Langgam.id — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menerapkan pola baru dalam memperkuat koordinasi pembangunan dengan menunjuk narahubung atau person in charge (PIC) untuk setiap kabupaten dan kota.
Kebijakan ini ditegaskan oleh Mahyeldi Ansharullah sebagai langkah strategis untuk memastikan perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan berjalan lebih terintegrasi dan tepat sasaran.
“PIC ini diharapkan menjadi jembatan efektif antara pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota, sehingga setiap program pembangunan dapat berjalan lebih sinkron dan terukur,” ujar Mahyeldi saat memimpin rapat di Istana Gubernuran, Jumat (27/3/2026).
Menurut dia, penunjukan PIC bukan sekadar tugas administratif, melainkan bagian dari upaya memperkuat orkestrasi pembangunan lintas wilayah. Dengan adanya penanggung jawab yang jelas di tiap daerah, koordinasi diharapkan lebih cepat, responsif, dan solutif dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan.
Pemprov Sumbar menilai, selama ini salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah adalah belum optimalnya sinkronisasi antara program provinsi dan kabupaten/kota. Karena itu, kehadiran PIC diharapkan mampu meminimalisir tumpang tindih program sekaligus memperkuat sinergi antarpemerintah.
Dalam kebijakan tersebut, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pejabat di lingkungan Pemprov Sumbar ditunjuk sebagai PIC untuk masing-masing wilayah. Berikut rinciannya:
- Kabupaten Pasaman Barat: Kepala Dinas Perkimtan Provinsi Sumbar
- Kota Bukittinggi: Kepala Bappeda Provinsi Sumbar
- Kabupaten Pasaman: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumbar
- Kota Payakumbuh: Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar
- Kabupaten Kepulauan Mentawai: Kepala Kesbangpol Provinsi Sumbar
- Kabupaten Pesisir Selatan: Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumbar
- Kabupaten Tanah Datar: Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi Sumbar
- Kabupaten Solok: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumbar
- Kabupaten Limapuluh Kota: Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Sumbar
- Kota Padang: Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Sumbar
- Kota Solok: Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumbar
- Kota Padang Panjang: Kepala Biro Organisasi Setdaprov Sumbar
- Kota Sawahlunto: Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumbar
- Kabupaten Sijunjung: Sekretaris DPRD Provinsi Sumbar
- Kota Pariaman: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar
- Kabupaten Dharmasraya: Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik, dan Pembangunan
- Kabupaten Agam: Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumbar
- Kabupaten Padang Pariaman: Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar
- Kabupaten Solok Selatan: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumbar
Mahyeldi menekankan, para PIC harus aktif mengawal program prioritas di wilayah masing-masing serta membangun komunikasi intensif dengan pemerintah kabupaten/kota.
“Sinkronisasi yang kuat menjadi kunci. Ketika perencanaan terintegrasi dengan baik, pelaksanaan akan lebih efektif dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” katanya.
Melalui langkah ini, Pemprov Sumbar berharap pembangunan daerah dapat berjalan lebih adaptif, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Sumatera Barat.
