Langgam.id— Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus mematangkan rencana penerbitan sukuk daerah sebagai instrumen pembiayaan inovatif untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur. Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar secara daring bersama Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan pada Senin (13/10/2025).
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah memimpin langsung rapat tersebut dari Ruang Podcast Azwar Anas di Istana Gubernur Sumbar. Turut hadir mendampingi antara lain Asisten Administrasi Umum Medi Iswandi, Kepala BPKAD Rosail Akhyari, Kepala Biro Perekonomian Kuartini Deti Putri, Plt Kepala Bappeda Yuda, serta Direktur Utama Bank Nagari Gusti Candra. Selain itu, rapat juga dihadiri Tim Sembilan yang ditunjuk sebagai pelaksana teknis rencana penerbitan sukuk.
Mahyeldi menyampaikan apresiasi atas dukungan dari kementerian dan lembaga pusat yang hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, serta Otoritas Jasa Keuangan.
“Alhamdulillah, sore ini kita sudah melakukan pertemuan lengkap dengan seluruh pihak terkait. Semua memberikan pandangan dan dukungan terhadap rencana penerbitan sukuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,” ujar Mahyeldi.
Penerbitan sukuk daerah ini dirancang untuk menghimpun dana hingga Rp1 triliun yang akan masuk ke dalam komponen pendapatan pembiayaan pada APBD Provinsi Sumatera Barat. Dana tersebut akan digunakan secara spesifik untuk mendorong pembangunan infrastruktur di daerah, yang selama ini terkendala oleh keterbatasan fiskal.
Dari total nilai penerbitan, Rp750 miliar akan dialokasikan sebagai penyertaan modal kepada unit usaha syariah Bank Nagari. Sementara itu, Rp250 miliar sisanya akan digunakan untuk pembangunan ruang operasi di RSUD Dr. Achmad Muchtar Bukittinggi.
Skema sukuk yang direncanakan mengacu pada akad ijarah atau sewa, sesuai arahan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Estimasi imbal hasil atau kupon yang ditawarkan mencapai 10 persen.
Pemprov Sumbar juga memastikan bahwa dividen dari Unit Usaha Syariah Bank Nagari akan disetorkan kembali ke pemerintah daerah dan digunakan untuk dua keperluan utama, yakni pembayaran kupon kepada investor serta pembiayaan proyek-proyek infrastruktur lainnya.
Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa seluruh proses penerbitan akan mengikuti aturan dan regulasi yang berlaku, termasuk Peraturan Pemerintah, Peraturan OJK, dan ketentuan lain yang relevan.
Sebagai tindak lanjut, Tim Sembilan yang diketuai oleh Kepala Bappeda ditugaskan untuk menyusun langkah-langkah teknis pelaksanaan. Tim ini akan melakukan koordinasi lanjutan dengan kementerian dan lembaga terkait guna memastikan proses berjalan sesuai pedoman yang telah disepakati.
Pemprov Sumbar berharap penerbitan sukuk daerah ini dapat menjadi model inovatif bagi pembiayaan pembangunan di tingkat daerah, sekaligus memperkuat kemandirian fiskal serta daya saing Sumatera Barat dalam jangka panjang.
“Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan semua pihak terkait, kami optimistis sukuk daerah ini akan menjadi tonggak penting dalam mempercepat pembangunan dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup Mahyeldi.
