Bersama puluhan petani lainnya, Syamsul warna Manggu Tanah, Kabupaten Solok berbondong-bondong ke lokasi groundbreaking pemulihan sawah rusak terdampak bencana banjir Sumatra. Acara itu digelar secara daring dan serempak di tiga provinsi terdampak, Kamis 15 Januari 2026. Menteri Pertanian Amran Sulaiman meminpim seremonial itu dari Aceh.
Syamsul datang dengan harapan lahan sawahnya seluas 1 hekater bisa segera diperbaiki usai di landa banjir bandang. Namun, hari itu, para petani terdampak hanya menyimak kata-kata sambutan. “Sampai acara selesai tak ada alat berat yang membersihkan lahan saya,” ujar Syamsul, Jumat (10/04/2026).
Beberapa minggu pascabanjir bandang 25 November 2025 lalu, Syamsul menyewa eskavator secara pribadi untuk membersihkan lahan sawahnya yang tertimbun pasir material longsor.
Setidaknya ia harus meronggoh kocek sekitar Rp4 juta untuk sewa eskavator selama dua hari. Namun, air sungai kembali naik dan menerjang lahan sawah Syamsul. Empat bulan berlalu, sawah Syamsul masih belum diperbaiki. Pematang sawah yang runtuh, belukar rumput liar juga memenuhi lahan sawah Syamsul.
“Selama ini yang baru saya dapat hanya sembako. Bukan tidak bersyukur, tetapi pemulihan lahan pertanian ini yang paling penting dibantu, sebab ini mata pencaharian utama saya,” ujarnya.
Symsul kini harus menanti sawah miliknya rampung diperbaiki, sehingga bisa kembali diolah sebagai sumber pendapatan sehari-hari. Biasanya, dari sawah sekitar 1 hektare itu Syamsul bisa mendapatkan 800 kilogram hingga 1.200 kilogram gabah.
Selain Syamsul, petani di Nagari Koto Hilalang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Naman juga sempat menyewa eskavator secara pribadi untuk membersihkan lahan sawahnya yang tertimbun pasir dan bebatuan yang terbawa arus banjir. “Harga sewanya Rp2 juta sehari, itu belum termasuk bbm,” kata Naman.
Langkah tersebut terpaksa diambil Naman, sebab jika pemulihan lahan pertanian lambat dikerjakan, tentu akan mengganggu perekonomiannya. Saat ini sawah Naman sudah bersih dari material sisa banjir. Namun, masih belum bisa digarap lantaran system irigasi yang terdampak banjir masih dalam perbaikan.
Masalah yang sama juga dihadapi oleh Parmawi (85) yang terpaksa memperbaiki lahan sawah miliknya yang ikut terdampak banjir. Saat ini, sawah Parmawi masih tertimpun pasir, serta batang kayu berukuran besar bergelimpangan di tengah sawahnya.
“Kayunya besar-besar, harus dipotong-potong dulu agar bisa dipindahkan ke pinggir,” ucapnya sambil menunjuk ke arah sawahnya, Sabtu (11/04/2026).
Banjir bandang yang menerjang Solok menyebakan sawah Parmawi seluas setengah hectare rusak. Dari lahan tersebut, Parmawi bisa mendapatkan sebanyak dua ton. Kini ia juga berharap lahan tersebut kembali bisa diolah agar tidak berdampak pada musim tanam yang akan segara tiba.
Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mencatat 6.451 hektar lebih sawah di rusak akibat bencana banjir bandang, banjir serta longsor akhir November 2025. Rinciannya, 2.827 hektar sawah rusak berat, 2.802 hektar rusak ringan dan 822 hektar rusak sedang. Total kerugian dari kejadian tersebut mencapai Rp663 miliar lebih. Sementara itu di Kabupaten Solok mencapai 1.920 hektar, dengan 367 hektar mengalami puso dan 1.394 meter jaringan irigasi rusak.
Tebelenggu Rantai Birokrasi dan Pendataan
Lambatnya proses perbaikan lahan sawah terdampak bencana tidak lepas dari rantai birokrasi pemerintahan yang tidak efektif. Hal ini berdampak cukup signifikan terhadap pengambilan keputusan di lapangan.
“Jika keterlambatan terjadi mungkin akibat regulasi yang seringkali justru membelenggu aparatur di lapangan. Seperti yang sering terjadi pada penanggulanan becana selama ini,” ujar Khalid Saifullah, Koordinator Posko Sumbar Pulih, Rabu (22/04/2026).
