Langgam.id - Universitas Andalas menjalin kerjasama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang diresmikan dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Rektor Universitas Andalas Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH didampingi Wakil Rektor IV Dr. Hefrizal Handra, M. Soc dengan Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad.
Nota kesepakatan ini mengenai dukungan pengembangan sektor pendidikan di indonesia dalam Platform SDG Indonesia One.
Dikutip dari laman resmi Unand, penandatanganan ini berlangsung di Ruang Rapat Senat lantai IV Gedung Rektorat Kampus Unand Limau Manis Padang pada Rabu (22/1/2020) yang dihadiri Dekan, Ketua Lembaga, Biro dan juga dari Pusat Studi SDGs.
Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad mengatakan SMI merupakan BUMN yang langsung ditangani oleh Kementerian Keuangan dibawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DKJN) sebagai alat fiskal.
Sebagai alat fiskal pemerintah dengan tujuan untuk mendorong pembangunan di Indonesia yang fokus percepatan pada pembangunan infrastruktur.
“Salah satu infrastruktur yang sedang dibangun yaitu jalan tol trans sumatera sebagai pioner pinjaman jangka panjang ke PT Hutama Karya diharapkan dampak pembangunan ini dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia menyebutkan, SMI juga memberikan pinjaman ke Pemerintah Daerah, seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Padang yang juga salah satu sumber dana pembangunannya dari PT SMI.
Disampaikannya, secara total pinjama yang disalurkan SMI sudah mencapai Rp4,6 triliun kepada pemda yang sebagian besar berada di luar Pulau Jawa.
“Selain itu juga melakukan berbagai macam aktivitas seperti persiapan proyek, mendorong partisipasi swasta untuk juga bisa membangun proyek-proyek infrastruktur lewat kerjasama dengan pemerintah,” ungkapnya.
Kemudian juga, mendorong desiminasi informasi khusus infrastruktur dengan bekerjasama dengan Universitas Andalas.
Adapun, Unand merupakan kolaborasi pertama dengan perguruan tinggi di Pulau Sumatera, setelah sebelumnya bekerjasama dengan Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung (ITB).
“Intinya tujuan pembangunan atau percepatan infrastruktur semakin hari semakin berkualitas,” terangnya.
Selain itu, juga perlunya membangun Community Practice karena menurutnya masalah infrastruktur tidak melulu seperti pendanaan saja tapi harus terbentuk Community Practice yang ada pada aspek teknikalnya, aspek legal dan juga memperhatikan dampak lingkungan maupun sosial.
Sementara itu, Rektor Unand mengungkapkan ini merupakan kunjungan pertama di awal tahun 2020 dari Dirut PT SMI dimana sebelumnya sudah melakukan komunikasi dan pada akhirnya terjalin kerjasama yang dituangkan dalam bentuk MoU.
Menurutnya tujuan dari nota kesepahaman ini sebagai pedoman kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi dan keahlian yang dimiliki masing-masing pihak untuk mendukung sektor pendidikan yang lebih baik di Indonesia.
“Khususnya dalam bentuk kerjasama melalui platform SDG Indonesia One dimana salah satunya melalui Sustainable Development Goals Center di Universitas Andalas,” ujarnya.
Adapun, SDG Indonesia One adalah sebuah platform yang mencakup 4 (empat) jenis pilar yang disesuaikan dengan appetite dari para donor dan investor yaitu, Development Facilities, De-Risking Facilities, Financing Facilities, dan Equity Fund.
Platform tersebut bertujuan untuk menghimpun pendanaan dari investor, donor, dan filantropi untuk disalurkan kepada proyek-proyek di Indonesia yang mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).
Pilar pertama yakni Development facilities ditujukan untuk mendorong penyiapan proyek-proyek infrastruktur baik di level nasional maupun di level pemerintah daerah. Dengan adanya development fund ini maka penyiapan proyek infrastruktur akan semakin baik, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.
Pilar kedua yakni De-risking facilities ditujukan untuk meningkatkan bankability dari proyek-proyek infrastruktur sehingga menarik bagi pihak swasta dalam hal ini perbankan komersial maupun investor untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek infrastruktur.
Pilar ketiga yakni Financing facilities ditujukan untuk mendorong dan menstimulasi pembiayaan infrastruktur yang lebih besar, dengan menarik partisipasi pihak lain seperti perbankan komersial atau investor privat untuk dapat berpartisipasi dalam proyek-proyek infrastruktur. Financing fund dapat berperan dalam bentuk produk pembiayaan yang fleksibel dan berfungsi sebagai closing the gap.
Pilar keempat yakni Equity fund ditujukan untuk mendorong partisipasi investor swasta untuk dapat berpartisipasi dalam proyek-proyek infrastruktur yang berkaitan dengan SDGs. Dengan adanya equity fund, maka akan terjadi penguatan kapasitas permodalan bagi proyek-proyek baru (greenfield) dan juga dapat pula berperan sebagai asset recycling bagi proyek-proyek yang sudah beroperasi (brownfield).
Dengan adanya platform ini, Kementerian Keuangan dan PT SMI akan mentransformasikan kebutuhan menjadi kesempatan bagi banyak pihak untuk dapat berpartisipasi dalam berbagai proyek infrastruktur yang berkaitan dengan pencapaian SDG. (rls)
