Pengamat: Usir Penumpang di Transportasi Umum Itu Dilarang

TRANS PADANG

Trans Padang (Foto: Zulfikar/Langgam.id)

Langgam.id – Polemik pengusiran salah seorang penumpang bus Trans Padang karena tidak memiliki kartu Brizzi  terus bergulir di media sosial, penggunaan kartu itu menjadi perbincangan orang-orang. Menanggapi hal itu, Pengamat Transportasi Universitas Bung Hatta, Fidel Miro menilai, pengusiran penumpang itu dilarang.

“Itu transportasi umum, mengusir penumpang, dilarang dan tidak boleh sama sekali,” ujarnya saat dihubungi Langgam.id, Sabtu (12/10/2019).

Dikatakan Fidel, beralih dari manual ke elektronik, merupakan upaya yang bagus untuk mempebaiki sistim dan mempermudah layanan. “Cara baru dalam transportasi itu bagus, dengan tujuan supaya transaksi lebih cepat, masyarakat juga harus bisa menerima teknologi baru itu,” jelasnya.

Jika ada penumpang yang belum tahu, kata Fidel, seharusnya tidak diturunkan begitu saja. Pembayarannya bisa dilakukan secara cash terlebih dahulu, sambil memberitahukan selanjutnya untuk pakai kartu Brizzi.

“Kalau tidak tahu, tidak harus diturunkan, bisa terima saja pakai uang cash terlebih dahulu,” ucapnya.

Setiap penumpang, kata Fidel bisa mengurus kartu Brizzi dengan mudah di Bank Rakyat Indonesia (BRI) terdekat. Pengurusan di BRI dilakukan, karena kartu bersifat pribadi dan merupakan milik BRI.

“Jika di halte tidak disediakan, kita masing-masing yang sediakan, kita beli kartu, lalu kita isi, karena kartu milik BRI maka kita pergi ke BRI,” ungkapnya.

Secara umum, menurut Fidel, pengoperasian Trans Padang sudah dilaksanakan dengan baik. Hanya saja, jumlah armada yang dioperasikan belum ideal.

Selain itu, saat ini baru ada satu koridor saja. Pemko Padang harus terus mengambangkan untuk lebih baik. “Jumlah unit busnya masih belum mencukupi, koridor juga masih satu. Dalam perencanaan pemerintah, kita lihat ada, mungkin belum terwujud,” ujarnya. (Rahmadi/ZE)

Baca Juga

Rakor Pascabencana Bersama Mendagri, Pemko Padang Catat Rumah Rusak 5.523 Unit
Rakor Pascabencana Bersama Mendagri, Pemko Padang Catat Rumah Rusak 5.523 Unit
Wali Kota Padang, Fadly Amran mengatakan bahwa total kerugian akibat bencana akhir November lalu mencapai Rp2,97 triliun. Kerusakan tersebut
Kerugian Akibat Bencana di Padang Capai Rp2,97 Triliun, Pemko Kebut Validasi Data
Wako Padang Dampingi Sestama BNPB Cek Pemukiman Warga Terdampak Bencana di Nanggalo
Wako Padang Dampingi Sestama BNPB Cek Pemukiman Warga Terdampak Bencana di Nanggalo
Pemko Padang Segera Tetapkan Zonasi Rawan Bencana
Pemko Padang Segera Tetapkan Zonasi Rawan Bencana
Pemko Padang Klaim 80 Persen Korban Banjir Sudah Terima DTH
Pemko Padang Klaim 80 Persen Korban Banjir Sudah Terima DTH
Pemko Padang Kebut Perbaikan Rusunawa untuk Relokasi Sementara Warga di Zona Berbahaya
Pemko Padang Kebut Perbaikan Rusunawa untuk Relokasi Sementara Warga di Zona Berbahaya