disorot, Pemprov Sumbar: Semua Transparan dan Bisa Dipantau!
Anggaran Disorot, Pemprov Sumbar: Semua Transparan dan Bisa Dipantau!
Rumah dinas wakil gubernur Sumatra Barat Vasko Ruseimy di Jalan Flamboyan Padang Barat
Penjelasan Pemprov Proyek Sumur Bor Rp250 Juta di Rumah Dinas Wagub
Pemprov Sumbar menyiapkan anggaran Rp885 juta untuk renovasi rumah dinas Sekda. Di luar itu juga ada anggaran pemeliharaan senilai Rp90 juta.
Anggaran Renovasi Rumah Dinas Sekda Sumbar Capai Rp800 Juta Lebih
Kasus Peluru Nyasar di UNP, Kodam Tutup Sementara Lapangan Latihan Tembak
Kasus Peluru Nyasar di UNP, Kodam Tutup Sementara Lapangan Latihan Tembak
Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menyiapkan anggaran sebesar Rp. 3.7 miliar untuk jasa tenaga keamanan.
Pemprov Sumbar Gelontorkan Anggaran Rp3,7 Miliar untuk Jasa Keamanan Kantor Gubernur