Langgam.id - Wakil Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Audy Joinaldy mengatakan, bahwa Pemprov berkoordinasi dengan TNI dan Polri terkait penyekatan jalur darat pada masa pelarangan mudik.
Dia menjelaskan, pelarangan mudik nantinya tidak semudah menghambat jalur laut dan udara.
"Penyekatan pintu masuk di darat perlu didudukkan secara bersama antara pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Perhubungan dengan TNI dan Polri," ujar Audy di Bukittinggi, Kamis (22/4/2021).
Audy mengungkapkan, sejak ada pengumuman mudik dilarang pada 6-17 April 2021, ia melihat sudah ada gelombang orang mudik duluan.
Baca juga: Polda Sumbar Siapkan 10 Pos Penyekatan Mudik Lebaran 2021, Ini Sebarannya
Menurut Audy, pihaknya tidak dapat melarang adanya perantau yang mudik duluan. Apalagi pemudik yang sudah memenuhi syarat dengan melampirkan hasil tes swab.
Dia menyebut dari beberapa pemudik yang nekat duluan mudik karena ingin melepas rindu dengan orang tua, kerabat dekat. Kemudian untuk merasakan beribadah puasa di kampung halaman.
“Bagi yang pegawai kan mereka gak bisa lama-lama cuti. Jadi pemudik duluan ini hanya melepas rindu beberapa hari habis itu balik lagi,” katanya.
Sebagaimana diketahui sebelumnya pemerintah mengumumkan pelarangan mudik pada 6-17 Mei 2021.
Kemudian pada kebijakan terbaru, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 memperpanjang masa larangan mudik dari sebelumnya hanya 10 hari menjadi satu bulan, yakni dari 22 April-24 Mei 2021. (Rahmadi/yki)
