Bahas Ranperda Mars Sumatra Barat, DPRD Usul Penulisan Lirik Disayembarakan

Langgam.id-DPRD Sumbar

Gedung DPRD Sumbar. [foto: sumbarprov.go.id]

Langgam.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar) membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Mars Sumatra Barat. Mars tersebut nantinya digunakan di berbagai acara resmi pemerintahan.

Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, pada 2 Agustus 2021 lalu, Gubernur Sumbar sudah menyampaikan nota penjelasan terhadap Ranperda Mars Sumatra Barat.

"Sesuai dengan tahapan dan mekanisme pembahasan, ranperda terhadap nota penjelasan gubernur fraksi-fraksi juga menyampaikan pandangan umumnya," katanya saat sidang paripurna di Gedung DPRD Sumbar, Selasa (31/8/2021).

Supardi melanjutkan, bahwa pandangan fraksi tentang Mars Sumatra Barat akan ditanggapi pula nantinya oleh gubernur pada rapat paripurna selanjutnya. Gubernur diharapkan bisa menyiapkan jawaban.

Sementara itu, juru bicara Fraksi Gerindra Nurkhalis dt Bijo Dirajo mengatakan, Sumbar berkewajiban melestarikan budaya. Dan menetapkan mars lagu daerah merupakan salah satu cara melestarikan budaya.

"Lagu mars memiliki makna dan peran penting bagi lembaga untuk meningkatkan semangat di setiap acara. Ini lagu penyemangat, pada zaman perjuangan bangsa kita tidak jarang lagu penyemangat dipakai," katanya.

Baca juga: Anggota DPRD Usulkan Hak Angket Gubernur Sumbar Soal Surat Sumbangan

Menurutnya, Mars Sumatra Barat bisa menjadi alat penjaga persatuan dan kesatuan serta kerukunan seluruh unsur masyarakat di Sumbar. Hal ini dinilai juga bisa menunjukkan jati diri daerah dan masyarakat yang bisa memicu kemajuan.

"Semangat cinta daerah bisa tumbuh dan berkembang baik di Sumbar maupun rantauanan. Lagu mars ini dapat diperdengarkan nantinya setelah lagu Indonesia raya," katanya.

Perhatikan Kondisi Sosial di Sumbar

Sementara itu, dari juru bicara Fraksi Demokrat Nofrizon mengingatkan agar dalam menyusun lirik Mars Sumatra Barat harus memperhatikan kondisi sosial di Sumbar.

Menurutnya, lagunya harus holistik dan berdasarkan kondisi yang ada di Sumbar seperti tidak melupakan etnis lain.

"Esensi lirik budaya Minang jangan sampai mengabaikan budaya lain, perlu dipertimbangkan budaya lain di Sumbar, berdasarkan dari memperhatikan masyarakat yang heterogen," katanya.

Dia juga mengusulkan agar penulisan lirik harus disayembarakan sehingga banyak unsur masyarakat yang bisa ikut berpartisipasi. Semua nilai yang terkandung dalam lirik harus menjadi milik semua masyarakat Sumbar.

"Fraksi Demokrat mengkhawatirkan jangan sampai lirik hanya menonjolkan masyarakat Minang saja, tapi harus mengakomodasi budaya lain di Sumbar," katanya.

Menurutnya lirik dan syair harus mengandung esensi pihak sehingga setiap orang merasakan bahwa dia orang Sumbar. Lirik dan syair ini dapat membangkitkan spirit komunal dan membangkitkan semangat pembangunan Sumbar.

Baca Juga

Ketua DPRD Sumbar Supardi mengajak masyarakat untuk menghindari berbagai jenis sogokan dalam pemilihan calon kepala daerah. Menurutnya Kota
Ketua DPRD Sumbar Ajak Warga Payakumbuh Bijak dalam Menentukan Sikap dalam Pilkada
Bersama dengan perhatian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dalam menjalankan tugas-tugas dalam menilai dan melakukan pemeriksaan kegiatan kedewanan
Tingkatkan Sinergi Kabupaten/Kota, Forum Bagian Persidangan DPRD se-Sumbar Bakal Dibentuk
Meramaikan masjid dengan berbagai aktivitas kemasyarakatan, merupakan upaya untuk membentengi generasi muda dari maraknya pekat
Ketua DPRD Sumbar: Ramaikan Masjid Agar Bisa Bentengi Generasi Muda dari Pekat
Selama tahun 2023 hingga awal tahun 2024, kegiatan pengelolaan media sosial telah memberikan nuansa baru cara penyampaian informasi.
Kabag Persidangan Ingatkan Tim Kreatif DPRD Sumbar Terus Kembangkan Pemanfaatan IT dalam Pelayanan Publik
Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengatakan batung merupakan SDA yang melimpah pada Kelurahan Ampangan Kapalo Koto, Kota Payakumbuh.
Ampangan Kapalo Koto Penghasil Batung Berkualitas, Supardi: Harus Dikelola Agar Jadi Komoditi Ekspor
Pengentasan kemiskinan merupakan persoalan sosial yang masih menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintah daerah. Oleh sebab itu,
Ketua DPRD Sumbar: Pengentasan Kemiskinan Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemda