Langgam.id — Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah meminta proses validasi data kerusakan akibat galodo di Kabupaten Solok segera disiapkan sebagai dasar percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Hal itu disampaikan Mahyeldi saat meninjau langsung kawasan terdampak galodo di Nagari Batang Barus dan Koto Gaek Guguak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Selasa (22/9/2026).
Mahyeldi mengatakan, pendataan dan validasi kerusakan harus dilakukan secara cepat dan akurat. Data tersebut diperlukan pemerintah untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya, baik terhadap rumah warga maupun fasilitas pemerintahan yang terdampak.
“Melalui Pak Sekda, validasi data harus segera disiapkan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi, baik rumah warga maupun kantor pemerintahan bisa segera dilakukan,” tegas Mahyeldi.
Menurutnya, percepatan pemulihan perlu disiapkan sejak masa tanggap darurat. Pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan korban dan pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga harus mulai menyiapkan data kerusakan sebagai dasar pemulihan.
Dalam peninjauan tersebut, Mahyeldi juga menyampaikan duka atas bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Solok.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami menyampaikan duka cita mendalam atas musibah di Nagari Batang Barus dan Koto Gaek Guguak. Tadi ada dua orang yang hilang, alhamdulillah satu sudah ditemukan. Mudah-mudahan satu korban lagi juga dapat segera ditemukan,” ujarnya.
Galodo menerjang sejumlah kawasan di Kecamatan Gunung Talang pada Senin (21/9/2026) malam. Material lumpur dari kawasan perbukitan berdampak terhadap permukiman warga dan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Solok.
Sejumlah fasilitas pemerintahan mengalami kerusakan. Pemerintah Kabupaten Solok melaporkan 12 kantor organisasi perangkat daerah (OPD) terdampak berat akibat bencana tersebut.
Bupati Solok Jon Firman Pandu mengatakan pusat pemerintahan Kabupaten Solok menjadi salah satu kawasan yang mengalami dampak cukup parah sehingga aktivitas pemerintahan terganggu.
“Ini duka kita bersama. Pusat pemerintahan Kabupaten Solok hampir bisa dikatakan lumpuh total karena berada di kawasan terdampak paling parah,” ujar Jon.
Pemerintah Kabupaten Solok kemudian menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari setelah berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Selama masa tanggap darurat, Rumah Dinas Wakil Bupati Solok dialihfungsikan sebagai posko evakuasi sementara bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
Pemerintah juga menyiapkan dapur umum tingkat kabupaten dan provinsi untuk memenuhi kebutuhan pangan serta logistik masyarakat terdampak.
Selain penanganan darurat, pemerintah juga menyiapkan langkah untuk mengantisipasi kemungkinan banjir susulan.
Alat berat disiagakan melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) bersama dinas terkait untuk melakukan pengerukan sedimen sungai. Langkah tersebut dilakukan untuk memperlancar aliran air dan mengurangi risiko dampak lanjutan.
Upaya tersebut dilakukan seiring adanya peringatan dini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi hujan dengan intensitas tinggi di wilayah Kabupaten Solok.
Mahyeldi meminta seluruh unsur pemerintah bergerak cepat dan terkoordinasi dalam penanganan bencana.
Ia menekankan, keselamatan warga dan pemenuhan kebutuhan dasar tetap menjadi prioritas selama masa tanggap darurat. Namun, pada saat yang sama, validasi data kerusakan harus segera dituntaskan agar tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilakukan.
Dengan tersedianya data yang valid, pemerintah dapat memetakan kebutuhan pemulihan secara lebih tepat, mulai dari rumah warga hingga fasilitas pemerintahan yang terdampak galodo. (HER)
