Mungkinkah Mahyeldi Ansyarullah yang saat ini sebagai Gubernur Sumatera Barat akan berhadapan dengan kota kosong jika maju kembali sebagai calon petahana pada Pilkada serentak November 2024 ini? Seberapa kuat Mahyeldi sebagai calon petahana sehingga lawan-lawan pun "keder" dibuatnya? Dua pertanyaan ini menarik untuk didiskusikan karena tidak banyak bakal calon gubernur yang menyatakan dirinya akan ikut kontestasi Pilkada serentak tahun ini.
Pertama, peluang untuk melawan kotak kosong mungkin saja terjadi, walaupun kondisi ini perlu dicegah. Jika dilihat realita di pangung politik Sumatera Barat memang tidak banyak yang "berani" menantang Mahyeldi dalam pemilihan gubernur mendatang. Pasalnya, dengan posisi sebagai petahana ditambah mesin politik yang didukung oleh kader PKS yang militan, menjadikan Mahyeldi sebagai calon potensial memenangi Pilkada mendatang. Kelebihan seorang petahana adalah aksesnya pada kekuasaan politik dan pemerintahan serta kendalinya yang kuat sehingga dapat mengarahkan sumber daya untuk kepentingan menaikan suara calon petahana.
Pengalaman Pemilu Presiden 2024 membuktikan bagaimana sulitnya MK membuktikan adanya dugaan keterlibatan kekuasaan dalam memenangkan salah satu pasangan presiden dan wakil presiden. Walaupun secara logika waras beberapa hakim MK sepakat pejabat yang berkuasa telah secara nyata menggunakan kekuasaannya membagikan Bansos untuk mempengaruhi suara pemilih untuk memilih calon yang didukung penguasa. Bukan tidak mungkin hal yang sama juga bisa dilakukan oleh penjabat yang dekat dengan calon petahana melakukan hal yang sama dengan skema bantuan kepada masyarakat atau proyek-proyek yang mengarah pada money politics.
Kedua, hal yang perlu dipertimbangkan bahwa sebagai calon petahana Mahyeldi didukung oleh partai politik yang solid dan militan. Secara struktur kepartaian PKS bekerja sangat sistematis di lapangan. Dapat dikatakan mesin politik partai calon petahana bekerja sangat efektif dan efisien untuk meyakinkan pemilih melalui canvassing yang dilakukan secara terpola. Jelas karakter seperti ini tidak dimiliki oleh partai politik lain. Memang terdangar kabar akan adanya koalisi besar yang akan dibentuk untuk mendukung calon non petahana yang akan berhadapan dengan Mahyeldi, namun banyak pihak meragukan seberapa efektif mesin politik partai koalisi ini bekerja memenangkan calon yang mereka dukung.
Justru yang selama ini terlihat, semakin banyak partai politik yang mendukung calon non petahana ini justru semakin menyulitkan koordinasi kerja pemenangan. Apalagi kalau logistik dan biaya politik yang dikeluarkan tidak lancar. Kecenderungan yang terjadi gerakan pemenangan menjadi sporadis, berjalan sendiri-sendiri, saling menunggu dan tidak terkoordinir dengan baik. Ini memang dilema bagi calon non petahana yang akan menantang Mahyeldi. Di sisi lain, jika partai pendukung tidak dilibatkan dalam Pilkada ini, ada kemungkinan kader-kader partai politik tersebut akan "mengganggu" kerja tim dalam upaya meningkatkan perolehan suara yang dibutuhkan calon. Fenomena ini hampir selalu terjadi di setiap Pilkada.
Ketiga, calon petahana memiliki basis pendukung yang jelas dan teridentifikasi dengan baik. PKS sebagai partai kader sangat menjaga hubungannya dengan pendukungnya. Strategi ini sangat efektif menjaga loyalitas pendukung yang sekaligus kader kepada PKS sehingga di setiap pemilihan calon yang diusung PKS mendapat dukungan maksimal dari kadernya.. Mereka tidak melihat figur kandidat yang diusung oleh PKS, tapi terikat pada ideologi, manifesto dan program kerja partai di pemerintahan. Berbeda dengan partai politik lain yang kebanyakannya berkarakter partai massa yang sulit mengendalikan perilaku massanya. Bahkan partai sendiri juga kesulitan mengidentifikasi dengan jelas siapa basis massa mereka sesungguhnya. Kedekatan dengan partai politik sangat bergantung pada figur dalam partai atau figur kandidat yang ikut pemilihan. Sepanjang elite atau kandidat sesuai dengan yang mereka personifikasi sebagai pemimpin, maka suara dukungan akan didapatkan. Begitu juga sebaliknya. Akibatnya kecenderungan suara partai ini berfluktuasi secara signifikan dari waktu ke waktu.
Head to Head, Kalahkah?
Belajar dari Pilkada 2010, 2015 dan 2020, partai petahana dalam hal ini PKS dengan calon gubernur yang diusungnya mendapatkan suara yang cenderung stabil. Ketika Pilkada 2010 dengan empat pasang calon gubernur/wakil gubernur yang bertanding justru Irwan Prayitno yang diusung PKS pada waktu itu mendapatkan suara tertinggi sebesar 32,44%. Begitu juga pada Pilkada 2020 yang diikuti empat pasang calon gubernur/wakil gubernur Sumatera Barat justru dimenangkan oleh Mahyeldi Ansyarullah yang mendapat suara sebanyak 32,43%. Fenomena ini bisa dipahami sebagai pola dukungan dalam masyarakat yang menggambarkan kekuatan PKS. Walaupun basis massa PKS tidak sebesar itu, namun dengan strategi canvassing-nya PKS dapat meningkatkan suara elektoralnya dari pemilih yang berkategori swing voter di setiap Pilkada.
Banyak pihak berpendapat jika ingin mengalahkan calon petahana dari PKS harus dihadapi dengan cara skenario dua pasang yang saling berhadapan (head to head), yaitu Mahyeldi dari PKS dan partai lain yang mendukung dengan calon penantangnya yang berasal dari koalisi besar. Benarkah asumsi ini?
Belajar dari Pilkada 2015, ternyata calon PKS dalam hal ini Irwan Prayitno justru menang mudah dengan suara 58,62% mengalahkan koalisi besar partai politik di Sumbar yang mengusung Muslim Kasim dengan suara sebesar 41,38% ketika head to head. Sekali lagi dengan basis suara yang jelas dan mesin politik yang efektif calon PKS dengan mudah dapat memenangkan Pilkada. Sebaliknya figur yang diusung koalisi besar partai politik untuk mengalahkan calon PKS tidak menarik bagi masyarakat Sumbar untuk dipilih.
Lalu, bagaimana jika Pilkada 2024 juga berlangsung head to head antara calon petahana dari PKS dengan calon penantang dari koalisi besar, apakah ada peluang memenangkan Pilkada? Hemat saya kemenangan ini mungkin saja terjadi sepanjang calon penantang petahana adalah figur yang kuat dan dekat dengan hati masyarakat. Tentu tidak hanya itu, mesin politik partai juga harus bekerja maksimal, sistematis, dan efektif yang juga harus didukung oleh logistik yang kuat untuk menghadapi militansi kader PKS yang bekerja di lapangan.
Walaupun begitu, politik di tataran praksi tentu tidak sekedar hitung-hitungan angka statistik saja. Namun, memahami perilaku pemilih juga membutuhkan angka-angka statistik lapangan untuk membuat prediksi. Begitulah ilmu pengetahuan bekerja. Walaupun tidak bisa memastikan, namun bisa memprediksi yang akan terjadi berdasarkan fakta yang dikonversi menjadi data-data statistik. Lalu, apakah petahana akan tumbang atau bertahan jika head to head, kita lihat saja siapa figur penantangnya.
Prof. Dr. Asrinaldi adalah Dosen Ilmu Politik dan Studi Kebijakan Universitas Andalas
