Langgam.id – Pascagalodo yang melanda Kabupaten Solok, perhatian terhadap kesehatan masyarakat tidak cukup hanya diarahkan pada pengobatan. Kondisi lingkungan pengungsian, keamanan air dan makanan, sanitasi, pengendalian vektor, kepadatan hunian hingga pemantauan penyakit menular juga perlu menjadi perhatian.

Hal itu disampaikan akademisi kesehatan lingkungan STIKES Kemenkes, Aidil Onasis, Sabtu (26/9/2026).

Menurut Aidil, penanganan masyarakat terdampak bencana harus menempatkan air aman, sanitasi dasar, higiene, pengelolaan sampah, pengendalian vektor dan surveilans sebagai bagian penting dalam respons kesehatan lingkungan.

“Untuk kondisi pasca-galodo di Kabupaten Solok, khususnya Arosuka, perhatian kesehatan masyarakat sebaiknya tidak hanya diarahkan pada pengobatan, tetapi juga pada kesehatan lingkungan pengungsian, keamanan air dan makanan, pengendalian vektor, kepadatan hunian jika ada tempat pengungsian dan penyakit menular, serta kelompok rentan,” kata Aidil.

Ia menjelaskan, terdapat sejumlah risiko kesehatan lingkungan yang perlu diwaspadai setelah galodo atau banjir bandang. Salah satunya kontaminasi air minum akibat lumpur, tinja, limbah domestik, bangkai, kerusakan septic tank maupun bahan kimia yang terbawa material bencana.

Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko penyakit berbasis air dan makanan, seperti diare, gastroenteritis dan hepatitis A. Kontak dengan lumpur atau air yang tercemar urine tikus maupun hewan juga dapat meningkatkan risiko leptospirosis.

Selain itu, genangan air dan berbagai wadah yang menampung air setelah bencana dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk.

Kondisi pengungsian yang padat, ventilasi buruk, debu dan kelembapan juga dapat meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

“Kepadatan dan keterbatasan air untuk mandi serta mencuci juga perlu diantisipasi karena dapat memicu penyakit kulit, seperti skabies dan gangguan akibat kutu,” ujarnya.

Masyarakat juga menghadapi risiko cedera akibat material galodo, benda tajam, bangunan rusak dan lumpur. Sementara keamanan makanan menjadi perhatian karena makanan yang tercemar atau disimpan pada suhu yang tidak aman dapat menimbulkan masalah kesehatan.

“Setelah banjir, risiko utama mencakup pencemaran sumber air, genangan, paparan bahan kimia, cedera serta penyakit yang ditularkan melalui air dan vektor,” katanya.

Air Bersih Jadi Prioritas

Menurut Aidil, kualitas air harus menjadi prioritas dalam penanganan kesehatan lingkungan pascabencana. Sumber air yang terdampak lumpur atau material galodo tidak boleh langsung dianggap aman hanya karena secara kasatmata terlihat jernih.

Sumber air yang perlu diidentifikasi meliputi sumur gali atau bor, mata air, PDAM, sungai, air tangki dan air kemasan.

Sumber air yang terendam atau terkena limpasan limbah harus dianggap berisiko terkontaminasi sampai dilakukan pemeriksaan.

Untuk air minum, masyarakat di lokasi terdampak sementara waktu harus menggunakan air yang telah diuji atau dinyatakan aman. Jika keamanan sumber belum dapat dipastikan, air perlu melalui pengolahan yang sesuai, seperti perebusan atau disinfeksi.

Air minum juga harus disimpan dalam wadah yang bersih dan tertutup.

“Rekomendasi air minum dalam kondisi darurat didesinfeksi atau direbus bila keamanan sumber belum dapat dipastikan,” katanya.

Pemeriksaan kualitas air, lanjutnya, minimal mencakup kondisi fisik seperti warna, kekeruhan dan bau, serta pH dan sisa klor apabila menggunakan klorinasi.

Pemeriksaan juga perlu mencakup indikator mikrobiologis, terutama E. coli atau coliform sesuai sistem pengawasan yang digunakan.

Namun, apabila terdapat dugaan kontaminasi kimia, misalnya akibat gudang, bahan bakar minyak, pestisida atau bahan berbahaya yang ikut terbawa galodo, pemeriksaan tidak cukup hanya mengandalkan pemeriksaan bakteriologis.

Ia menyebut pedoman Kementerian Kesehatan untuk krisis kesehatan juga menekankan pendataan akses air bersih, pemeriksaan sampel air dan strategi pemenuhan air secara kontinu di setiap titik pengungsian.

Untuk kebutuhan kuantitas, pedoman tersebut mencantumkan kebutuhan awal minimal dan peningkatan menuju sekitar 15-20 liter air per orang per hari.

Kelompok Rentan Perlu Perhatian Khusus

Aidil juga mengingatkan agar penanganan pengungsi tidak menggunakan pendekatan bahwa seluruh masyarakat memiliki kebutuhan yang sama.

Pada bayi dan balita, misalnya, air yang digunakan untuk susu formula harus aman. Air yang belum dipastikan keamanannya tidak boleh digunakan.

Diare, muntah, demam dan tanda dehidrasi juga perlu dipantau, termasuk kebersihan botol serta alat makan.

Anak-anak juga perlu dicegah bermain di lumpur atau genangan dan dianjurkan menggunakan alas kaki. Kondisi kesehatan mereka perlu dipantau, terutama jika mengalami penyakit kulit, diare, demam atau gigitan serangga.

Sementara bagi lansia, ketersediaan obat rutin harus dipastikan. Tekanan darah, diabetes dan penyakit kronis lainnya perlu tetap dipantau.