Di sisi lain, sambung Khalid koordinasi kementerian dan lembaga di lapangan yang tidak optimal juga akan mempengaruhi proses rahabilitasi dan rekontruksi pascabencana.
“Jangan-jangan, masalah utamanya bukan birokrasi yang lambat, tetapi dana kementerian yang sudah turun cepat itu tidak bisa dimanfaatkan karena aturan antarlembaga atau kementerian yang tidak nyambung. Ini yang menghambat,” jelasnya
Khalid juga menyoroti pendataan pertanian selama ini yang seharusnya bisa dimanfaatkan sebagai data awal untuk perpecapan perbaikan lahan sawah terdampak. Menurutnya, saat bencana data itu bisa segera di-overlay dengan wilayah terdampak untuk mengetahui berapa yang rusak, berapa yang bisa segera diperbaiki, dan mana yang membutuhkan penanganan khusus.
“Menyelesaikan pekerjaan itu harus jelas basisnya. Harus tahu bentuk kerusakan itu apakah bisa selesai dalam satu bulan. Yang satu bulan target pemerintah ini apa? Apakah sekadar perbaikan lahan atau sampai pada tahap lahan itu bisa dimanfaatkan lagi? Karena dampak banjir bandang ini tidak sesederhana itu,” urai Khalid.
Ia menekankan, pemulihan pascabencana harus berbasis perencanaan, perhitungan, dan kajian yang jelas. Terutama pada sektor pertanian yang menjadi salah satu sumber perekonomian masyarakat.
“Masyarakat yang terputus mata pencariannya, itu harus diselesaikan dengan berbasis analisis yang jelas. Seperti stimulan dikasih uang kepada petani. Itu perlu diperhatikan jenis pertaniannya seperti apa. Karena sawah dan jagung berbeda durasi panennya,” katanya.
Pemda Kejar Target
Terpisah Wakil Bupati Kabupaten Solok Candra menyatakan pemerintah daerah terus mengebut perbaikan sawah rusak. Saat ini, sebanyak 810 hektare sawah rusak ringan sudah selesai diperbaiki dan sudah bisa diolah.
“Ini untuk kategori rusak ringan dan terdampak yang tertimbun sedimen tidak terlalu tinggi, namun infrastrukturnya terganggu,” ucap Candra kepada Langgam.id, Rabu (21/4/2026).
Di samping itu, sambung Candra, 55 hektare sawah yang mengalami rusak ringan juga sudah selesai diperbaiki. Total sawah yang mengalami rusak ringan mencapai 253 hektare.
Sementara itu, Kepala Bidang prasaraan dan Sarana Pertanian Kabupaten Solok, Safaitir mengatakan, untuk perbaikan lahan pertanian dengan kategori rusak berat belum menemukan solusi. “Pendanaan terkait rusak berat dan sawah yang hilang belum ada, tetapi kami akan tetap mengupayakan,” ucapnya kepada Langgam.id. (Kamis, 16/4/2026)
Safaitir menyebutkan pemerintah telah menyalurkan bantuan untuk petani dengan lahan sawah rusak ringan melalui kelompok tani dengan nominal Rp4,6 juta per hectare. Kemudian untuk sawah rusak sedang juga telah mulai disalurkan bantuan sebesar Rp13,5 juta perhektar sejak 8 April 2026.
“Sedangkan rusak berat dan hilang memang belum ada dananya, tetapi kami akan tetap mengupayakan” jelas Safaitir.
Safaitir proses perbaikan lahan sawah terdampak bencana tergantung pada pencairan dana dari pusat. Momentum libur lebaran selama 12 hari kemarin juga mempengaruhi percepatan perbaikan sawah rusak.
“Masih termasuk lambat, secara umum penyebabnya libur lebaran, karena kami membuat kesepakatan dengan yang punya alat berat seminggu sebelum lebaran, tapi karena akan Lebaran ditundalah sampai habis Lebaran. Tertunda kira-kira 12 hari,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, dari target rehabilitasi sawah rusak di Kabupaten Solok realisasi di lapangan baru sekitar 50 persen yang jalan. “Hitungan ini tentu akan terus meningkat, sebab dana sudah turun dan para petani sudah mulai bekerja” katanya. (FIX)
