Langgam.id-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Barat (Sumbar) melatih 30 Aoaratur Sipil Negara (ASN) dari semua organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memiliki kemampuan hadapi bencana alam di Gedung BPSDM Sumbar, Senin (15/11/2021).
Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy mengatakan potensi bencana di wilayah Sumbar masuk kategori potensi tinggi. Selain kawasan pesisir pantai yang berpotensi terkena tsunami hingga bencana abrasi, ada juga kawasan perbukitan berpotensi tanah longsor.
“Makanya daerah Sumbar bisa dikatakan super market bencana,” katanya, saat membuka kegiatan Diksar Teknis Dasar Manajemen Penanggulangan Bencana lewat rilis Pemprov Sumbar, Senin (15/11/2021).
Pemprov Sumbar saat ini sedang menggalakkan peningkatan kompetensi SDM ASN atau aparatur seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) hadapi bencana. Langkah itu sebagai upaya memberikan pengetahuan seperti manajemen bencana dan penanggulangannya.
“Untuk itu saudara-saudara akan dibekali ilmu tentang penanggulangan bencana, manajemen kesiapsiagaan bencana, manajemen pengurangan risiko bencana, manajemen darurat bencana, manajemen pemulihan bencana. Termasuk informasi terkait bencana,” katanya.
Menurut Audy, bencana dapat datang kapan dan dimana saja, baik karena faktor alam maupun manusia. Dampaknya bisa secara sosial ekonomi dan lingkungan. Sehingga perlu ada manajemen penanganan kebencanaan yang baik, terutama soal koordinasi serta kompetensi petugas.
“Melalui diklat ini, saudara-saudara menjadi garda terdepan penanggulangan bencana, tularkan ilmu sehingga masyarakat sadar dan awas terhadap bencana di wilayah sekitarnya. Sehingga, masyarakat lebih siap menghadapi bencana,” ujarnya.
Bencana yang terjadi di Indonesia, khususnya di Sumbar, memberikan banyak pembelajaran bagi masyarakat. Sudah banyak korban orang dan harta benda, karena kurangnya jiwa dan ketidaksiapan masyarakat dalam bencana.
Salah satu kunci penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu dengan mitigasi peringatan dini dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
“Sehingga kecerdasan masyarakat terhadap bencana dapat ditingkatkan. Sekaligus juga menjadi tanggung jawab Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan penanggulangan bencana,” ujarnya.
Sementara itu Kepala BPSDM Sumbar Bustavidia melaporkan peserta yang berjumlah 30 orang tersebut mampu mengatasi berbagai kelemahan dan kendala dalam penanggulangan bencana yang mempunyai prinsip di antaranya cepat tepat sesuai tuntutan keadaan.
Pelatihan diberikan teknis pembelajaran tanggal 12 sampai 14 November 2021 secara E-Learning dan tanggal 15 sampai 18 November 2021 secara klasikal. Sehingga nantinya peserta mengetahui dasar-dasar manajemen penanggulangan kebencanaan, baik secara pribadi ataupun disampaikan ke masyarakat.
“Jadi jika bencana itu datang, paling tidak kita bisa meminimalkan risiko. Dalam pelatihan, kita prioritas pada penyelamatan jiwa manusia, koordinasi yang baik dan saling dukung dalam menghadapi bencana,” ucapnya.
Ia juga menjelaskan, dalam pelatihan kebijakan pengurangan risiko bencana terintegrasi dari hulu ke hilir, manajemen tanggap darurat, rehabilitas, konstruksi, serta peringatan dini dilakukan cepat dan akurat.
“Untuk itulah maka kita melihat perlu diberikan ilmu kepada seluruh OPD, terkait penanggulangan bencana,” katanya.