Akses menuju toilet juga harus diperhatikan karena berkaitan dengan risiko jatuh.

Bagi ibu hamil, akses terhadap air, toilet dan tempat tidur harus mudah serta aman. Pemeriksaan kehamilan dan obat atau suplemen rutin juga tidak boleh terputus.

Kecukupan makanan dan hidrasi juga perlu diperhatikan.

Sedangkan penderita penyakit kronis dan penyandang disabilitas perlu diidentifikasi sejak awal agar memperoleh akses terhadap obat dan pelayanan kesehatan.

“Toilet maupun jalur evakuasi juga harus dapat digunakan oleh penyandang disabilitas,” ujarnya.

“WHO juga menekankan bahwa kelompok seperti anak kecil dan lansia sangat rentan terhadap dampak WASH yang buruk setelah bencana,” katanya.

Waspadai Nyamuk, Tikus hingga Lalat

Menurut Aidil, genangan air setelah bencana juga perlu mendapatkan perhatian karena berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya vektor.

Genangan air bersih atau relatif jernih yang terdapat di ember, drum, kaleng, ban, talang, wadah plastik maupun bekas material rumah dapat menjadi tempat berkembang biaknya Aedes.

Sementara genangan yang tercemar dapat meningkatkan populasi Culex dan vektor lainnya, tergantung kondisi ekologis setempat.

Selain nyamuk, pascabencana perlu diperhatikan keberadaan tikus yang berisiko membawa leptospirosis, lalat yang dapat menyebabkan kontaminasi makanan, kecoak serta kutu, tungau dan ektoparasit lainnya.

Ia menekankan pengendalian vektor tidak serta-merta dilakukan dengan fogging. Intervensi harus berdasarkan hasil surveilans dan kondisi lingkungan di lapangan.

Usulkan Dashboard Monitoring di Pos Pengungsian

Aidil menyarankan Pemerintah Kabupaten Solok membuat dashboard monitoring kesehatan lingkungan di setiap pos pengungsian.

Indikator yang dipantau setiap hari meliputi jumlah air yang tersedia dan kebutuhan liter per orang per hari, sumber air, status keamanan air minum, proses pengolahan dan sisa klor apabila menggunakan klorinasi.

Kondisi jamban juga harus dicatat, mulai dari jumlah, berfungsi atau tidak, kebersihan hingga aksesnya. Ketersediaan tempat cuci tangan, air dan sabun juga perlu dipantau.

Pada aspek sampah, indikator yang diperiksa meliputi volume, tempat penampungan dan pengangkutan. Untuk limbah, pemantauan mencakup saluran limbah, genangan dan kondisi septic tank.

Pemantauan vektor meliputi genangan, jentik, lalat dan tikus. Kondisi hunian juga perlu dicatat, termasuk jumlah pengungsi, kepadatan dan ventilasi.

Pada dapur umum, pengawasan mencakup kondisi makanan, penyimpanan serta higiene. Kondisi udara, seperti suhu, kelembapan dan ventilasi, juga perlu diperhatikan, terutama pada ruang atau tenda yang padat.

Dari sisi kesehatan, kasus diare, demam, DBD, leptospirosis, ISPA dan penyakit kulit perlu dicatat.

Kelompok rentan seperti bayi, balita, lansia, ibu hamil dan masyarakat dengan penyakit kronis juga harus terdata.

Selain itu, aspek keamanan lingkungan perlu diperiksa, termasuk keberadaan lumpur, bangunan rusak, kabel listrik dan jalan yang licin.

Standar Pengungsian Perlu Diseragamkan

Aidil menilai standar minimal seluruh lokasi pengungsian sebaiknya dibuat seragam dan tidak bergantung pada kemampuan masing-masing pos.

Pertama, standar air. Air harus tersedia dalam jumlah cukup, aman, terlindungi, diolah apabila diperlukan dan dipantau kualitasnya.

Kedua, standar sanitasi. Jamban harus memadai, tidak mencemari sumber air, mudah diakses, bersih dan aman bagi perempuan, anak-anak, lansia serta penyandang disabilitas.

Ketiga, standar higiene. Tempat cuci tangan harus tersedia dengan air dan sabun, termasuk di sekitar toilet dan dapur umum.

Keempat, standar pangan dan makanan. Dapur umum harus menerapkan prinsip higiene sanitasi. Pengendalian perlu dilakukan terhadap bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan dan distribusi makanan.

Kelima, standar vektor dan sampah. Tidak boleh ada penumpukan sampah maupun genangan yang tidak terkendali. Surveilans jentik, lalat dan tikus perlu dilakukan dan intervensi diberikan sesuai hasil surveilans.

Keenam, standar surveilans. Setiap pos pengungsian perlu memiliki pencatatan harian mengenai kondisi lingkungan dan penyakit.

Jika ditemukan peningkatan kasus, sistem peringatan dini dan respons dini atau early warning-early response harus segera dijalankan.

“Pendekatan ini sesuai dengan prinsip kesehatan lingkungan pada fase awal kedaruratan, yakni air dalam jumlah cukup dan aman, sanitasi dasar serta higiene,” ujarnya.

Dari perspektif sanitasi lingkungan dan tenaga sanitasi lingkungan, Aidil menyarankan adanya satu format Checklist Inspeksi Kesehatan Lingkungan Pos Pengungsian Galodo yang diperiksa tenaga sanitasi lingkungan atau Puskesmas setiap hari.

Dengan format tersebut, setiap lokasi pengungsian dapat diberi status berdasarkan indikator objektif, yakni aman, perlu perbaikan atau risiko tinggi.

Dengan demikian, kondisi kesehatan lingkungan dapat dipantau secara berkala dan tidak hanya berdasarkan penilaian sesaat. (HER)