Perda Mars Sumbar Ditetapkan, Bakal Dinyanyikan di Hari Jadi ke-77

Langgam.id - DPRD bersama Pemprov Sumatra Barat (Sumbar) resmi menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Mars Sumatra Barat

Ilustrasi - Rapat Paripurna di DPRD Sumbar. (Foto: Rahmadi/Langgam.id

Langgam.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Barat (Sumbar) resmi menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Mars Sumatra Barat dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Sumbar, Senin (13/6/2022).

Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengatakan, akhir tahun 2021, DPRD bersama Pemprov telah membahas Ranperda tersebut, tapi  pembahasannya belum dapat dirampungkan, maka dilanjutkan awal 2022 sebagai Rancangan Peraturan Daerah diluar Propemperda Tahun 2022.

"Pada prinsipnya, pada masa persidangan kedua tahun 2021/2022, Ranperda tersebut telah dapat dirampungkan pembahasannya, tapi belum dapat dilanjutkan pada tahap pembicaraan tingkat kedua, karena menunggu hasil fasilitasi Kemendagri," ucap Supardi.

Kemudian, kata Suoardi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui surat Nomor : 188.34/2864/OTDA tanggal 22 April 2022 telah menetapkan hasil fasilitasi terhadap Ranperda Mars Sumatra Barat. Dari fasilitasi tersebut, terdapat beberapa catatan perbaikan yang perlu diakomodir dan Komisi V sebagai Komisi terkait telah mengakomodirnya, sebelum Ranperda dilanjutkan ke penetapan.

Dengan telah rampungnya pembahasan Ranperda tentang Mars Sumatra Barat, Supardi atas nama Pimpinan Dewan menyampaikan apresiasi dan ucapan terima terima kasih kepada Komisi V yang telah melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh, sehingga Rancangan Peraturan Daerah tentang Mars Sumatra Barat dapat ditetapkan pada Rapat paripurna kali ini.

"Nanti, setelah ditetapkan dan diundangkan, sudah dapat dinyanyikan pada peringatan Hari Jadi Sumatra Barat ke-77, 1 Oktober 2022," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy mengatakan, teks sudah digagas jauh Bari, bahkan pada tahun 1985. Sementara, kabupaten dan kota lain di Sumbar juga telah ada marsnya, seperti Kabupaten Sijunjung, dan untuk Sumbar akhirnya juga berhasil ditetapkan.

"Alhamdulillah sudah ditetapkan sebagai Mars, tugas kedepannya kita mensosialisasikan, pelan-pelan kita sosialisasi mars Sumatra Barat ini baik di sekolah mau pun universitas," ujar Audy.

Baca juga: Bahas Ranperda Mars Sumatra Barat, DPRD Usul Penulisan Lirik Disayembarakan

Lewat mars ini, kata Audy, diharapkan bisa menumbuhkan semangat dan kecintaan terhadap Sumbar.

Baca Juga

Ketua DPRD Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) Muhidi mengajak generasi muda untuk meningkatkan ibadah agar terhindar dari persoalan sosia
Cegah Tawuran dan Narkoba, Ketua DPRD Sumbar Ajak Generasi Muda Tingkatkan Ibadah
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman mengatakan, APBD berfungsi sebagai otoritasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi
Evi Yandri: Kondisi Ekonomi Global Tak Menentu, Penggunaan APBD Mesti Efektif dan Tepat Sasaran
KPI Pusat mendukung akan hadirnya Ranperda Penyelenggaraan Penyiaran Provinsi Sumatra Barat yang sedang dalam tim pembahasan Komisi I
KPI Pusat Dukung Kehadiran Ranperda Penyelenggaraan Penyiaran Provinsi Sumbar
Peran dan fasilitasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatra Barat memperhatikan penyelenggaraan hak-hak anggota DPRD sesuai pasal 136 Peraturan
Pentingnya Sekretariat DPRD Tingkatkan Pelayanan Komunikasi dan Informasi
Wakil Ketua DPRD Sumbar, M Iqra Chissa Putra melakukan reses masa sidang pertama tahun 2024-2025 di Piai Tangah, Kota Padang, pada Senin
Wakil Ketua DPRD Sumbar M Iqra Chissa Putra Serap Aspirasi Warga Piai Tangah Padang
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman melaksanakan reses masa sidang pertama tahun 2024-2025 di Kelurahan Batipuh Panjang,
Reses di Padang, Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman Terima Aspirasi Warga