Pemprov Sumbar Percayakan Kasus Surat Bertandatangan Gubernur ke Penegak Hukum

jasman positif covid-19

Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Sumbar, Jasman Rizal. [dok. pribadi]

Langgam.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Barat (Sumbar) bicara soal kasus surat bertandatangan Gubernur Mahyeldi. Pemprov menyebut kasus itu sepenuhnya diserahkan ke pihak penegak hukum.

"Soal surat tersebut kan sudah masuk ranah hukum. Karena sudah masuk ranah hukum, tentu kita harus menghormati proses hukumnya. Percayakan sajalah proses hukum tersebut kepada aparat penegak hukum yang kita yakini sangat profesional," Kata Kadis Kominfotik Sumbar, Jasman Rizal kepada wartawan, Minggu (5/9/2021).

Baca juga: Minta Mahyeldi Jelaskan Polemik Surat, Fraksi Gerindra: Kalau Tidak Kita Dukung Hak Angket

Surat bertandatangan Gubernur Mahyeldi itu sebelumnya disebarkan ke sejumlah pihak termasuk kampus dan pelaku usaha. Lewat surat itu para penerima diminta berpartisipasi dan memberi sumbanga untuk penerbitan buku yang berisi profil Sumatra Barat.

Polisi saat ini masih menyelidiki dugaan penipuan dalam kasus itu. Namun Wagub Sumbar Audy Joinaldy menyebut surat yang diterbitkan Bappeda itu tersebut asli dan benar ditandatangani Mahyeldi.

Baca juga: Anggota DPRD Sebut Surat Sumbangan Juga Diterbitkan DPMPTSP Sumbar, Kadis Membantah

Jasman mengatakan pihaknya tidak ingin memberi pendapat terkiat polemik surat itu. Menurutnya, hal itu bisa menggiring opini publik.

"Kita tidak ingin memberikan pendapat, karena dengan memberikan jawaban ataupun klarifikasi, nanti terkesan membuat opini atau penggiringan opini. Rasanya itu kurang pas," ucapnya.

Baca Juga

Harkopnas ke-78: Gubernur Sumbar Mahyeldi Ingatkan Pengurus Koperasi Merah Putih Harus Profesional
Harkopnas ke-78: Gubernur Sumbar Mahyeldi Ingatkan Pengurus Koperasi Merah Putih Harus Profesional
Komisi IV DPR RI Apresiasi Potensi Sumbar, Saatnya Sektor Unggulan Diangkat ke Pusat
Komisi IV DPR RI Apresiasi Potensi Sumbar, Saatnya Sektor Unggulan Diangkat ke Pusat
Pengalihan Status Penyuluh Pertanian ke Pusat, Gubernur Sumbar: Kami Dukung dan Fasilitasi
Pengalihan Status Penyuluh Pertanian ke Pusat, Gubernur Sumbar: Kami Dukung dan Fasilitasi
Pemprov Sumbar memberikan penghargaan kepada 14 OPD atas kontribusinya sebagai tim penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024.
Serahkan Penghargaan Bagi 14 OPD Pemprov, Mahyeldi: Kepala Dinas Harus Turun ke Lapangan
Sekretariat Daerah Se Sumatera Barat Singkronkan Renstra 2025-2029
Sekretariat Daerah Se Sumatera Barat Singkronkan Renstra 2025-2029
Perbaikan Jalan Penghubung Payakumbuh-Lintau, Progres Capai 50 Persen
Perbaikan Jalan Penghubung Payakumbuh-Lintau, Progres Capai 50 Persen